Environmental Science Management, Monitoring, Policy and Law

Coastal Management and Development

Description

This cluster of papers covers a wide range of topics related to marine resource management in Indonesia, including community resilience, sustainable concrete innovation using seaweed, fishery resources valuation, character education through Wayang puppet shows, hydroponic farming, cultural valuing of marine resources, and the impact of economic policies on coastal development.

Keywords

Marine Resource Management; Community Resilience; Sustainable Concrete; Fishery Resources; Character Education; Hydroponic Farming; Cultural Valuing; Coastal Development; Wayang Puppet Show; Economic Policies

The experiment was conducted to acknowledge the effect of seed to the media using aquaponic system and to identify the influence of aquaponic system to the media’s water quality of … The experiment was conducted to acknowledge the effect of seed to the media using aquaponic system and to identify the influence of aquaponic system to the media’s water quality of Oreochromis niloticus’s fingerling to increase production capacity. The experiment was conducted at fish farmer’s fingerling ponds at Muntilan, Magelang (Central Java) for 2 weeks observations. It used completely randomized design, were reared at 200,400 and 600 fish density with three replications over to 2 m2 ponds with aquaponic system and 400 densities as a control to non-aquaponic system. The result of experiment showed that there was an influence of seed’s density to cultivan’s growth that used aquaponic system, especially to total length of fish. The aquaponic system is also influence the fixing of media water Oreochromis niloticus fingerling, especially the reduction of ammonias (NH3). Key words: aquaponic, water quality, red tilapia, fingerling
PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA Regional Development in Coastal and Ocean in Archipelago Perspective of The Republic of Indonesia Ridwan Lasabuda1 ABSTRACT Indonesian as … PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA Regional Development in Coastal and Ocean in Archipelago Perspective of The Republic of Indonesia Ridwan Lasabuda1 ABSTRACT Indonesian as an archipelagic state has been recognized internationally (UNCLOS 1982), later ratified by Act 17 of 1985. Under UNCLOS 1982, the total maritime area of Indonesia is 5.9 million km2, consisting of 3.2 million km2 of territorial waters and 2.7 km2 of Economic Exclusive Zone (Zone Ekonomi Ekslusif), not including the continental shelf. This makes Indonesia as the largest archipelagic state in the world. However, the development of marine and fisheries for this is still far from expectations, while large potential of natural resources and environmental services are relatively unexploited in coastal areas, small islands and ocean in Indonesian archipelago. Keywords : coastal and ocean, development, Indonesian, archipelago ABSTRAK Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km2, terdiri atas 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas tersebut belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lautan kepulauan Indonesia disimpan potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kata kunci : pesisir dan laut, pembangunan, Indonesia, kepulauan 1 Laboratorium Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, FPIK UNSRAT
Isi buku ini diawali dengan memaparkan alasan akan nilai strategis sumber daya pesisir dan lautan bagi kesinambungan pembangunan nasional, dan alasan tentang pentingnya buku ini bagi bangsa Indonesia (bab 1), … Isi buku ini diawali dengan memaparkan alasan akan nilai strategis sumber daya pesisir dan lautan bagi kesinambungan pembangunan nasional, dan alasan tentang pentingnya buku ini bagi bangsa Indonesia (bab 1), bab 2 menyajikan tentang konsep, definisi dan pengertian yang berkaitan dengan PWPLT, bab 3 membahas tentang karakteristik, struktur dan dinamika ekosistem pesisir dan lautan, bab 4 mengetengahkan tentang potensi dan permasalahan pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Bab 5 menyajikan kebijakan dan streategi pembangunan kelautan nasional, bab 6 menguraikan tentang elemen dan proses PWPLT, bab 7 & bab 8 secara berurutan menguraikan pedoman tentang pengelolaan ekosistem dan kegiatan sektor pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan. Untuk mendukung pelaksanaan PWPLT, diperlukan adanya sistem kelembagaan (bab 10); dan sistem informasi, kemampuan IPTEK dan sumber daya manusia (bab 11). Bab 12 adalah bab baru yang membahas kelautan dari aspek pertahanan dan keamanan dalam pengelolaan pesisir dan laut.
Kemunculan kampung kota merupakan fenomena yang banyak terjadi terutama di negara-negara berkembang dan sebenarnya adalah sebuah bentuk asli dari kota-kota di Indonesia. Disisi lain, d alam kampung kota yang padat … Kemunculan kampung kota merupakan fenomena yang banyak terjadi terutama di negara-negara berkembang dan sebenarnya adalah sebuah bentuk asli dari kota-kota di Indonesia. Disisi lain, d alam kampung kota yang padat juga terdapat berbagai masalah yang selanjutnya dapat menyebabkan munculnya pemukiman kumuh dalam kampung kota tersebut (Budihardjo, 1997 ). S ehubungan dengan hal tersebut, kondisi yang terjadi di Kampung Gandekan memiliki p ermasalahan yang menarik untuk dijadikan sebagai obyek penelitian karena memiliki keunikan tersendiri sebagai salah satu Kampung Kota yang memiliki keterkaitan dengan sejarah kota Semarang, namun disisi lain saat ini tengah menghadapi berbagai permasalahan baik secara sosial, ekonomi dan budaya maupun yang terkait dengan kemunculan kawasan kumuh didalamnya. Tujuan dari penelit i an ini yaitu untuk mengetahui karakteristik kawasan pemukiman kumuh yang terdapat di Kampung Gandekan Semarang beserta tingkat kekumuhannya. H asil analisis dari kajian terhadap karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kampung Gandekan diketahui bahwa karakteristik pemukiman kumuh yang terdapat di Kampung Gandekan ini, dari karakteristik penghuninya adalah merupakan warga campuran antara pribumi dengan etnis Tionghoa yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan ekonomi yang masih rendah, dari karakteristik huniannya sebagian besar masih tergolong jenis hunian yang belum layak huni, dari karakteristik sarana prasarana terutama untuk kepentingan privat masih belum memadai sedangkan dari karakteristik lingkungannya diketahui bahwa kondisi lingkungan didalamnya cenderung tidak teratur dan masih belum memenuhi standar kebutuhan pemukiman seperti tidak adanya keberadaan ruang terbuka hijau maupun non hijau yang dapat digunakan untuk kegiatan aktifitas bersama.  Adapun hasil dari analisis tingkat kekumuhannya, Kampung Gandekan memiliki kategori yang terbagi menjadi dua jenis tipologi tingkat kekumuhan yakni tingkat kumuh sedang dan tingkat kumuh rendah.
Coconut coir is one component of coconut that could be produced and decomposed into products needed by domestic or international market. Cocofiber and cocopeat are two derived products from coconut … Coconut coir is one component of coconut that could be produced and decomposed into products needed by domestic or international market. Cocofiber and cocopeat are two derived products from coconut coir which through several researches could be produced into supporting material of interior and furniture, including matrass, bed sofa, and particle board like MDF, Coconut Fiber Board (CFB). Within this research, it is hoped to distribute the information about the functions and producing materials from coconut coir waste. This is supposed to be used by the government, minor industry, designer, and public to also apply and choose environment-friendly coconus coir material and sustain as a part of sustainable design, green design, social entrepreneurship and related programs. Therefore, coconut coir waste could be valued economically and has its positive effects to society who live around the coconut tree plantation area.
Through the last decade the concept of Maritime Security has been discused in many global and regional forum such as UN and ASEAN. Common agreement on the concept of Marine … Through the last decade the concept of Maritime Security has been discused in many global and regional forum such as UN and ASEAN. Common agreement on the concept of Marine Security, however, have not been reached. Among the long debate is between traditional and non-traditional approach. Recent development shows a more accommodation toward the non-traditional approach. For Indonesia, this development has increased the need to a more integrated maritime security policy. This paper argues that in order to create an integrated maritime security policy, Indonesia should differs its maritime into specific zones with specific role while at the same time promoting network among actors and stakeholders.
New Indonesian President Joko Widodo, who prefers to be known by the portmanteau Jokowi, (1) has declared that he will focus on domestic affairs, particularly improving the country's maritime infrastructure … New Indonesian President Joko Widodo, who prefers to be known by the portmanteau Jokowi, (1) has declared that he will focus on domestic affairs, particularly improving the country's maritime infrastructure and reasserting the authority of the state, as part of broad reform programme. In these areas, he could be transformative president. However, an activist presidency in these areas, even if intended only as domestic effort, will create unintended foreign policy challenges for Indonesia, because its economic and maritime interests are so closely intertwined with those of its neighbours. Moreover, Jokowi's focus on domestic policy will likely see him delegate management of foreign affairs, including responsibility for addressing these challenges, to several key advisers. Where consensus among these advisers does not emerge, Jokowi is unlikely to intervene to settle the debate and to clarify Indonesia's position, as his predecessor, President Susilo Bambang Yudhoyono, often did when confronted with similar challenges. This article first outlines the role that President Yudhoyono played in the conduct of the country's foreign policy in order to illustrate the change in experience and focus that Jokowi represents. Second, it reviews Jokowi's statements on foreign affairs and argues that his views on Indonesia's external relations are almost entirely function of his domestic reform agenda, which emphasizes state strength and maritime affairs. Third, it identifies the key people providing advice to Jokowi on foreign policy, and how they might influence his views. Finally, it explores how this context might affect the conduct of Indonesian foreign policy in Southeast Asia and the broader Asia-Pacific region, highlighting the dilemma of the Indonesian position in the South China Sea. I argue throughout that Jokowi's focus on maritime affairs and questions of state sovereignty could lead to greater tensions with neighbouring states and China; and that his inexperience in foreign affairs could allow these tensions to persist in way they did not under his predecessor, thus diminishing Indonesia's regional leadership role. Yudhoyono's Departure Leaves Void When President Yudhoyono vacated the State Palace in October 2014, he left void in the country's foreign policymaking system. As president, Yudhoyono energetically pursued vision of Indonesia's place in the world as rising power, and of himself as globe-trotting statesman respected and admired by his peers. In his pursuit of this vision, he took great care to cultivate opinion abroad, while minimizing the opportunity for institutional competition over foreign policy among his ministries at home. The presidency was not Yudhoyono's first turn at foreign Throughout his long army career, Yudhoyono demonstrated keen interest in foreign affairs. Early in his presidency, as he strove to position himself as an international statesman and foreign policy intellectual, he adopted and promoted foreign policy vision defined by the country's identity as large Muslim majority democracy. (2) By the start of his second term, he had refined his view of Indonesia's place in the international system as country with a thousand friends and zero enemies and an all directions foreign policy. (3) He sought to improve ties with both the United States and China, but also made show of diplomacy with Iran and North Korea. (4) He pursued warmer relations with neighbouring countries, including Australia, Singapore and Malaysia, resisting demands from the bureaucracy and legislature that he take harder line in various disputes. (5) In implementing his foreign policy agenda, Yudhoyono continued institutional reforms begun by his predecessor, Megawati Sukarnoputri, that consolidated foreign policymaking in the foreign ministry and the State Palace, thereby limiting institutional competition over foreign policy between various ministries. …
Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Observation and Change Analysis of Coastline in the Cisadane Coast, Banten Province. The observation of coastline in the Cisadane coastal waters, … Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Observation and Change Analysis of Coastline in the Cisadane Coast, Banten Province. The observation of coastline in the Cisadane coastal waters, Banten Province from Tanjung Pasir to Rawa Saban were carried out in July, 2005 and November, 2005. Based on the results of observation coastline in the year of 2005 and over lay with the results of coastline digitation analysis from image landsat 5 TM in the year 1997, we found several abration and acration areas, which may be due to the effects of human activities and natural fenomena such as, hight current and hight wave during moonson over that area. Keywords: Landsat 5 TM, coastline, Cisadane
Makalah ini membahas dampak urbanisasi yang ditimbulkan oleh kota yang berkembang pesat. Urbanisasi adalah hasil dari perkembangan kota dan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi dinamika kota, terutama dalam kontak dengan … Makalah ini membahas dampak urbanisasi yang ditimbulkan oleh kota yang berkembang pesat. Urbanisasi adalah hasil dari perkembangan kota dan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi dinamika kota, terutama dalam kontak dengan kemampuan kota sebagai daya tarik bagi orang untuk bekerja dan hidup. Dampak pembangunan kota adalah pertama, fisik: tanah vs tanah hijau, distribusi fasilitas kota, jaringan transportasi, pola pergerakan ke pusat kota, pengembangan penggunaan lahan, masalah lingkungan, dan permukiman kumuh. Kedua, secara sosial; pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas.
