Social Sciences › Law

Legal and Social Justice Studies

Works Count: 46692

Wikipedia

Description

This cluster of papers focuses on various aspects of child protection, including legal frameworks, human rights, juvenile justice, sexual violence, drug abuse, restorative justice, data privacy, family roles, and gender discrimination. It explores the challenges and strategies for safeguarding the rights and well-being of children in Indonesia and globally.

Keywords

Child Protection; Legal Framework; Human Rights; Juvenile Justice; Sexual Violence; Drug Abuse; Restorative Justice; Data Privacy; Family Role; Gender Discrimination

BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis)

1970-01-01

Fransiska Novita Eleanora

Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; … Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya.Sehingga kepada pemakai / pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat. Metode penelitian adalah studi kepustakaan, hasilnya adalah kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sangat tajam karena belum ada standarisasi sistem pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba.Kata Kunci : Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan, Penanggulangan

View PDF Chat

RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)

2012-09-15

Kuat Puji Prayitno

Restorative justice is a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention, that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. This process is in stark … Restorative justice is a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention, that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. This process is in stark contrast to the established way of addressing crime which are seen as offences committed against the State. Restorative justice finds its footing in the basic philosophy of the four precepts of Pancasila, namely prioritizing deliberation in decision making. Purpose of the settlement with the Victim Offender Mediation is to "humanize" the justice system, that fairness is able to answer what the actual needs of victims, offenders and communities. Key words: Restorative justice, victim offender mediation, repairing the harm

DINAMIKA PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI

2011-12-30

Muh. Anwar Fu’ady

Purpose of this study was to find out how the sexual violence occurs, the psychological impact of sexual violence, and knowing how psychological dynamics of sexual assault victims. Subjects in … Purpose of this study was to find out how the sexual violence occurs, the psychological impact of sexual violence, and knowing how psychological dynamics of sexual assault victims. Subjects in this study were the two people taken purposively with the criteria had experienced sexual violence. Methodology in qualitative research is phenomenological. There are four processes in a phenomenological approach that is epoche, phenomenological reduction, imaginative variation and synthesis of meaning. Data analysis process involves bracketing, horizonalizing, and meaning units to get the textural description. The results of this study indicate that the psychological impact of the subjects who are victims of sexual violence is the presence of post-traumatic stress disorder. Besides having a psychological impact, psychological dynamics of the subjects in this study also have similarities, but there are some striking differences. The big difference in the impact and psychological dynamics is caused by several factors such as personality characteristics, how to solve problems, how to manipulate cognition, and social support.

View PDF Chat

Disruptive behaviour in the Foundation Phase of schooling

2010-01-01

Petro Marais , Corinne Meier

Since the passage of legislation banning corporal punishment in South African schools, disruptive behaviour in schools has become an issue of national concern. Against this background a research project was … Since the passage of legislation banning corporal punishment in South African schools, disruptive behaviour in schools has become an issue of national concern. Against this background a research project was undertaken in which the types and causes of disruptive behaviour occurring most frequently in the Foundation Phase of schooling were identified, with a view to providing strategies for teachers to manage behaviour of this kind. A qualitative research approach was applied. Data collection was done by conducting interviews comprising semistructured questions with Foundation Phase teachers. Strategies purposely devised to deal specifically with the identified types and causes of disruptive behaviour are explained. Keywords : disciplinary procedures; discipline problems; disruptive behaviour; disruptive behaviour strategies; human dignity; misbehaviour

The reasoning criminal. Rational choice perspectives on offending

1988-01-01

Gisli H. Gudjónsson

Juvenile crime, juvenile justice - Panel on juvenile crime: Prevention, treatment and control

2001-01-01

BR Ferrall

Recidivism among sex assault victims

1978-09-01

Jim Miller , Dawn G Moeller , Arthur Kaufman +3 more

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA

2015-08-24

Ivo Noviana

Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuatmasyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal inidisebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban … Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuatmasyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal inidisebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagaiorang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksualterhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudianhari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibatkekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anakterhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (traumatic sexualization); merasa tidak berdaya(powerlessness); dan stigma (stigmatization). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harusdipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkanketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadapanak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan traumapsikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, sepertikeluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anakperlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga,sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yangtepat dalam masyarakat.Kata kunci: kekerasan seksual, anak, dampak, penanganan.