<pre style="margin-top: 0cm; margin-right: 14.15pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 14.2pt; text-align: justify; tab-stops: 36.0pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; background: white;"><em … <pre style="margin-top: 0cm; margin-right: 14.15pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 14.2pt; text-align: justify; tab-stops: 36.0pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; background: white;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121;" lang="EN-US">A coastal area is a transition area between sea and land. The development of </span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121; mso-ansi-language: IN;">the </span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121;" lang="EN-US">coastal area is influenced by the pressure of human activities and phenomena that occur both </span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121; mso-ansi-language: IN;">on</span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121;" lang="EN-US"> land and sea. The condition is il</span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121; mso-ansi-language: IN;">l</span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121;" lang="EN-US">ustrated in the Kuwaru Beach, Bantul District. Kuwaru Beach has a unique nature mainly the pine trees and culinary. However, the behavior of people may endanger the natural condition at this area. </span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; color: #212121;" lang="EN-US">The aim of this study is to examine the behavior of coastal communities relates to the environmental damage in Kuwaru Beach and the impact on social and economic aspect. A mixed method was applied by using sequential explanatory design. Selection of the sample is completed by purposive sampling on government and fishermen groups</span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; color: #212121; mso-ansi-language: IN;">. </span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121;" lang="EN-US">The results show that the behavior of coastal communities has lead to the environment degradation and it is very influential in decreasing the welfare of society. This research also found that the people's behavior is very much influenced by the l</span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121; mso-ansi-language: IN;">ittle</span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121;" lang="EN-US"> level of education and low awareness on </span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121; mso-ansi-language: IN;">the </span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121;" lang="EN-US">coastal region of Kuwaru Beach. Local government should work together with</span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121; mso-ansi-language: IN;"> the</span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Amasis MT','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #212121;" lang="EN-US"> local community to save Kuwaru Beach from environmental damage caused by the behavior of the people themselves.</span></em><em style="mso-bidi-font-style: normal;"></em></pre>
The mega-urbanisation process in Java is reflected in the spatial patterns of urban population growth between 2000 and 2010, although there has been a small deceleration in the rate of … The mega-urbanisation process in Java is reflected in the spatial patterns of urban population growth between 2000 and 2010, although there has been a small deceleration in the rate of growth recently. This process is also clearly indicated in the significant increase in the number of urban localities, which reflects in situ urbanisation and rural–urban transformation in Java. Most districts and cities located adjacent to large cities experienced much higher population growth rates, compared to the core areas in cities. The formation of urban belts with a mix of economic activities connecting large cities is greatly expanding, while the small and medium cities, those with population sizes between 100,000 to one million, have tended to stagnate as their role and functions as centres of socio-economic activities are taken over by the large cities. Java's mega-urbanisation appears unstoppable, and is largely uncontrolled at the present time. It is a daunting challenge for the central and local governments to manage the spatial urban growth in Java in the near future.
<p class="Abstract"><em>In coping with water insufficiency and socio-economic culture problems, the strategy by combining the livelihoods assets which they have already owned and which are accessible has applied by the … <p class="Abstract"><em>In coping with water insufficiency and socio-economic culture problems, the strategy by combining the livelihoods assets which they have already owned and which are accessible has applied by the farmers at Pusur Sub-Watershed. The study aims to review the conditions of livelihoods assets owned and those which were accessible by the community, as well as to review the strategies of sustainable livelihoods of community-based on the asset in order to increase the living and to protect the environment sustainability in Pusur Sub-Watershed, Bengawan Solo Watershed. The method used was using quantitative and qualitative analysis through the questionnaire, in-depth interview, and observation techniques. The variables are used to value the condition of livelihoods assets are the human capital, natural capital, social capital, physical capital, and financial capital. The livelihood strategies were grouped into an intensification and extensification, diversification, and migration. The method of sampling area and purposive sampling are applied to split the area of research into three, i.e. the upper part, middle part, and bottom part. The result showed that the highest asset owned by Sub-Watershed on the middle part, upper and the last is a bottom part. The physical capital would have the highest value in the whole area of Sub-Watershed if it compared to the other capitals. The intensification strategy on the upper part is agroforestry, while the middle and bottom have “panca usaha tani” strategy. The diversification strategy through livestock is taken in the upper part, while the strategies as the employee or hourly workers are found in the middle and bottom part. The migration strategies with the reason of marriage were dominating in the bottom and upper parts, while the middle part the migration is due to the work issues.</em><em></em></p>
Literary studies of high quality require at least two things: (1) an increase on the weight and depth of appreciation of the literary works under investigation, and (2) the study’s … Literary studies of high quality require at least two things: (1) an increase on the weight and depth of appreciation of the literary works under investigation, and (2) the study’s social contribution towards the factual problems in society. The study of literature should involve the production of useful knowledge, instead of formal academic compliance. This paper is to discuss one possible type of study on Indonesian literature, i.e. ecocritical reading of literature. When examined closely through today’s politically contextual lenses and the implications thereof, Indonesian literature on environment and literary filmization can result in useful and referential knowledge. Studies of this kind differ significantly in terms of quality from a mere textual analysis of literary works with a brief, shallow description of some literary terminologies that function only as scientific embellishments. The objective of this article, therefore, is to discuss studies on Indonesian Literature using Ecocriticism as one possible trajectory to transform society.
Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu yang selama ini dikenal sebagai daerah wisata tidak lepas dari ancaman gempa bumi dan tsunami, sehingga memerlukan upaya penanggulangan, antara lain melalui upaya kesiapsiagaan dari banyak … Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu yang selama ini dikenal sebagai daerah wisata tidak lepas dari ancaman gempa bumi dan tsunami, sehingga memerlukan upaya penanggulangan, antara lain melalui upaya kesiapsiagaan dari banyak pihak, terutama masyarakat yang tinggal di dalamnya, agar kerugian yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapsiagaan masyarakat Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu dalam menghadapi bahaya bencana gempa bumi dan tsunami yang digambarkan melalui sikap dan perilaku masyarakat terhadap ancaman bencana. Berdasarkan hasil studi diketahui bahwa kesiapsiagaan masyarakat di Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu terhadap bencana gempa bumi dan tsunami berada dalam kondisi tidak siap jika dilihat dari parameter pengetahuan dan sikap, kebijakan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya. Tidak siapnya masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana ini antara lain disebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui kerentanan wilayahnya terhadap bencana. Sementara itu belum banyak upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan oleh pemerintah karena terbatasnya sumber daya. Namun demikian, kondisi kesiapsiagaan masyarakat di Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu ini masih dapat ditingkatkan sehingga resiko yang terjadi dapat ditekan.Kata kunci: Kesiapsiagaan, gempa bumi, tsunami, ancaman Gulf region of Pelabuhan Ratu which have been widely known as a tourist area is not free from the threat of earthquake and tsunami risks, so that require mitigation efforts, including through preparedness efforts of many parties, especially the people who live in it, so that losses can be suppressed as small as possible. Therefore, this study aims to find the Bay area community preparedness in the face of danger Pelabuhan Ratu earthquake and tsunami that described attitudes and behavior through the threat of disaster. Based on the results of the study note that community preparedness in the Gulf Region of Pelabuhan Ratu against earthquake and tsunami are in a condition not ready, viewed from the parameters of knowledge and attitudes, policies, emergency response plans, disaster warning systems, and resource mobilization. Unprepared the community in facing the threat of disaster is partly due to the many people who do not know the area of vulnerability to disasters. While it has not been much effort to improve disaster preparedness by the government due to limited resources. However, the conditions of community preparedness in the Gulf Region of Pelabuhan Ratu can still be improved so that the risk can be suppressed.Keywords: preparedness, earthquake, tsunami, threats
This research aims to obtain reactor design photocells that can convert light energy into electrical energy space. Room light energy derived from sunlight that comes into the room and fluorescent … This research aims to obtain reactor design photocells that can convert light energy into electrical energy space. Room light energy derived from sunlight that comes into the room and fluorescent light irradiation. Photocells reactor using a panel of copper oxide (Cu2O/CuO) of calcined Cu plate and filler electrolyte Na2SO4 0.5 N. The design of the geometry of the reactor photocells covering thickness of the glass pane, the distance between the electrodes, the interface layer, layer and coating reflector panels, and junction type np used. Reactor photocells 1 (R1) and 2 (R2) is identical in geometry to the thickness of the glass panel 3 mm thick reactor 15 mm without anti reflector, but the difference at the junction of type n, (R1 = plate Cu; R2 = plate Aluminum) generate 182.82 mW/m2 and 21119644.3 NW/m2. Design R3 (junction-type n = plate Cu) and R4 (junction-type n = plate Al), a panel thickness of 15 cm and has a layer anti reflector provide power 214.95 mW/m2 and 24163298.3 NW/m2. Design Reactor 5 (R5 = Cu) and R6 (Al), thickness of 9 mm, the distance between the electrodes 0:30 mm, using anti reflector carbon, giving each the power of 277.36 mW/m2 and 31258420.91 NW/m2. The most optimum reactor design is the design of R6 with 2:14% conversion capabilities (Intensity = 90.21 foot candles) for the sunlight into the room.
Agrarian reform is one of solutions to overcome the poverty. The agrarian reform needs a political commitment from the government. In addition, agrarian information is important to figure out the … Agrarian reform is one of solutions to overcome the poverty. The agrarian reform needs a political commitment from the government. In addition, agrarian information is important to figure out the problems and its potential to overcome the problems. Agrarian reform can not depend on the authority and political power of the government only, it also needs the involvement of the community and other stakeholders. In the context of regional authonomy, the authority of agrarian reform will be the authority of the local government, therefore the involvement of the community in every stage is necessary. National Planning for Agrarian Reform Programme should be conformed with the characteristics of the region and the inputs from the stakeholders, since they understand the situation and the agrarian problems in the region.Keywords: agrarian reform, stakeholders, landreform.
<strong>English</strong><br />Conversion of wetland area into non-agricultural uses raises economic, social, and environmental problems. This phenomenon is a serious problem for food security because it is unavoidable and its impact … <strong>English</strong><br />Conversion of wetland area into non-agricultural uses raises economic, social, and environmental problems. This phenomenon is a serious problem for food security because it is unavoidable and its impact on food production decrease is permanent, accumulative, and progressive. To control wetland conversion the government launched many regulations but this formal approach seems ineffective due to various factors. Accordingly, policies revitalization including economic and social approaches should be developed. Principally, future policy of wetland conversion should be intended: (1) to reduce economic and social factors that stimulate conversion of wetland area, (2) to control the acreage, location, and type of wetland area conversed in order to minimize the negative impacts, and (3) to neutralize negative impacts through investments funded by the private companies involved in the conversion.<br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Konversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian seperti kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan sarana publik dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagi ketahanan pangan nasional, konversi lahan sawah merupakan ancaman yang serius, mengingat konversi lahan tersebut sulit dihindari sementara dampak yang ditimbulkan terhadap masalah pangan bersifat permanen, kumulatif, dan progresif. Banyak peraturan yang diterbitkan pemerintah untuk mengendalikan konversi lahan sawah tetapi pendekatan yuridis tersebut terkesan tumpul akibat berbagai faktor. Sehubungan dengan itu maka diperlukan revitalisasi kebijakan dalam mengendalikan konversi lahan melalui pengembangan pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial. Pada intinya kebijakan pengendalian konversi lahan di masa yang akan datang perlu diarahkan untuk mencapai tiga sasaran yaitu : (1) menekan intensitas faktor sosial dan ekonomi yang dapat merangsang konversi lahan sawah, (2) mengendalikan luas, Iokasi, den jenis lahan sawah yang dikonversi dalam rangka memperkecil potensi dampak negatif yang ditimbulkan, dan (3) menetralisir dampak negatif konversi lahan sawah melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana perusahaan swasta pelaku konversi lahan.
Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung (BBPBL) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengembangan budidaya laut yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. Balai Besar … Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung (BBPBL) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengembangan budidaya laut yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung merupakan telah menggunakan sistem e-SKP (elektronik Sasaran Kinerja Pegawai). Saat ini kegiatan tata kelola keamanan informasi belum dilakukan secara maksimal. Untuk mengantisipasi terjadinya kendala seperti sumber daya manusia yang kurang memahami aplikasi e-SKP sehingga berpotensi terjadinya error pada aplikasi, maka dilakukan metode pengelolaan teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT. Proses yang digunakan dalam penelitian ini adalah EDM03, APO13, APO12, BAI06, DSS01, DSS02, DSS03, DSS05, MEA01, MEA02. Analisis data menggunakan Maturity Level dan Analisis Kesenjangan untuk menentukan tingkat kematangan. Dari hasil nilai aktual dan nilai ekspektasi yang ditentukan, penulis mendapatkan gap dari analisis kesenjangan di atas.Kata kunci : Tata Kelola Keamanan Informasi, Maturity Level, Analisis Kesenjangan, e-SKP, COBIT 5
<p>The discourse to move the Indonesian capital city has repeatedly emerged. It occurs when critical events arise from social, political, environmental and disaster factors. The purpose of this study is … <p>The discourse to move the Indonesian capital city has repeatedly emerged. It occurs when critical events arise from social, political, environmental and disaster factors. The purpose of this study is to analyze how the discourse of Central Kalimantan as the Indonesian capital city. The method of this research uses qualitative approach with library research analysis. It uses primary books on public feasibility of an area becoming capital city of Indonesia. The results of this study with spatial, ecological and territorial approach, where Jakarta as a consideration for discussion. So in the temporary hypothesis, Jakarta is less feasible as the capital city of the country. Meanwhile, Central Kalimantan becomes alternative city to be the capital city. It is representative of its vast territory, not vulnerable to natural disasters, added a small population of its citizen.</p>
Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya laut. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan bagi peningkatan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan proporsional … Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya laut. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan bagi peningkatan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan proporsional juga niscaya dapat membantu masyarakat pesisir untuk lepas dari jeratan taraf hidup kemiskinan. Pengelolaan pesisir telah diatur dalam UU 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengaturan ini memberi arah bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Sepanjang penelusuran peneliti, model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir belum terformulasikan dengan baik. Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa model yang ideal pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dilakukan dengan adanya sinergi dan interaksi yang tepat antara pemerintah, masyarakat dan nilai kearifan lokal. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam membangun model pengelolaan wilayah pesisir juga sangat penting dilakukan dengan maksud untuk mendorong kemandirian mereka. Penggunaan model ini memiliki keunggulan karena peran serta aktif masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, dan memberi keleluasaan bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya kelautan sesuai dengan potensi, karakteristik dan sosial budaya masyarakatnya. Peran serta aktif masyarakat pesisir juga memberi harapan bagi pengentasan masalah kemiskinan yang berujung pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
The coastal area of Semarang City has a strategic function for regional economic development. Due to land use change, the environmental quality of coastal area is damaged and declining. The … The coastal area of Semarang City has a strategic function for regional economic development. Due to land use change, the environmental quality of coastal area is damaged and declining. The environmental quality decline has affected the socio-economic quality of local community. This research aims to investigate the role of local community in sustainable environmental management in Semarang City coastal area. The study takes place in two kelurahans, namely Tugurejo and Mangunharjo, and applies a descriptive qualitative approach to figure out the local community role in the coastal environment rehabilitation. Data collection through a preliminary survey supported with a satellite imagery study covers up an appropriate ecosystem with the research substance. Then the following data analysis and interpretation uses Miles and Huberman interactive analysis method. The results show the significant role of the local community in coastal area quality management and improvement in Semarang City more effectively and efficiently. This relates to their active interactions in various community-based programs including wave-breaking instrument building and mangrove nursery and planting.
As a maritime country Indonesia has economic and security opportunities as a foundation for national development. The future of the Indonesian maritime is realized through the synergy between the economic … As a maritime country Indonesia has economic and security opportunities as a foundation for national development. The future of the Indonesian maritime is realized through the synergy between the economic and the security aspect. This article describes the importance of such synergies within the framework of the global maritime fulcrum. Economic development in this framework is realized through ‘tol laut’ and connectivity of goods and services throughout Indonesia. In terms of security issues, the combating of illegal fishing is a form of defense policy as well as effort to maintain Indonesia’s territorial sovereignty. On one hand, this paper stresses the importance of economic development supported by defense and security stability. On the other hand, the development of defense posture requires a robust economic strength. Economy and security are two aspects that are inseparable and mutually supportive as an effort to realize the ideals of Indonesia as a global maritime fulcrum.Keywords: Global maritime fulcrum, economic and security, ‘tol laut’, illegal fishing
Sayuran organik merupakan sebutan umum untuk bahan pangan. Terdapat beraneka macam sayuran organik, seperti selada, terong, dan cousin. Bahan pangan yang mengandung banyak antioksidan ini sangat diminati oleh masyarakat baik … Sayuran organik merupakan sebutan umum untuk bahan pangan. Terdapat beraneka macam sayuran organik, seperti selada, terong, dan cousin. Bahan pangan yang mengandung banyak antioksidan ini sangat diminati oleh masyarakat baik kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Namun, keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala yang dialami masyarakat yang ingin menanam bahan pangan yang satu ini. Melihat masalah tersebut, kami sebagai mahasiswa KKN berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara memanfaatkan lahan sempit agar menjadi lebih bermanfaat. Salah satu program unggulan kami dalam mewujudkan hal tersebut adalah Hidroponik. Teknik yang kami gunakanpun sangat sederhana yaitu teknik aquaponik. Teknik ini sangat tepat digunakan untuk lingkungan rumah yang sempit.