View PDF Chat

FENOMENA KENAKALAN REMAJA DAN KRIMINALITAS

2016-03-04

Nunung Unayah , Muslim Sabarisman

Dalam beberapa tahun ini, masyarakat dikejutkan dengan sering terjadinya tindak kriminalitas diberbagai daerah terutama di perkotaan. Tidak dipungkiri tindakan kriminalitas yang terjadi di beberapadaerah dilakukan anak remaja, yang awalnya hanya … Dalam beberapa tahun ini, masyarakat dikejutkan dengan sering terjadinya tindak kriminalitas diberbagai daerah terutama di perkotaan. Tidak dipungkiri tindakan kriminalitas yang terjadi di beberapadaerah dilakukan anak remaja, yang awalnya hanya kenakalan remaja yang biasa saja. Namun denganperkembangan jaman saat ini, kenakalan remaja sudah menampakkan pergeseran kualitas kenakalan yangmenjurus pada tindak kriminalitas, seperti mencuri, tawuran, membegal, memperkosa bahkan sampaimembunuh. Mencermati fenomena tersebut, penulis mencoba mengkaji dari berbagai kajian dan literaturyang berkaitan dengan tindak kriminalitas yang dilakukan remaja.Tulisan ini merupakan studi literaturdari berbagai referensi yang ada,kemudian data tersebut di kemas sebagai bahan data dan informasi yangdapat memberikan gambaran mengenai kondisi kenakalan remaja saat ini. Adapun tujuannya adalah inginmengetahui remaja dan psikologis remaja, faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja dan pergeserankualitas kenakalan yang dilakukan remaja. Kemudian bagaimana peran orang tua, sekolah dan masyarakatdalam menanggulangi kenakalan remaja. Oleh karena itu, dalam menangani kenakalan remaja ini, perluadanya kerjasama dari berbagai elemen yang terkait, baik pemerintahan selaku penegak hukum dan tokohtokohmasyarakat untuk membiasakan hidup tentram dan damai dalam melakukan segala sesuatu sesuaidengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat, dengan melihat sisi psikologis individual pelaku, polaasuh keluarga, komunitas dan masyarakat secara luas.Kata Kunci: kenakalan remaja, pergeseran kualitas, kriminalitas

View PDF Chat

Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan

2016-07-14

Andri Fransiskus Gultom

Artikel ini membahas tentang problematika kejahatan dalam kaitannya dengan keberadaan Tuhan. Kejahatan yang kerap dihadapi manusia dalam hidup menjadi persoalan yang coba diruntut berdasar perspektif filsafat ketuhanan. Dalam artikel ini, … Artikel ini membahas tentang problematika kejahatan dalam kaitannya dengan keberadaan Tuhan. Kejahatan yang kerap dihadapi manusia dalam hidup menjadi persoalan yang coba diruntut berdasar perspektif filsafat ketuhanan. Dalam artikel ini, adanya kejahatan yang terdapat di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, menghadirkan pertanyaan mendasar tentang keberadaan Tuhan. Tuhan yang diyakini sebagai Yang Maha Baik dihadapkan dengan realita kejahatan dalam kontestasi ide filosofis. Terdapat empat tema pembahasan yang berawal dari pertanyaan-pertanyaan filosofis perihal relasi kejahatan dengan ketuhanan, yaitu: apa itu teodise? Apa itu kejahatan? Beranjak dari pertanyaan tersebut, penulis mendapati bahwa kejahatan merupakan suatu kenyataan yang disebut dengan enigma. Kenyataan enigmatik yang dihadapi manusia dalam kehidupan tersebut memposisikan manusia sebagai subjek yang rentan (vulnerable subject) tatkala berhadapan dengan kejahatan. This article discusses about the problematics of crime in relation to the existence of God. Crimes that are often faced by humans in life have been problems that try tracing based on existence of god perspective. In this article, the crimes contained in the history of human life, presents a fundamental question about the existence of God. God is believed to be the Most Good confronted with the reality of crime in the contestation of philosophical ideas. There are four discussion themes which start from the philosophical questions regarding the relationship with Divinity crime, namely: what is it theodicy? What is crime? Moving on from these questions, the authors found that the crime is a reality called the Enigma. The fact of the Enigmatic faced by humans in the life has been positioned that humans as a vulnerable subject whenthey are dealing with crime.

View PDF Chat

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

2008-09-25

Sanyoto Sanyoto

The law enforcement shall do correctly and effectively to measure the succeed of the state, particularly in giving protection toward the citizen. The state realize that the law enforcement must … The law enforcement shall do correctly and effectively to measure the succeed of the state, particularly in giving protection toward the citizen. The state realize that the law enforcement must related with the the five pillars of law instrument which are law builder, law enforcer, people consciousness, culture and infrastructure which supported. Expedient justify with increasing awareness of law society, so the consequence of building still as cut down action and not fait. Kata kunci : penegakkan hukum, perlindungan masyarakat

View PDF Chat

PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK

2016-01-01

Rini Fitriani

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut … Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE)

2017-07-31

MAUDY PRITHA AMANDA , Sahadi Humaedi , Meilanny Budiarti Santoso

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba … Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.

View PDF Chat

KENAKALAN REMAJA DAN PENANGANANNYA

2017-07-31

DADAN SUMARA SUMARA , Sahadi Humaedi , Meilanny Budiarti Santoso

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun saat ini banyak sekali yang terjadi pada diri remaja, seperti narkoba dan genk motor. Hal ini merupakan masalah yang sudah tidak asing … Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun saat ini banyak sekali yang terjadi pada diri remaja, seperti narkoba dan genk motor. Hal ini merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Banyak sekali faktor internal dan eksternal penyebab kenakalan remaja yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasinya maka bimbingan dari orang tua dan juga lingkungan yang baik bisa menjadi penentu bagi perkembangan remaja tersebut.

View PDF Chat

Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional

2018-03-29

Fais Yonas Bo’a

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang … Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori.Pancasila as the source of all sources of law has obtained legitimacy legally through the Decree of the People’s Consultative Assembly Number XX / MPRS / 1966 on the Memorandum of the House of Representatives-Gotong Royong Regarding the Sources of Law and the Order of the Republic of Indonesia. After the reformation, the existence of Pancasila was re-confirmed in Law Number 10 Year 2004 which was subsequently replaced by Law Number 12 Year 2011 on Legislation Regulation. Pancasila as the source of all sources of law gives meaning that the national legal system must be based on Pancasila. However, now the existence of Pancasila is increasingly eroded in the national legal system. This is motivated by three reasons: first, the existence of resistance to the New Order that utilizes Pancasila for the sake of perpetuity of authoritarian power. Second, the strengthening of legal pluralism that resulted in legal contradictions or disharmony. Third, the status of Pancasila is only used as a symbol in law. Therefore, efforts should be made to implement Pancasila as the source of all sources of law in the national legal system: first, make Pancasila as a flow of law in order to avoid legal disharmonization due to the application of legal pluralism. Secondly, Pretend Pancasila as the top of legislation so that Pancasila have binding power against all kinds of laws and regulations so that it does not violate the principle of lex superiori derogat legi inferiori.

View PDF Chat

Does self-regulation provide legal protection and security to e-commerce consumers?

2018-05-18

Abdul Halim Barkatullah , Djumadi

PERAN PEMERINTAH DAERAH DI DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DI INDONESIA

2018-01-30

S Laurensiusarliman

Local government has a very vital role in the protection of children. This is stated in the articles of the Child Protection Act. In realizing the governance of the fulfillment … Local government has a very vital role in the protection of children. This is stated in the articles of the Child Protection Act. In realizing the governance of the fulfillment of children's rights by the Regional Government must be fully realized and implemented properly. Decent City Children are the dream of every child, because the child will be raised properly and properly. Local Government as a government in direct contact with the life of children, should be more active and more critical, to voice the rights of children. Managing the fulfillment of children's rights by the Regional Government should be overseen by an institution that focuses on protecting, protecting, monitoring and monitoring the rights of children. Understanding of sustainable child protection needs to be taught from an early age to the community, because if people are taught early on about sustaining child protection, then child protection in Indonesia will not stop.

View PDF Chat

PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL

2018-09-07

Syamsul Haling , Paisal Halim , Syamsiah Badruddin +1 more

Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Adanya hal tersebut penelitian ini mengangkat permasalahan, yaitu: Pertama, Bagaimanakah wujud dan kualifikasi pelanggaran HAM anak bidang pendidikan, Kedua, … Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Adanya hal tersebut penelitian ini mengangkat permasalahan, yaitu: Pertama, Bagaimanakah wujud dan kualifikasi pelanggaran HAM anak bidang pendidikan, Kedua, Bagaimanakah upaya dan perlindungan hak Asasi Anak jalanan dalam bidang pendidikan. Metode Kajian yaitu Metode yuridis-normatif dengan cara mengkaji perundang-undangan nasional dan konvensi Internasional yang berhubungan dengan hak asasi anak dalam bidang pendidikan. Hasil Penelitian menunjukkan wujud pelanggaran hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah dan termasuk kategori violence by omission yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis kepada pemerintah sebagai pertanggungjawaban dalam bidang hukum.