Kawasan Pelabuhan sebagai pintu gerbang untuk masuk dan keluar dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki nilai yang cukup strategis sehingga pengembangan dan pemanfaatan ruang kawasan tersebut harusnya memberi nilai Iebih … Kawasan Pelabuhan sebagai pintu gerbang untuk masuk dan keluar dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki nilai yang cukup strategis sehingga pengembangan dan pemanfaatan ruang kawasan tersebut harusnya memberi nilai Iebih bagi masyarakat Kabupaten Penajam. Sebagai jalur lintasan trans Kalimantan, kawasan Pelabuhan Penajam memiliki peran penting dalam sirkulasi pergerakan penduduk dan barang balk antar kota dalam wilayah propinsi Kalimantan Timur atau antar kota yang memiliki kedekatan fisik wilayah, sehingga kawasan tersebut menjadi entri point bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun penataan kawasan mi belumlah optimal, hal mi dikarenakan keberadaankawasan pemukiman atas air yang terkesan kumuh dan tidak sehat. Permasalahan lain adalah kurangnya ruang publik di Penajam juga menjadi salahsatu masalah tersendiri. Selain itu, masyarakat Penajam tidak memiliki onientasi yang jelas juga tidak mengenali identitas yang jelas terhadap suatu tempat dan keselarasan hubungan dengan tempat- tempat lain di Kota Penajam. Perencanaan ini dilakukan dengan beberapa kajian pustaka sebagai landasan untuk merencanakan kawasan pelabuhan yang dimaksud serta landasan-landasan untuk pembuatan konsep. Analisis yang digunakan dalam perencanaan mi adalah analisis potensi dan masalah, analisis karakteristik pantai, analisis kebutuhanruang public, Analisis citra kawasan, analisis kelayakan pelabuhan, Analisis kebutuhan lahan parkir, analisis jumlah penumpang dan kendaraan pelabuhan ferry, dan analisis kelayakan permukiman kumuh. Output utama dalam perencanaan ini adalah konsep penataan pelabuhan, perencanaan ruang publik (public space), dan penataan permukiman dengan konsep utilitas terpadu.
ABSTRAK Kebutuhan akan tanah tersebut menjadi semakin vital di kala ledakan penduduk Jakarta terjadi. Di sisi lain, sebagai suatu faktor alam yang tak dapat di perbaharui, untuk wilayah Jakarta, tanah … ABSTRAK Kebutuhan akan tanah tersebut menjadi semakin vital di kala ledakan penduduk Jakarta terjadi. Di sisi lain, sebagai suatu faktor alam yang tak dapat di perbaharui, untuk wilayah Jakarta, tanah bisa didapat melalui proses reklamasi pantai. Reklamasi adalah suatu proses pengurukan wilayah pantai menjadi wilayah daratan. Wilayah yang telah direncanakan sejak lama untuk wilayah reklamasi tersebut di Jakarta adalah wilayah Ancol. Penggunaan wilayah Ancol tersebut telah lama di rencanakan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui status tanah dikaitkan dengan subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan bagi tanah hasil reklamasi pantai, mengetahui pengaruh tanah hasil reklamasi pantai terhadap peningkatan pendapatan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normative empiris  merupakan  penelitian  yang  menggunakan studi  kasus  hukum  normatif-empiris  berupa  produk  perilaku  hukum.Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif  tertulis  yang  diberlakukan  pada  peristiwa  hukum  in  concreto  dalam masyarakat. Hasil penelitian Reklamasi pantai sebagai lembaga baru dalam ranah Hukum Tanah Nasional merupakan fenomena yang belum memiliki regulasi secara khusus. Walaupun, tanah hasil reklamasi pantai menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, pelimpahan hak pengelolaan terhadap subyek hukum tertentu masih belum memiliki peraturan yang baku sehingga dapat memunculkan berbagai tafsiran. Kata Kunci: Reklamasi, Pendapatan Daerah
Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya diatur dengan Undang–undang. Implementasi konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan perikanan di Indonesia yang menjadi permasalahan dalam … Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya diatur dengan Undang–undang. Implementasi konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan perikanan di Indonesia yang menjadi permasalahan dalam artikel ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi konsep negara kepulauan Republik Indonesia dalam mengatur wilayah pengelolaan perikanan dimana terdapat kapal-kapal ikan asing yang masuk di wilayah perikanan Indonesia mengakibatkan kerugian bagi kapal ikan. Metode pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis digunakan dalam penelitian didukung studi kasus konflik wilayah tangkap baik di wilayah tangkap perikanan Indonesia yang berbatasan dengan wilayah pengelolaan perikanan negara lain. Hasil penelitian diperoleh bahwa negara Indonesia mengatur melalui regulasi wilayah penangkapan ikan secara nasional dan internasional melalui perjanjian atau kerjasama dengan negara lain sebagai upaya perlindungan nelayan Indonesia.
Microplastic is plastic waste that is less than 5 mm in size and can accumulate in sediments. This study aims to determine the contaminant of microplastics in coastal Kartini sediments, … Microplastic is plastic waste that is less than 5 mm in size and can accumulate in sediments. This study aims to determine the contaminant of microplastics in coastal Kartini sediments, Jepara. Sediment samples were taken in November 2019 with a purposive sampling method using sediment cores at 3 different stations namely the TPI River Estuary (Fish Auction Place), the LPWP River Estuary (Coastal Development Institution), and the BBPBAP River Estuary (Central Brackish Aquaculture Fisheries Center ), at 3 points inside it is 20 cm, 40 cm and 60 cm. The sample is dried and then separated based on grain size using a sieve shaker. Sediments trapped in 0.3 mm sieve size, taken as much as 50 g then immersed in 200 mL 30% H2O2 for 24 hours and then dried. Microplastic is separated from the sediment with 200 ml NaCl ρ = 1.2 g / cm-3, and the remainder the residue is immersed in 200 ml of ZnCl ρ = 1.5 g / cm-3. The number, shape, color and size of the microplastic were observed using the SZ 61 olympus microscope with a magnification of 10 x 10. The results showed that the most microplastics were found in the estuary of the TPI River (Fish Auction Place), namely 643 particles, followed at the estuary of the BBPBAP River (Center for Aquaculture Fisheries) Brackish) 499 particles and at least at station 2 there are 438 particles. The microplastic form is dominated by 506 fragments of particles, while the least microplastic is a pellet that is 295 particles. The microplastic color is dominated by brown as many as 466 particles, while the microplastic color is the least pink and clear as much as 2 particles / 50 g of dry sediment. The largest microplastic size is 208.29 µm and the smallest size is 6.21 µm. ABSTRAK: Mikroplastik adalah sampah plastik yang berukuran kurang dari 5 mm dan dapat terakumulasi pada sedimen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan mikroplastik di sedimen pantai Kartini, Jepara. Sampel sedimen diambil pada bulan November 2019 dengan metode purpossive sampling menggunakan sediment core pada 3 stasiun yang berbeda yaitu Muara Sungai TPI(Tempat Pelelangan Ikan), Muara Sungai LPWP(Lembaga Pengembangan Wilayah Pantai), dan Muara Sungai BBPBAP(Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau), pada 3 titik kedalamanyaitu 20 cm, 40 cm, dan 60 cm. Sampel di keringkan kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran butir menggunakan sieve shaker. Sedimen yang terjebak dalam sieve ukuran 0,3 mm, diambil sebanyak 50 g kemudian direndam dalam 200 mL H2O2 30% selama 24 jam lalu dikeringkan.Mikroplastik dipisahkan dari sedimen dengan 200 ml NaCl ρ = 1,2 g/cm-3, dan sisa residu nya direndam dalam 200 ml ZnCl ρ =1,5 g/cm-3. Jumlah, bentuk, warna dan ukuran mikroplastik diamati menggunakan mikroskop olympus SZ 61 dengan perbesaran 10 x 10. Hasil penelitian menunjukkan mikroplastik terbanyak ditemukan di Muara Sungai TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yaitu 643 partikel/50 g sedimen, diikuti pada Muara Sungai BBPBAP (Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau) 499 partikel/50 g sedimen dan paling sedikit pada stasiun 2 berjumlah 438 partikel/50 g sedimen. Bentuk mikroplastik di dominasi fragmen 506 partikel/50 g sedimen, sedangkan mikroplastik yang paling sedikit adalah pelet yaitu 295 partikel/50 g sedimen. Warna mikroplastik di dominasi warna coklat sebanyak 466 partikel/50 g sedimen, sedangkan warna mikroplastik yang paling sedikit merah muda dan bening sebanyak 2 partikel/50 g sedimen kering. Ukuran mikroplastik terbesar adalah 208,29 µm dan ukuran terkecil adalah 6,21 µm.
In agriculture hydroponics is an advanced technology. Hydroponic production is used to guarantee a constant production of high quantity of green forage throughout the year for livestock feed with suitable … In agriculture hydroponics is an advanced technology. Hydroponic production is used to guarantee a constant production of high quantity of green forage throughout the year for livestock feed with suitable prices. Therefore, this review aims to review hydroponic feed value on livestock production. Hydroponics is a technique of growing of plants without soil but in water or nutrient rich solution in a greenhouse. This fodder increases up to 20-30cm height consisting of roots, seeds and plants. About 1.50-3.0 liters of water is required to produce one kg of fresh hydroponics fodder in seven days since water can be reused. However, DM content of 11-14% is common for hydroponics maize and yields of 5-6 folds on fresh basis. Since the hydroponics, fodder is more palatable, digestible and nutritious while imparting other health benefits to the animals and improve production performance of livestock. The cost of seed contributes about 90% of the total cost of production of hydroponics maize fodder as compared to conventional which is much lower. Supplementing is 5-10 kg fresh hydroponics maize fodder per cow per day. Digestibility of the nutrients of the ration could increase in milk production (8- 13%) by feeding hydroponics fodder. Hydroponics fodder can be produced by farmers to feed their dairy animals using low cost diet in situations, where conventional green fodder cannot be grown successfully. Therefore, there is a need for more research and development endeavor for better utilization in the future.
Forceful persuasion : coercive diplomacy as an alternative to war , Forceful persuasion : coercive diplomacy as an alternative to war , کتابخانه دیجیتال و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام … Forceful persuasion : coercive diplomacy as an alternative to war , Forceful persuasion : coercive diplomacy as an alternative to war , کتابخانه دیجیتال و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
This volume offers a comprehensive, first-hand look at investigative journalism in China, including insider accounts from reporters behind some of China's top stories in recent years. This volume offers a comprehensive, first-hand look at investigative journalism in China, including insider accounts from reporters behind some of China's top stories in recent years.
This study aims to identify and analyze the impact of the development of SANTORINI (Talumolo Rindang dan Indah) on the physical environment, social conditions, and economic conditions of the communities … This study aims to identify and analyze the impact of the development of SANTORINI (Talumolo Rindang dan Indah) on the physical environment, social conditions, and economic conditions of the communities surrounding the SANTORINI area. The method employed is a qualitative descriptive analysis technique, which involves comparing conditions before and after the development of SANTORINI by assigning scores to each indicator within the physical environment variable, and using percentages for the social and economic variables. This analysis takes into account the goals and targets set by the relevant institutions responsible for the implementation of the SANTORINI development. The results of the study indicate that the impact of SANTORINI on the physical environment includes a shift in the classification of slum residential areas from moderate to low, achieved through improvements in both the quality and quantity of infrastructure and facilities in the area. In terms of social conditions, the development has enhanced the community's ability to meet basic needs and facilitated the use of public infrastructure and facilities as spaces for recreation and social interaction. Economically, the development has led to the emergence of new economic activities among the local population; however, the impact has not yet been significantly substantial.
The novel “Hujan” by Tere Liye is a literary work that combines elements of science fiction with the theme of love and struggle. The story is set between 2042 and … The novel “Hujan” by Tere Liye is a literary work that combines elements of science fiction with the theme of love and struggle. The story is set between 2042 and 2050, where the world experiences a terrible natural disaster due to a volcanic eruption that results in a depopulation of the human population. The main character, Lail, is a girl who loses both of her parents due to the disaster and meets Esok, a young man who saves her. The purpose of this study is to analyze the word rain in Tere Liye's novel Hujan. The author uses a qualitative method with the data used being the novel Hujan by Tere Liye. In this novel, the word hujan is not just a natural phenomenon, but a symbol rich in meaning and emotion. In this novel, hujan functions to describe various themes such as loss, love, friendship, and the main character's life struggles. Hujan has a deep representation both in terms of physicality and mood. Physically, rain describes extreme climate change due to natural disasters, such as an ancient volcanic eruption that causes a volcanic winter. Rain reflects the emotions and journeys of the main characters, Lail and Esok. Rain is often associated with feelings of sadness, loss, and hope. The representation of rain in this novel not only functions as a physical element, but also as a tool to describe the emotional dynamics between characters and criticism of the environmental conditions faced by humanity.
Dokumen ini secara ekstensif menyajikan dan mendukung dokumen Spesifikasi Persyaratan Perangkat Lunak (SRS) untuk aplikasi SIPAKARA, sistem manajemen aset berbasis Radio Frequency Identification (RFID) yang dibuat untuk Pusat Promosi Rekreasi … Dokumen ini secara ekstensif menyajikan dan mendukung dokumen Spesifikasi Persyaratan Perangkat Lunak (SRS) untuk aplikasi SIPAKARA, sistem manajemen aset berbasis Radio Frequency Identification (RFID) yang dibuat untuk Pusat Promosi Rekreasi dan Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa SRS mencerminkan kebutuhan dan persyaratan semua pemangku kepentingan melalui program pelatihan dan bimbingan yang terstruktur. Penilaian efektivitas kegiatan menggunakan kuesioner, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam pemahaman dan kepercayaan diri peserta dalam menyusun SRS. Sebuah tim dengan keahlian dalam sistem informasi memeriksa dokumen SRS secara menyeluruh. Manajemen PRPP menerima kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Peserta mendapatkan tingkat kepuasan dan keberhasilan yang tinggi untuk membentuk dokumen SRS.
Abstract. The geopolitical rivalry in the South China Sea (SCS) has emerged as a pivotal concern in international relations, characterized by divergent interests between China and ASEAN nations. This area … Abstract. The geopolitical rivalry in the South China Sea (SCS) has emerged as a pivotal concern in international relations, characterized by divergent interests between China and ASEAN nations. This area is strategically important to the world, which makes it hard for ASEAN countries to deal with China's large territorial claims. China wants to improve its position at sea by being more aggressive in its foreign policy. ASEAN countries, on the other hand, are using different strategies, from soft balancing to hard balancing. This study investigates the influence of China's foreign policy on ASEAN responses, highlighting the interplay of economics, security, and diplomacy. The study employs a qualitative methodology by synthesizing neorealism and neoliberalism perspectives, elucidating economic interdependence and the diplomatic framework essential for mitigating regional tensions. Keywords: Geopolitics, South China Sea, China’s Foreign Policy, ASEAN Abstrak. Persaingan geopolitik di Laut Cina Selatan (LCS) telah menjadi isu utama dalam hubungan internasional, yang melibatkan konflik kepentingan antara China dan negara-negara ASEAN. Kawasan ini yang memiliki kepentingan strategis global telah menciptakan dilema bagi negara-negara ASEAN yang menghadapi klaim teritorial China yang meluas. Melalui kebijakan luar negeri yang asertif, China berusaha memperkuat posisi maritimnya, sementara negara-negara ASEAN berupaya merespons melalui strategi yang bervariasi, mulai dari soft balancing hingga hard balancing. Studi ini mengkaji dampak kebijakan luar negeri China terhadap respons ASEAN dengan menyoroti dinamika ekonomi, keamanan, dan diplomasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengintegrasikan perspektif neorealisme dan neoliberalisme yang menawarkan wawasan tentang interdependensi ekonomi dan kerangka kerja diplomatik yang memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan regional. Kata Kunci: Geopolitik, Laut Cina Selatan, Kebijakan Luar Negeri China, ASEAN
Indonesia, an archipelago of over 17,000 islands, relies heavily on maritime transportation for inter-regional connectivity, given that its waters constitute over 62% of its total area. Situated on a strategic … Indonesia, an archipelago of over 17,000 islands, relies heavily on maritime transportation for inter-regional connectivity, given that its waters constitute over 62% of its total area. Situated on a strategic global trade route, Indonesia is developing its maritime infrastructure through initiatives like the "Tol Laut" program to enhance logistical efficiency and economic growth. Jayapura, with its vital port, plays a significant role in the national sea transportation system, connecting Papua and other Indonesian regions. Data from the Papua Province Statistics Agency (BPS) reveals a substantial increase in passenger traffic at Jayapura Port in December 2024, with a 24.15% rise in departures (23,591). This surge aligns with predictions of peak travel during the Christmas and New Year holidays. Unlike previous studies focusing on predictive modeling, this research employs a descriptive analysis of historical passenger at Jayapura Port to identify demand trends influenced by seasonal factors, specifically holidays and religious celebrations, without considering economic or demographic variables. Based on what writer do in this topic, the results of data that has been made in the Microsoft Excel application using data from (Central Statistics Agency/BPS) are that the most passengers are in December-January (holidays) and also mid-year holidays. The highest MoM occurs between November and December, while the highest YoY is in the comparison of December 2021 with December 2022, namely (68.99%) due to the transition after Covid-19. Until now, the increase in the use of sea transportation has continued to increase, especially during the seasonal period. So with this research, it is hoped that it can help provide information and policies to improve services during periods of high demand.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi warga Kramat Pela terhadap city branding Jakarta yang dikomunikasikan melalui akun Instagram @plusjakarta berdasarkan lama tinggal. City branding sebagai strategi komunikasi visual kota … Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi warga Kramat Pela terhadap city branding Jakarta yang dikomunikasikan melalui akun Instagram @plusjakarta berdasarkan lama tinggal. City branding sebagai strategi komunikasi visual kota semakin relevan dengan pemanfaatan media sosial dalam membentuk persepsi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan teknik analisis Independent Samples T-Test. Sebanyak 100 responden berusia 18–35 tahun yang tinggal di Kelurahan Kramat Pela untuk dijadikan sampel, dengan kriteria pembagian berdasarkan lama tinggal, kurang dari lima tahun dan lima tahun atau lebih. Instrumen penelitian telah melalui uji validitas dan reliabilitas dengan hasil yang menunjukkan tingkat keandalan tinggi (Cronbach’s Alpha = 0,934). Hasil uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan persepsi yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok (nilai signifikansi 0,000 < 0,05). Warga yang telah tinggal lebih lama memiliki rata-rata persepsi yang lebih positif terhadap city branding Jakarta. Temuan ini mendukung teori mere exposure dan place attachment, yang menunjukkan bahwa frekuensi paparan dan keterikatan emosional memengaruhi pembentukan persepsi. Penelitian ini merekomendasikan strategi city branding yang disesuaikan dengan karakteristik demografis warga, khususnya durasi tinggal, untuk menciptakan komunikasi yang lebih inklusif dan efektif. Kata Kunci: City Branding, Citra Kota, Persepsi Warga, Plus Jakarta
This study explains that space has become a new domain in the struggle for influence of countries in international relations. Countries have the goal of securing their interests in space … This study explains that space has become a new domain in the struggle for influence of countries in international relations. Countries have the goal of securing their interests in space for political, economic and military purposes. China is one of the countries that has political interests such as space exploration by launching the first human mission in space in 2003. In its development, China created an exploration program by developing space-based military technology such as the Anti-Satellite (ASAT) counterspace weapon which was launched in 2007. China also formed the PLA Strategic Support Forces space force for the purpose of operating space control. Military policy was never clearly stated in China's space white paper in 2006 and 2011 because their goal was only for peaceful exploration. In 2016 and 2021, the statements in the space white paper had significantly different goals and explicitly led to military activities, namely to form a space force. Based on the explanation above, this study raises the question: Why is China Strengthening Space Power in 2021? The analysis of this study uses the Offensive Realism theory. This study uses a qualitative research method. Data collection techniques are sourced from secondary data sources obtained from journals, books, official documents, official statements and reports.
President Donald Trump's second presidency marks a significant shift in the foreign policy orientation of the United States, which has had a far-reaching impact on the security configuration in the … President Donald Trump's second presidency marks a significant shift in the foreign policy orientation of the United States, which has had a far-reaching impact on the security configuration in the Indo-Pacific region. This study analyzes the impact of Donald Trump's leadership on U.S. foreign policy and its implications for the security dynamics of the Indo-Pacific region. Using a literature review approach and scenario planning framework, this study examines the adaptive responses of countries in the Indo-Pacific region in the face of geopolitical uncertainty posed by Trump's unilateralist and "America First" policies. By integrating PESTLE analysis and regional security theory, the study maps four possible future strategic scenarios: Fortress Pacific, Hedging Archipelago, Echo Chamber Alliance, and Age of Disorder. The results show that regional nations are seeking to strengthen regional self-reliance and cooperation, while mitigating the uncertainty of U.S. security commitments that have the potential to undermine regional stability. This paper provides conceptual contributions in the form of adaptive scenario-planning-based analytical models, as well as offers strategic recommendations for Indo-Pacific countries in dealing with the dynamics of great power rivalry in the post-Trump era.