View PDF Chat

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

2018-09-28

Muhammad Fachri Said

This study aims to analyze the problem of legal protection for children in the perspective of human rights. The type of this research is socio-juridical or including descriptive research with … This study aims to analyze the problem of legal protection for children in the perspective of human rights. The type of this research is socio-juridical or including descriptive research with a non-doctrinal approach, which views law as a socio-empirical symptom observed in experience. The research method used is descriptive research with the type of incorporation of normative legal research with sociological legal research related to the implementation of legal protection for children in the perspective of human rights. The results of the study show that the results of this study are the legal protection of children in the perspective of human rights in essence is an effort made by parents, government and society to fulfill and guarantee all children's rights that have been guaranteed in the convention of children's rights and laws Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal protection for children in the perspective of human rights is less implemented because the government has not implemented its obligations in fulfilling children's rights so that there are still legal violations of children. The recommendation of this research is to implement legal protection for children in the perspective of human rights, parents should be fully responsible for the behavior of children and the government establishes policies that are in line with the wishes of the community, so that the common perception between parents, government and society is realized in fulfilling the rights child.

View PDF Chat

Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia

2018-03-07

Bayu Puji Hariyanto

ABSTRAKPenyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi … ABSTRAKPenyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama,� Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.Kata Kunci: Pencegahan, Pemberantasan, Peredaran Narkoba.ABSTRACTThe drug abuse is still become a chronical problem that afflicts Indonesia, the case of methamphetamine circulation and so many international drug dealers that caught in a few years ago becoming an evidence that Indonesia is on a state of drug emergency. The Indonesian Government placing the role of National Police and National Narcotics Agency forward in order to preventing and eradicating of drug by doing a three steps which is first, Pre-emptive, which is prevention that implemented early. Second, Preventive, which is an effort that strategically and a medium and long term action plan, but should also be seen as an action that urgently implemented. Third, Represive, is an effort of countermeasure as a start of law enforcement conducted by intelligence.Keywords: Prevention, Eradication, Drug Circulation

View PDF Chat

The Effectiveness of Treatment for Drug Abusers Under Criminal Justice Supervision

1995-01-01

Douglas S. Lipton

Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

2006-01-01

Dwidja Priyatno

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung … Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum. Sedangkan teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana. Pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana, adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Mengenai sistem pelaksanaannya di Indonesia dibahas secara mendalam oleh penulis dalam buku ini. Pemahaman mengenai materi ini sangat penting bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum dan akan sangat berguna juga bagi siapa saja yang menaruh minat pada kajian hukum piidana.

Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

2019-03-27

Azwad Rachmat Hambali

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian hukum normatif yang terkait penerapan … Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian hukum normatif yang terkait penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Rekomendasi dalam penelitian ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.

View PDF Chat

GAGALNYA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI MAZHAB UTILITARIANISME

2017-09-28

Laurensius Arliman S

Protection of children's rights are elements of the Human Rights. Efforts to protect the rights and future of the children were violated by the state, the adults, the environment itself, … Protection of children's rights are elements of the Human Rights. Efforts to protect the rights and future of the children were violated by the state, the adults, the environment itself, and parents are still not so noticed. Though children are soulmates, picture and mirror the future, asset family, religion and nation. Child Protection Act has given sanction to any parents who fail to provide protection to children. Cases against parents who fail to protect the rights of his son, then according to the authors it has violated the children's rights are part of human rights. There are two forms of compliance required by children, namely in terms of the act and the other terms of the rules that are responsive and nature gives happiness. Continuing to child protection, it requires continuous legal justice for children, ongoing legal certainty for the child and the benefit of ongoing legal for children.

The Criminal Procedure Code

2020-10-22

Simon Butt , Tim Lindsey

The Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) is Indonesia's Code of Criminal Procedure. It governs the roles of the police and prosecutors, the law on arrests, warrants, detention, searches, legal … The Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) is Indonesia's Code of Criminal Procedure. It governs the roles of the police and prosecutors, the law on arrests, warrants, detention, searches, legal aid, evidence, trials and appeals in most types of cases. When undertaking their investigations, preliminary investigators can generally receive reports and complaints about crimes, search for information and evidence, and stop people they deem suspicious to inspect their identification. KUHAP allows police and other appointed state officials to arrest a person who is 'strongly suspected' of a crime, based on 'sufficient preliminary evidence'. KUHAP permits primary investigators to search a suspect's body or house for the purposes of the investigation. For house searches, investigators must first obtain a search warrant from the local district court chief judge. KUHAP sets the broad structural and procedural framework for Indonesian criminal law, from preliminary investigation through to final Supreme Court reconsideration case review.

Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict

2017-09-30

Laurensius Arliman S

Children are the next generation, this cannot be denied. Rights of the child in any State, always protected and always maintained. Indonesia as a State law also recognizes the protection … Children are the next generation, this cannot be denied. Rights of the child in any State, always protected and always maintained. Indonesia as a State law also recognizes the protection and guarantee of children's rights. On this day the child's protection seems to be ignored or even forgotten. In the case of social conflicts in conflict-prone areas, the rights of children are ignored (education rights, health rights, welfare rights and other rights). Above this article tries to discuss: 1) what is the condition of the child in case of social conflict in Indonesia? 2) how does the state ensure sustainable child protection, in case of social conflict in Indonesia? 3) and initiate sustainable child protection. This research uses normative juridical research. The current condition of children in Indonesia is categorized as protection extraordinary, especially if there is social conflict in Indonesia. States should ensure continuous protection of children in the event of social conflict in Indonesia, in order to provide legal certainty to the protection of children's rights, so that children will be protected by their rights. We must not turn a blind eye to the enforcement of child protection laws. The idea of sustainable child protection is our common goal, but it must be remembered that all parties must be active to realize child protection, it is very important to build the next generation of good nation.

JURIDICAL ANALYSIS OF VICTIMS OF THE ECONOMIC EXPLOITATION OF CHILDREN UNDER THE AGE TO REALIZE LEGAL PROTECTION FROM HUMAN RIGHTS ASPECTS

2021-09-23

Iwoeng Geovani , Siti Nurkhotijah , Harry Kurniawan +2 more

the Aspect of Human Rights (Research Study at the Office of Social Affairs and Community Empowerment), has been carried out as it should, in accordance with Law Number 35 of … the Aspect of Human Rights (Research Study at the Office of Social Affairs and Community Empowerment), has been carried out as it should, in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Supplementary Gazette of the State Gazette of 2014 Number 5606). The qualification/type of writing in this journal uses normative legal writing, and subsequently integrates it with sociological/empirical legal writing, and to analyze some of the problems in this journal, Satjipto Rahardjo's big theory of legal protection, Jeremy Bentham's middle theory, while Soerjono Soekanto's application/applied theory. The results of the field analysis show that legal protection for children as victims of economic exploitation has not been effective. This means that there are obstacles/obstacles in its implementation, including the obstacles faced in dealing with the problem of violence and economic exploitation of children, namely law enforcement in controlling children, not solving the root problem, only taking curative action, not preventing it. For this reason, it is hoped that the government together with law enforcers will pay more attention and take firm action regarding the problem of economic exploitation of street children, both in terms of guidance and legal sanctions for perpetrators of economic exploitation.

View PDF Chat

KEKERASAN TERHADAP ANAK

2021-11-08

Sumiadji Asy'ari

Sering kali orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak, meskipun tujuannya mendidik tapi kebanyakan orang tua salah langkah, akibatnya banyak sekali anak-anak yang mengalami trauma dan perkembangan anak menjadi memburuk … Sering kali orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak, meskipun tujuannya mendidik tapi kebanyakan orang tua salah langkah, akibatnya banyak sekali anak-anak yang mengalami trauma dan perkembangan anak menjadi memburuk akibat dari adanya kekerasan yang diberikan sewaktu mereka masih kecil. Banyak kebiasaan yang sering membahayakan bagi anak akan tetapi orang tua sering tidak menyadarinya,sehingga banyak sekali anak yang mendapat dampak yang buruk dari kebiasaan tersebut. Sebaiknya orang tua harus lebih hati-hati dalam mengambil sikap terhadap anak didiknya, dan hal ini sangat penting karna sangat berpengaruh bagi perkembangan anak kedepannya.meskipun kebanyakan orang tua banyak yang tidak sadar bahwa apa yang diberikan terhadap anak itu sangat berpengaruh bagi anak baik dari segi mental maupun fisiknya.