Coastal tourism plays a strategic role in the economic development of emerging regions but faces increasing non-military threats such as technological disruptions, socio-cultural changes, economic challenges, and public safety issues. … Coastal tourism plays a strategic role in the economic development of emerging regions but faces increasing non-military threats such as technological disruptions, socio-cultural changes, economic challenges, and public safety issues. This study aims to examine stakeholders’ perceptions of these threats and the effectiveness of the Pentahelix model collaboration in mitigating non-military threats in the coastal tourism sector of Bengkulu Province, Indonesia. Employing an interpretive paradigm with a qualitative-dominant mixed-methods approach, the study focused on an in-depth contextual analysis of Pentahelix collaboration dynamics. Descriptive data were collected through questionnaires distributed to 350 respondents to triangulate qualitative findings obtained from in-depth interviews, focus group discussions, and field observations involving 25 key stakeholders. Findings indicate that public safety is the most significant threat due to natural disasters and criminal activities, with strong roles played by academia and the private sector in the collaboration process. However, government and community involvement remain limited, while media plays a strategic role in shaping destination image and crisis communication. The study concludes that sustainable coastal tourism development requires integrated cross-sector collaboration and capacity enhancement of all stakeholders within the Pentahelix framework.
Ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara meningkat sejak klaim sepihak Tiongkok berdasarkan peta sembilan garis putus-putus. Klaim ini dianggap mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Meskipun … Ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara meningkat sejak klaim sepihak Tiongkok berdasarkan peta sembilan garis putus-putus. Klaim ini dianggap mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tetap meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, yang menimbulkan pertanyaan mengenai dinamika hubungan kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan di balik peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok pasca klaim sepihak di Laut Natuna. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal dan teori complex interdependence dari Keohane dan Nye sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat konflik maritim, ketergantungan ekonomi dan politik antara kedua negara menjadi faktor utama yang meredam eskalasi konflik. Indikator utama interdependensi kompleks seperti berkurangnya peran militer, tidak adanya hirarki isu, dan banyaknya saluran komunikasi antaraktor terkonfirmasi dalam hubungan bilateral ini. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan diplomatik dan ekonomi menjadi strategi utama Indonesia dalam mempertahankan stabilitas dan mencapai kepentingan nasional di tengah ancaman kedaulatan.
Muara Kembang is a sub-districts in Muara Jawa District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, which borders the coast, so mangrove forests dominate its area. Deforestation of mangrove to be … Muara Kembang is a sub-districts in Muara Jawa District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, which borders the coast, so mangrove forests dominate its area. Deforestation of mangrove to be converted into ponds causes a decrease in the area of mangrove forests. Since 2001, the government has intensively rehabilitated mangroves and encouraged communities to plant mangroves independently. Planting mangroves in ponds differs from planting in coastal areas based on planting patterns and plant types. This field school aims to increase coastal communities' understanding of the importance of mangrove ecosystems and increase skills in planting mangroves, especially in active pond areas. The activities were carried out over two days at the Muara Kembang Village Hall. This activity was divided into two stages: lectures by resource people, discussions for the first stage and a mangrove planting simulation for the second stage. The data collection method was through a questionnaire, which was analyzed descriptively before and after training. Based on the results obtained, it can be concluded that the understanding of field school participants has increased regarding the importance of mangrove ecosystems for the aquatic environment, coastal areas, and aquatic animals. Apart from that, participants also know and practice directly how to plant propagules according to the conditions of the surrounding waters. After this training, the participants' knowledge and abilities of mangroves and their planting can be implemented to plant mangroves in ponds.
This study aims to analyze and design an optimization strategy for land parcel surveying and mapping services at the Land Office of Gorontalo City using three key indicators: Goal Indicator, … This study aims to analyze and design an optimization strategy for land parcel surveying and mapping services at the Land Office of Gorontalo City using three key indicators: Goal Indicator, Decision Alternative Indicator, and Resource Constraint Indicator. A qualitative approach with a descriptive-analytical design was employed. Data were collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, field observations, and reviews of policy documents and service implementation reports. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. A SWOT analysis was also applied. The research findings show that (1) Strategic goals are achieved through the implementation of the 2021 Technical Guidelines, which emphasize risk mitigation, daily monitoring and weekly evaluations, and outreach through both in-person and online channels such as social media and public service applications; (2) Decision alternatives have been implemented, including technology-based service innovations (e.g., the Statif application), the use of modern surveying tools such as GNSS, geospatial information systems, and human resource competency training via PPSDM ATR/BPN; (3) Resource constraints include the limited number of competent personnel, inadequate infrastructure and survey equipment, low public understanding of service procedures, and minimal budget allocation; (4) The optimization strategy is positioned in the SO (aggressive) quadrant, leveraging internal strengths and external opportunities to the fullest. Digital innovation, cross-sector collaboration, and routine evaluation systems are the core components of this strategy. However, due to the balance between strengths and weaknesses, a turnaround approach is also necessary to gradually and sustainably address internal barriers.
Gampong Mee Tanjong Usi is located in Mutiara Timur District, Pidie Regency, Aceh Province, and has residents whose main livelihood is as farmers. The dense population makes agricultural land scarce. … Gampong Mee Tanjong Usi is located in Mutiara Timur District, Pidie Regency, Aceh Province, and has residents whose main livelihood is as farmers. The dense population makes agricultural land scarce. Aquaponic cultivation system is an innovation offered as a solution. The Aquaponics system combines a hydroponic system and an aquaculture system. This PKM activity aims to increase the knowledge and skills of the “Mee Meuhase” group from Gampong Mee Tajong Usi in managing aquaponic systems, producing local food products and increasing income. The implementation method begins with observation and outreach, training and assistance in creating an Aquaponics system, application of technology as well as monitoring and evaluation of program sustainability. The fish seeds cultivated are tilapia (Oreochromis niloticus) and the vegetables grown are spinach (Amaranthus sp) and pokcoy (Brassica rapa L.). As a result of the implementation of the activity, the activity went well with high enthusiasm from the participants. Education and training that assembles, manages aquaponic systems, produces environmentally friendly products, increases environmental awareness and helps increase income.
Tujuan Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Togu Domu Nauli tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber air bagi keberlangsungan hidup. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan partisipatif … Tujuan Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Togu Domu Nauli tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber air bagi keberlangsungan hidup. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan partisipatif secara ilmiah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga sumber air. Desa ini berada di kawasan hulu sungai-sungai kecil yang bermuara ke Danau Toba. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan di desa ini berdampak langsung terhadap kualitas air dan keberlanjutan ekosistem Danau Toba. Upaya menjaga sumber mata air dan mencegah pencemaran sangat relevan dalam konteks konservasi kawasan Danau Toba. Sungai-sungai kecil yang berhulu dari desa ini secara langsung atau tidak langsung menyuplai air ke Danau Toba melalui sistem hidrologi alami. Danau Toba yang merupakan sumber air bagi masyarakat, pertanian, dan perikanan. Jika sumber air dari hulu seperti di Togu Domu Nauli tercemar oleh limbah rumah tangga, pestisida, atau limbah ternak, maka akan terjadi penurunan Kualitas air Danau Toba, Produktivitas perikanan berkurang, Terjadi eutrofikasi, dan Risiko gangguan kesehatan meningkat. Kegiatan edukasi kepada masyarakat Desa Togu Domu Nauli mengenai pentingnya menjaga kualitas sumber air telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara perilaku manusia dan keberlanjutan lingkungan. Warga diharapkan mampu mengidentifikasi potensi masalah pencemaran serta mengambil langkah nyata dalam melindungi mata air sebagai sumber kehidupan. Sebagai wilayah hulu yang berkontribusi terhadap ekosistem Danau Toba, Desa ini memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan regional. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian sumber air bukan hanya penting bagi keberlangsungan hidup lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan yang lebih luas.
Kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ekologis dan keterampilan praktis anak-anak pesisir di Kelurahan Pasar Bengkulu melalui pemahaman tentang pemanfaatan pohon cemara laut. Anak-anak sebagai generasi penerus memiliki peran … Kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ekologis dan keterampilan praktis anak-anak pesisir di Kelurahan Pasar Bengkulu melalui pemahaman tentang pemanfaatan pohon cemara laut. Anak-anak sebagai generasi penerus memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya sejak usia dini. Program ini dilaksanakan melalui pelatihan partisipatif di SDN 57 Kota Bengkulu dengan pendekatan yang sederhana, komunikatif, dan menyenangkan. Materi disampaikan melalui media visual untuk memudahkan pemahaman. Hasil kegiatan menunjukkan tingginya antusiasme peserta serta peningkatan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir dan potensi sumber daya alam lokal. Pendidikan berbasis kearifan lokal terbukti efektif dalam menyampaikan nilai-nilai perlindungan lingkungan sekaligus mengenalkan potensi ekonomi dari pemanfaatan pohon cemara laut. Kegiatan ini merekomendasikan adanya program lanjutan guna menjamin keberlanjutan peran generasi muda dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan.
The present study was conducted over a period of nine months from December, 2023 to August, 2024 along the Ullal coast off Mangaluru, Karnataka, to assess the role of Automatic … The present study was conducted over a period of nine months from December, 2023 to August, 2024 along the Ullal coast off Mangaluru, Karnataka, to assess the role of Automatic Identification System (AIS) technology in enhancing the efficiency and sustainability of Ring seine fishing. The study focused on species composition, fuel efficiency, and operational performance. A 468-meter-long Ring seine net, operated with a 40 HP outboard engine, was deployed fortnightly at a depth of 12 meters, resulting in a total catch of 37,426.9 kg. The highest catches were recorded during the monsoon months (June to August), with a peak catch of 5,530 kg on the 255th day. The integration of AIS technology significantly improved fishing precision by enabling the fishers to locate the fish shoals quickly, thereby optimizing the fuel use and reducing unproductive efforts. Statistical analysis confirmed that the AIS-assisted operations yielded significantly higher catch rates and better fuel efficiency (p < 0.05) compared to the traditional methods. Economically, the AIS-supported system reduced operational costs and ensured equitable income distribution among the crew members through a share system. Additionally, AIS contributed to sustainable fishing by enhancing target species selectivity and minimizing bycatch. The study concluded that the adoption of AIS technology in Ring seine fishing improved productivity and cost-efficiency, while supporting small-scale fishers’ livelihoods and promoting responsible marine resource management.
This research aims to analyze the inbound and outbound flow processes at the frozen food warehouse of UD. Al Barkah in Palu City, Central Sulawesi. Using a qualitative approach with … This research aims to analyze the inbound and outbound flow processes at the frozen food warehouse of UD. Al Barkah in Palu City, Central Sulawesi. Using a qualitative approach with a case study method, the research was conducted in January 2025 with data collection techniques including direct observation, in-depth interviews with 12 key informants, and document analysis. The results show several constraints in UD. Al Barkah's warehouse management includes a time-consuming goods receiving process due to the continued use of physical checking and manual documentation, inadequate implementation of information technology in managing goods movement, and an unintegrated stock management system. This research recommends several improvements, including standardization of operational procedures, implementation of warehouse management information systems, optimization of warehouse layout, enhancement of quality monitoring systems, and development of human resource competencies. Implementing these recommendations is expected to improve operational efficiency, reduce the risk of errors in goods management, and enhance the quality of UD. Al Barkah's frozen food distribution services.
Kampung Njawani kelurahan Banjarsari Kota Surakarta mengalami permasalahan limbah rumah tangga akibat meningkatnya aktivitas jumlah penduduk. Galon plastik bekas tidak terpakai, membuktikan bahwa rendahnya edukasi mengenai pemanfaatan galon bekas. Lahan … Kampung Njawani kelurahan Banjarsari Kota Surakarta mengalami permasalahan limbah rumah tangga akibat meningkatnya aktivitas jumlah penduduk. Galon plastik bekas tidak terpakai, membuktikan bahwa rendahnya edukasi mengenai pemanfaatan galon bekas. Lahan terbuka yang minim menyebabkan ruang sempit tidak produktif. Program ini bertujuan mengolah limbah rumah tangga menjadi media tanam dalam inovasi urban farming, meningkatkan kesadaran lingkungan warga melalui partisipasi warga serta pelatihan, memperkuat ketahanan pangan secara produktif dan berkelanjutan, serta menciptakan ruang hijau sederhana. Kegiatan pengabdian dilakukan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan pengumpulan galon bekas sebanyak 50 buah dari warga, pemotongan galon, pengecatan galon, pemberian media tanam, dan penanaman bibit. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam pemanfaatan galon bekas sebagai media tanam dan menciptakan kebun bersama, hasil kolaborasi dengan masyarakat yang bernama “Bonsurgo”. Bonsurgo menjadi lahan yang dimanfaatkan sebagai ketahanan pangan dan pemanfaatan galon bekas sebagai media tanam yang efektif.
Desa Bori Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara memiliki pantai yang indah, dan sebagian besar pemukiman masyarakat dibangun di tepi pantai yang jika dikelola dengan baik berpotensi … Desa Bori Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara memiliki pantai yang indah, dan sebagian besar pemukiman masyarakat dibangun di tepi pantai yang jika dikelola dengan baik berpotensi menjadi wilayah ekoswisata. Namun pantai tersebut mengalami intensitas terhadap kejadian bencana tanah longsor yang menyebabkan kerusakan lingkungan pantai, serta rumah-rumah penduduk. Salah satu cara mitigasi tanah longsor adalah dengan melakukan pengkajian dan analisa serta sosialisasi resiko bencana secara rinci. Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu menganalisis bencana dan kerusakan lingkungan bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Bori Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan sejak bulan April hingga bulan September 2023 bertempat di Desa Bori Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif menggunakan pendekatan wawancara. Metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling yang dilakukan berdasarkan tahapan Observasi, Sosialisasi Wawancara dan FGD (Focus Group Discussion), Dokumentasi dan Assessment lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana tanah longsor yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2023 berdampak pada kerusakan lingkungan pantai berupa abrasi pantai, kerusakan tanggul, kerusakan rumah, dasn tanah longsor yang tingkat kerusakannya berada pada dua kategori yaitu rusak sedang dan berat. Sedangkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bencana , pantai dan kerusakan lingkungan,
Budidaya sayuran hidroponik menjadi salah satu kegiatan usaha bagi sebagian besar para ibu rumah tangga yang tinggal di Kawasan Ekowisata Pulau Kemaro Kota Palembang. Namun sejak satu tahun terakhir usaha … Budidaya sayuran hidroponik menjadi salah satu kegiatan usaha bagi sebagian besar para ibu rumah tangga yang tinggal di Kawasan Ekowisata Pulau Kemaro Kota Palembang. Namun sejak satu tahun terakhir usaha ini menghadapi beberapa permasalahan terutama terkait dengan pemasaran, modal, dan daya saing serta minimnya pengetahuan tentang lembaga pemasaran. Permasalahan ini tentunya menghambat pengembangan dan keberlanjutan usaha budidaya sayuran hidroponik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mengenalkan, melatih dan mendampingi pelaku usahatani sayuran hidroponik dalam membentuk sebuah lembaga koperasi sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan usaha sayuran. Kegiatan melibatkan 30 orang pelaku usaha budidaya sayuran hidroponik melaui penyampaian materi tentang pentingnya sebuah lembaga koperasi, cara pembentukan koperasi, serta cara pengurusan legalitas koperasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan antusias yang kuat adri pelku usaha sayuran hidroponik untuk segera memiliki sebuah lembaga koperasi. Adanya lembaga koperasi juga dapat memberikan solusi dalam memberikan tambahan modal kepada pelaku usaha sehingga lebih mandiri dan meningkatakan daya saing serta keberlanjutan sebuah usaha.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Mengapa dominasi laki-laki nelayan pada perempuan keluarga nelayan Desa Tembokrejo bisa terjadi (2) Bentuk-bentuk dominasi yang terjadi pada perempuan keluarga nelayan dalam masyarakat Desa … Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Mengapa dominasi laki-laki nelayan pada perempuan keluarga nelayan Desa Tembokrejo bisa terjadi (2) Bentuk-bentuk dominasi yang terjadi pada perempuan keluarga nelayan dalam masyarakat Desa Tembokrejo (3) Aspek sosial yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar di SMA Negeri 1 Muncar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Mengapa dominasi laki-laki nelayan terhadap perempuan keluarga nelayan di Desa Tembokrejo terjadi karena dipengaruhi oleh faktor nature secara alami dan nurture kontruksi yang diciptakan oleh masyarakat. (2) Bentuk-bentuk dominasi yang dialami perempuan Desa Tembokrejo ada dominasi legal rasional dan tradisonal dari Max Weber, dominasi maskulin dari Pierre Bourdieu, dan bentuk-bentuk dominasi subordinasi, marjinalisasi, beban ganda, stereotip, kekerasan dari Dalimoenthe. (3) Aspek-aspek yang dapat dijadikan sumber belajar pada jenjang SMA 1 Muncar di antarannya adalah aspek kognitit, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan melatih pola pikir siswa dalam mempelajari dan menganalisis latar belakang yang menyebabkan dominasi laki-laki nelayan terhadap perempuan keluarga nelayan. Aspek afektif berkaitan dengan minat dan sikap siswa dalam mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan sesuai norma. Aspek psikomotorik berkaitan dengan keterampilan motorik siswa tentang cara berkomunikasi dan kecakapan dengan orang lain untuk mempermudah interaksi siswa agar fenomena dominasi laki-laki nelayan terhadap perempuan keluarga nelayan tidak berkembang.
Mikroplastik merupakan salah satu jenis pencemaran yang berbahaya baik di darat maupun ekosistem perairan. Dengan menurunnya kualitas perairan merupakan salah satu permasalahan yang berada pada lingkungan danau Limboto yang disebabkan … Mikroplastik merupakan salah satu jenis pencemaran yang berbahaya baik di darat maupun ekosistem perairan. Dengan menurunnya kualitas perairan merupakan salah satu permasalahan yang berada pada lingkungan danau Limboto yang disebabkan oleh pencemaran dan pendangkalan kondisi danau Limboto saat ini sangat memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik mikroplastik yang terkandung pada air dan ikan mujair (Oreochromis mossambicus) pada perairan Danau Limboto. Penelitian ini menggunakan alat mikroskop USB Traveler untuk mengidentifikasi bentuk dan warna mikroplastik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Mikroplastik yang ditemukan pada air dan ikan mujair yaitu fiber, pellet dan fragmen. Warna mikroplastik pada ikan mujair dan air danau Limboto berwarna hitam, biru, kuning, hijau, merah cokelat dan putih.