View PDF Chat

A New Criminal Type in Jakarta

1998-01-01

James T. Siegel

Indonesian National ViolenceMost peoples of the world kill those they want to consider other than themselves: Hutus and Tutsis murder each other, as do Serbs and Croats, to take only … Indonesian National ViolenceMost peoples of the world kill those they want to consider other than themselves: Hutus and Tutsis murder each other, as do Serbs and Croats, to take only recent examples.There is another type of massacre, however, in which one kills those in one's own image.The history of the Indonesian nation holds three clear examples.The Indonesian revolution began in 1945 and culminated in 1949 with the transfer of sovereignty from the Dutch to the independent state.In 1948 during the revolution nationalists fought communists, who were also nationalists, resulting in a number of dead that has never been estimated but which, it is agreed, was large.There was no doubt that both sides were comprised of "Indonesians."Then in 1965 came the massacre of Indonesian communists and those accused of being communists.This is clearly the largest in scale of the three, with many hundreds of thousands, perhaps more, murdered.In 1983 and 1984 came the events I will describe.At that time, "criminals;' many of whom had until that point been employed by the government party, were killed by the thousands by the government.There are other incidents of major violence in Indonesia: the revolution against the Dutch from 1946 to 1949 and the aggression against East Timor.In the first case one has to count not only Dutch deaths, but also the killings of Indonesians considered traitors either because they formed part of the Dutch armed forces or their civilian bureaucracy, or they were ordinary civilians thought to have betrayed the nation.No reliable figures are available.In the case ofEast Timor, a foreign territory was invaded and annexed and, as a direct or indirect result, it is estimated that a third ofthe population, over 200,000 people to date have died.But from our point of view, this case, like the revolution, is ambiguous; nonetheless it is clear

POLA ASUH ORANG TUA DAN KENAKALAN REMAJA

2021-08-01

Adristinindya Citra Nur Utami , Santoso Tri Raharjo

Di era ini, kenakalan remaja sudah sangat sering terjadi. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan dan tata hukum masyarakat yang di lakukan pada usia remaja atau transisi … Di era ini, kenakalan remaja sudah sangat sering terjadi. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan dan tata hukum masyarakat yang di lakukan pada usia remaja atau transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Perilaku yang menyimpang dari norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja merupakan problema yang sering terjadi pada remaja baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, kenakalan remaja dapat berubah menjadi perilaku criminal dan dapat membawa remaja tersebut ke dalam penjara. Bila ditelusuri secara mendalam perkembangan kejahatan remaja banyak di pengaruhi dari kehidupan keluarga dan masyarakat. Keluarga memiliki peranan penting dalam mencegah kenakalan remaja. Salah satu cara yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja adalah dengan menggunakan pola asuh yang tepat. Pola asuh yang digunakan oleh orang tua memberikan pengaruh pada perilaku anak. Menurut hasil assessment di LPKA Sukamiskin, Bandung, ditemukan keterkaitan atau pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap kenakalan dan perilaku criminal yang dilakukan oleh remaja. ABSTRACTIn this era, juvenile delinquency is very common. Juvenile delinquency is an act that violates the norms and rules of law of society that are done in adolescence or the transition from childhood to adulthood. Behavior that deviates from criminal law norms committed by adolescents is a problem that often occurs in adolescents both in the family, school, and society. If not handled properly, juvenile delinquency can turn into criminal behavior and can bring the teenager into prison. When traced in depth the development of juvenile crime is influenced by family life and society. Family has an important role in preventing juvenile delinquency. One way that families can do to prevent juvenile delinquency is to use proper parenting. Parenting is used by parents to influence children's behavior. According to the results of the assessment at Sukamiskin LPKA, Bandung, it was found that the relationship between parents' parenting and delinquency behavior was carried out by teenagers.

View PDF Chat

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual

2022-01-31

Rosania Paradiaz , Eko Soponyono

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi.Permasalahan … Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi.Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doctrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan udang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik.

View PDF Chat

Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

2024-03-30

Rheina Saputri , Elsa Harliana , Syihabuddin

Pelecehan seksual pada hakikatnya merupakan suatu kenyataan di masyarakat saat ini, dimana tindak kekerasan terhadap perempuan sangat banyak dan seringkali meluas, begitu pula dengan kekerasan/pelecehan seksual, khususnya pemerkosaan. Kekerasan merupakan … Pelecehan seksual pada hakikatnya merupakan suatu kenyataan di masyarakat saat ini, dimana tindak kekerasan terhadap perempuan sangat banyak dan seringkali meluas, begitu pula dengan kekerasan/pelecehan seksual, khususnya pemerkosaan. Kekerasan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi terhadap perempuan, padahal perempuan mempunyai hak untuk menikmati dan mendapat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di segala bidang.

View PDF Chat

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis

2010-01-01

Moerti Hadiati Soeroso

Menelaah Secara Komprehensif Kekerasan Dalam rumah tangga dalam komprehensif yuridis viktimologis meliputi fenomena tindak kekerasan dalam masyarakat dan terhadap perempuan upaya penanganan kasus KDRT berdasarkan KUHP dan undang-undang 23 tahun … Menelaah Secara Komprehensif Kekerasan Dalam rumah tangga dalam komprehensif yuridis viktimologis meliputi fenomena tindak kekerasan dalam masyarakat dan terhadap perempuan upaya penanganan kasus KDRT berdasarkan KUHP dan undang-undang 23 tahun 2004 kedudukan dan peranan perempuan dalam hukum dan masyarakat kekerasan dalam rumah tangga faktor pendorong dan bentuk-bentuk tindak KDRT dalam perspektif hukum dan HAM korban KDRT melalui jaringan kerjasama analisis berbagai undang-undang yang berkaitan dengan KDRT.