Edi Purwanto | Fidei Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika
Krisis ekologi global membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan sains, agama, dan filsafat lingkungan untuk menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks. Kolaborasi interdisipliner ini menawarkan solusi yang komprehensif dengan menggabungkan wawasan empiris … Krisis ekologi global membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan sains, agama, dan filsafat lingkungan untuk menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks. Kolaborasi interdisipliner ini menawarkan solusi yang komprehensif dengan menggabungkan wawasan empiris dari sains dengan dimensi etis dan spiritual yang disediakan oleh agama dan filsafat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi sains, agama, dan filsafat lingkungan dalam menghadapi krisis ekologi, dengan fokus khusus pada kolaborasi lintas agama dan peran perspektif religius dalam membentuk etika lingkungan. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini mensintesis wawasan dari berbagai bidang untuk mengusulkan kerangka etis yang terintegrasi dalam menciptakan solusi ekologi yang berkelanjutan. Meskipun tantangan seperti pluralisme nilai dan perbedaan metodologis tetap ada, integrasi perspektif ilmiah, religius, dan filosofis memiliki potensi besar untuk membentuk kebijakan dan praktik lingkungan yang transformatif. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya dialog lintas disiplin dan lintas agama untuk mengembangkan pendekatan penatalayanan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Abstract Wedung coast included in a series of coastal areas north of Java Island in Demak Regency. The coastline on the Wedung coast experiences continuous changes due to abrasion and … Abstract Wedung coast included in a series of coastal areas north of Java Island in Demak Regency. The coastline on the Wedung coast experiences continuous changes due to abrasion and accretion processes. Because the shoreline and relatively flat beaches are constantly impacted by ocean currents and waves, abrasion shoreline modifications take place. The accumulation of silt from the land that is deposited on beaches via river estuaries, on the other hand, is what causes accretion on beaches. One satellite that can be used to observe dynamics in coastal areas is the sentinel 2A imagery satellite. This research seeks to thoroughly assess the condition of the Wedung Coast coastline from 2019 to 2024 and to analyse alterations in the coastline resulting from accretion and abrasion during this period. The coastline extraction method employed is the Modified Normalised Difference Water Index (MNDWI). The assessment of shoreline alteration is conducted via the Digital Shoreline Analysis System (DSAS) technology, applying the Shoreline Change Envelope (SCE) and End Point Rate (EPR) methodology. The findings indicate that from 2019 to 2024, the Wedung Coast experienced 99.86 metres of abrasion and 94.89 metres of accretion, with an average abrasion rate of 13.45 metres per year and an average accretion rate of 11.29 metres per year. The area affected by abrasion on the Wedung Coast is 168.07 hectares, while the area of accretion is 167.55 hectares. Overall, the coastline changes observed on the Wedung Coast from 2019 to 2024 exhibited a predominance of abrasion over accretion.
Hydroponic farming presents a sustainable alternative to conventional agriculture by requiring minimal land while producing high-yield crops. In regions with limited agricultural space, such as Landasan Ulin Selatan, promoting hydroponic … Hydroponic farming presents a sustainable alternative to conventional agriculture by requiring minimal land while producing high-yield crops. In regions with limited agricultural space, such as Landasan Ulin Selatan, promoting hydroponic vegetable cultivation can help improve food security and support nutritional needs. This community service program aimed to enhance the knowledge of the Pandan Sari Women Farmers Group regarding hydroponic techniques and to train them in cultivating local vegetables using hydroponics in home garden settings. The broader goal was to support stunting prevention efforts through improved access to nutritious vegetables. The program was conducted in Landasan Ulin Selatan Village, Liang Anggang Sub-district, Banjarbaru City. It involved a series of activities including Socialization and counselling sessions, hands-on training, mentoring in hydroponic cultivation practices, and educational evaluation using pre- and post-test questionnaires. The intervention led to a measurable improvement in participants' knowledge, with the average score 97.5% in the post-test. Additionally, the hydroponically grown vegetables demonstrated good quality and yield, confirming the effectiveness of the cultivation method. The program successfully improved participants’ knowledge and skills in hydroponic vegetable cultivation. By empowering local women to grow nutritious vegetables at home, this initiative has the potential to support efforts in reducing stunting, particularly by addressing the nutritional needs of children and mothers through sustainable local food sources.
Weather changes are the effects of climate change that occur due to environmental changes. IMO (International Maritime Organization) has tried hard to minimize accidents by holding conventions. Because ship accidents … Weather changes are the effects of climate change that occur due to environmental changes. IMO (International Maritime Organization) has tried hard to minimize accidents by holding conventions. Because ship accidents can occur due to unpredictable weather and lack of expertise of the watch officer or helmsman in controlling the ship's maneuver. This study is a qualitative study that aims to understand the phenomenon in depth through exploration of the meaning, experience, and views of the research subjects in a certain context. The results of this study are: 1) Factors that influence the maneuver of the MV. Palung Mas include ship design, type and placement of engines, steering system, cargo conditions, water and weather conditions, crew expertise and experience, depth and navigation space; 2) Performance of maneuvering on the MV. Palung Mas includes response to the steering system, efficiency of the propulsion system, maneuvering in full load and ballast conditions, the influence of external factors, the ability to stop the ship, crew expertise and technological support; and 3) Ship maneuvering strategy during bad weather on the MV. Palung Mas includes adjusting the ship's speed, choosing the right course, optimizing the propulsion and steering systems, regulating the distribution of cargo and ballast, utilizing weather and navigation information, increasing crew alertness, maintaining communication with external parties, avoiding dangerous areas, being alert in emergencies, using the ship's automation system.
The Spratly Islands, located in the southern region of the South China Sea (SCS), are claimed by China as part of its territorial sovereignty based on the Nine-Dash Line theory. … The Spratly Islands, located in the southern region of the South China Sea (SCS), are claimed by China as part of its territorial sovereignty based on the Nine-Dash Line theory. This claim has led to disputes between China and the Philippines, Vietnam, Brunei Darussalam, and Malaysia. In its efforts to assert control over the SCS, China has unilaterally engaged in militarization by constructing military bases in the Spratly Islands. The problem issues are as follows: whether the construction of military bases by China in the Spratly Islands constitutes a violation under UNCLOS 1982; and how the dispute regarding China's military base construction in the Spratly Islands between China and the Philippines can be resolved under UNCLOS 1982. The results and conclusion indicate that China’s construction of military bases in the Spratly Islands contravenes principles of international law, including violations of the sovereign rights of coastal states within their Exclusive Economic Zones (EEZs). UNCLOS 1982 provides various dispute resolution mechanisms, such as negotiation, mediation, arbitration, and international litigation through the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).
This study examines overlapping land ownership based on girik documents as one of the sources of legal conflict in Indonesia. The issues to be discussed are Are the judge's considerations … This study examines overlapping land ownership based on girik documents as one of the sources of legal conflict in Indonesia. The issues to be discussed are Are the judge's considerations in Decision Number 591/PDT.BTH/2020/PN.BKS in accordance with the UUPA and what are the legal consequences of overlapping land ownership based on the girik documents. This research is normative legal research and is descriptive in nature using secondary data obtained through literature studies, the data is processed qualitatively and conclusions are drawn using deductive logic. The results and conclusions of this study are the judge's considerations in Decision Number 591/PDT.BTH/2020/PN.BKS are in accordance with the UUPA by considering that the civil case decision Number: 268/Pdt.G/2012/PN.Bks; Jo. Number 302/PK/Pdt/2015 has permanent legal force (inkracht van gewijsde) and rejecting the Plaintiff's application as the owner of the disputed land is in accordance with the UUPA, namely Article 26 paragraph 2 of the UUPA, and Article 21 of the UUPA needs to be added in the judge's considerations. However, the legal consequences of dual certificates are the lack of legal certainty for land rights owners over the certificates they own.
Pembangunan kebun masyarakat (plasma) merupakan salah kewajiban bagi perusahaan perkebunan bilamana sedang melakukan pengurusan maupun perpanjangan Hak Guna Usaha. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi administratif terhadap … Pembangunan kebun masyarakat (plasma) merupakan salah kewajiban bagi perusahaan perkebunan bilamana sedang melakukan pengurusan maupun perpanjangan Hak Guna Usaha. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi administratif terhadap perusahan perkebunan tersebut. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku pemberi izin usaha kepada perusahaan perkebunan, tentu bertanggungjawab atas perwujudan plasma terhadap masyarakat di Merbau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas persengketaan lahan dengan PTPN IV Regional 1. Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pemerintah Labuhanbatu Utara dalam pemenuhan hak plasma bagi masyarakat dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan problematika terkait pemenuhan hak plasma bagi masyarakat di Merbau Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan bahan hukum utama menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemerintah Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pertanian tidak memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan perkebunan yang tidak membangun plasma bagi masyarakat Merbau Selatan. Pemerintah Labuhanbatu Utara seakan dianggap gagal dalam menjalankan kewenangannya mensejahterakan masyarakat. Seharusnya, Pemerintah membuat Peraturan Daerah yang memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum. The development of community gardens (plasma) is one of the obligations for plantation companies when they are processing or extending the Right to Cultivate. If this obligation is not carried out, administrative sanctions can be imposed on the plantation company. In this regard, the North Labuhanbatu Regency Government as the grantor of business permits to plantation companies is certainly responsible for the realization of plasma for the community in South Merbau, North Labuhanbatu Regency, over land disputes with PTPN IV Regional 1. This study discusses the authority of the North Labuhanbatu Government in fulfilling plasma rights for the community and the efforts made to resolve problems related to the fulfillment of plasma rights for the community in South Merbau. This study uses a normative juridical research type with a primary legal material approach examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations. The results of the study explain that the North Labuhanbatu Government through the Agriculture Service does not impose administrative sanctions on plantation companies that do not build plasma for the South Merbau community. The North Labuhanbatu Government seems to have failed in carrying out its authority to improve the welfare of the community. The government should have made regional regulations that would facilitate the development of community gardens in order to realize legal certainty.
Kawasan pesisir Papua memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata, namun pemanfaatannya masih terkendala oleh masalah aksesibilitas, keterbatasan teknologi, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan merumuskan … Kawasan pesisir Papua memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata, namun pemanfaatannya masih terkendala oleh masalah aksesibilitas, keterbatasan teknologi, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengembangan berbasis teknologi melalui platform digital Pigi Papua yang mengintegrasikan sektor perikanan dan pariwisata. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan data sekunder, serta melibatkan lima alat analisis utama, yaitu 4A, PESTEL, Porter’s Five Forces, stakeholder mapping, dan AIDA. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penghambat utama terletak pada infrastruktur, regulasi, dan distribusi peran dalam ekosistem pembangunan lokal. Berdasarkan temuan tersebut, dirancang sistem Intelligence Tourism and Aquaculture System (ITAS) sebagai kerangka digital untuk penguatan koordinasi, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan optimalisasi promosi sektor pariwisata serta perikanan. Platform Pigi Papua dikembangkan dalam bentuk website dan aplikasi mobile dengan dua fitur utama, yaitu Pigi Traveling untuk layanan wisata dan Pigi Fish untuk perdagangan hasil perikanan dan dukungan nelayan. Evaluasi awal menggunakan pendekatan AIDA menunjukkan potensi peningkatan produktivitas, adopsi teknologi, keterlibatan pengguna, serta kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan. Inovasi ini diharapkan menjadi solusi integratif yang memperkuat sinergi antar sektor, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 14 (Ekosistem Laut).