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan

2001-01-01

Abdul Wahid , Muhammad Irfan , Lili Rasjidi

Cases and materials on criminal law

1997-01-01

Mischa Allen

Actus reus. Mens rea. Mental incapacity. Defences. Degrees of responsibility. Inchoate offences. Homicide. Non-fatal offences against the person. Theft and robbery. Fraud. Blackmail. Handling. Burglary and kindred offences. Criminal damage. Actus reus. Mens rea. Mental incapacity. Defences. Degrees of responsibility. Inchoate offences. Homicide. Non-fatal offences against the person. Theft and robbery. Fraud. Blackmail. Handling. Burglary and kindred offences. Criminal damage.

Bullying (1989)

2017-11-01

Elaine Munthe , Erling Roland

Part 1 International perspectives on bullying: bullying in Britain and Ireland - an overview, Astrid Mona O'Moore bullying in two English comprehensive schools, Colin Yates and Peter K. Smith violence, … Part 1 International perspectives on bullying: bullying in Britain and Ireland - an overview, Astrid Mona O'Moore bullying in two English comprehensive schools, Colin Yates and Peter K. Smith violence, bullying and counselling in the Iberian Peninsula, Maria Manuel Vieira da Fonseca, Isabel Fernandez Garcia and Gummersindo Quevedo Perez bullying in the Dutch school system, Niek de Kruif bullying in Italy, Sergio Basalisco bullying in Scandinavia, Elaine Munthe. Part 2 Approaches to dealing with bullying: management strategies with vulnerable children, Valerie Besag the common concern method for the treatment of mobbing, Anatol Pikas bullying - harmless fun or murder?, Michele Elliott some practical approaches to bullying, Simon Priest resolving classroom conflicts non-violently, Jamie Walker a system oriented strategy against bullying, Erling Roland.

HUBUNGAN VERBAL ABUSE ORANG TUA DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN DIRI PADA REMAJA DI SMP NEGERI 19 PALU

2025-06-25

DZIA ULHIKMAH Zia , Arfiah Arfiah , Rahmat Doko | Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)

Kurangnya kepercayaan diri, salah satunya disebabakan karena kekerasan verbal. Verbal abuse yang terus menerus dilakukan orang tua akan berdampak pada mental anak yang menyebabkan anak mengalami masalah memiliki citra diri … Kurangnya kepercayaan diri, salah satunya disebabakan karena kekerasan verbal. Verbal abuse yang terus menerus dilakukan orang tua akan berdampak pada mental anak yang menyebabkan anak mengalami masalah memiliki citra diri yang buruk sehingga berpengaruh pada tingkat kepercayaan dirinya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan verbal abuse orang tua dengan tingkat kepercayaan diri remaja di SMP Negeri 19 Palu. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain korelasional. Jumlah populasi sebanyak 220 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 69 orang. Alat pengumpulan sampel menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan dari 69 responden yang mengalami verbal abuse ringan sebanyak 41 responden dengan kepercayaan diri tinggi sebanyak 24 responden (58,5%), kepercayaan diri sedang sebanyak 17 responden (41,5%). Dan yang mengalami verbal abuse berat sebanyak 28 responden dengan kepercayaan diri sedang sebanyak 17 responden (60,7%), kepercayaan diri rendah sebanyak 11 responden (39,3%).. Hasil uji chi-square diperoleh nilai p=0,000 (p < 0,05). Secara statistik ada hubungan verbal abuse orang tua dengan tingkat kepercayaan diri pada remaja di SMP Negeri 19 Palu. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi kepada masyarakat khusunya kepada orang tua sehingga bisa mengetahui bahwa ketika anak mengalami verbal abuse maka hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak sehingga dapat menekan terjadinya verbal abuse pada anak.

Etika Sebagai Landasan Martabat Notaris Guna Menjaga Kepercayaan Publik

2025-06-25

Hapshah Azzahra Welvi Putri , Aminah Aminah | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Etika profesi notaris memainkan peran krusial dalam menjaga dan meningkatkan martabat notaris sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris dituntut … Etika profesi notaris memainkan peran krusial dalam menjaga dan meningkatkan martabat notaris sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris dituntut untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan objektivitas, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga notariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika profesi sebagai landasan dalam menjaga martabat notaris serta implikasinya terhadap kepercayaan publik. Etika profesi tidak hanya mencakup kewajiban moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh notaris, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam setiap tindakan yang diambilnya dalam menjalankan tugas profesi. Dengan mematuhi kode etik, notaris dapat menghindari konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik-praktik yang merugikan pihak lain, sehingga tercipta iklim kepercayaan yang kondusif bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, etika profesi menjadi dasar yang tak terpisahkan dari profesionalisme notaris, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya tujuan notariat sebagai penguat kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam men erapkan etika profesi serta pentingnya pendidikan etika bagi calon notaris sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kualitas layanan notariat.

The Role of Advocates in Children's Cases in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia

2025-06-25

Muhamad Arif Agus , Maulana Kamal , Anwar Umar | Journal of Correctional Issues

The Laws and Regulations governing the Juvenile Criminal Justice Process are still discriminatory against Juvenile Law Enforcers, because there are requirements to become a Special Child Advocate as with other … The Laws and Regulations governing the Juvenile Criminal Justice Process are still discriminatory against Juvenile Law Enforcers, because there are requirements to become a Special Child Advocate as with other Law Enforcers who must be certified as Juvenile Law Enforcers. This study aims to analyze the requirements for advocates in child cases in the juvenile criminal justice system and the requirements for advocates in child cases in the juvenile criminal justice system in the future. The research method uses a normative legal approach method by conducting a study of the law. The results of the study show that Advocates in Child Cases in the Juvenile Criminal Justice System are not burdened with special requirements related to the specificity of children like other law enforcers and Advocates in the future must have an interest, attention, dedication, and understand the problems of Children and have attended technical training on Juvenile justice as a requirement to become a child advocate. This is to ensure the specialization of Advocates in the future as realizing the expression, "Non multa sed multum" not quantity but quality. The implication is that there needs to be specialization in the Advocates profession, especially in handling children's cases in the juvenile criminal justice system so that the handling of children's cases in the juvenile criminal justice system can be of better quality in the future.

Reformulation of Law Harmonization that is Fair and Useful for Narcotics Abusers

2025-06-24

Irvan Pane , Hafrida , Elly Sudarti | INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS

This research aims; 1. To analyze and study the harmonization of narcotics abusers in a fair and beneficial manner in Indonesia, 2. To analyze and examine the regulation of narcotics … This research aims; 1. To analyze and study the harmonization of narcotics abusers in a fair and beneficial manner in Indonesia, 2. To analyze and examine the regulation of narcotics abusers which can guarantee fair and beneficial laws in Indonesia, 3. To find the concept of regulation of narcotics abusers which is fair and beneficial. This research uses a normative method with steps of description, systematization and explanation of the content of positive law in depth using a statutory, conceptual, case approach, historical approach, and comparative approach. The results of this research show that; harmonization of laws between Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, is a harmonization of legal regulations horizontally or at the same level, and is carried out at the level of application or implementation of the two laws specifically related to drug rehabilitation. To be able to harmonize narcotics laws and correctional laws regarding narcotics rehabilitation for drug abusers, it is necessary to know that narcotics rehabilitation is based on the perspective of the law. Narcotics and Corrections Law. Rehabilitation Sanctions in Narcotics Crimes Are Not Yet Fair, because there is no harmony in the regulations in Article 4 (d) of the Narcotics Law which emphasizes "guaranteeing efforts for Medical and Social Rehabilitation", but according to Article 54 of the Narcotics Law it stipulates that "undergoing Medical Rehabilitation and Rehabilitation Social is mandatory.” Previously, drug abusers received guarantees of rehabilitation, but under Article 127 of the Narcotics Law, it became clear that drug abusers could be punished and lose their right to rehabilitation, unless it could be proven or proven that they were victims of narcotics. In Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics ensnares narcotics addicts with criminal sanctions as specified in Article 127 and measures in the form of mandatory rehabilitation as specified in Article 54 of Law no. 35 of 2009. Where in the future it is necessary to make improvements to Law no. 35 of 2009 by emphasizing the provisions regarding depenalization for narcotics addicts.

Law Enforcement of Narcotics Crimes Against Children Who Will Be Rehabilitated at the National Narcotics Agency of South Sumatra Province

2025-06-24

Erfan Hady , Saipuddin Zahri , Abdul Latif Mahfuz +1 more | Journal of Correctional Issues

The abuse of narcotics among children and adolescents has become an increasingly urgent social problem in Indonesia. The harmful effects of narcotics impact not only physical health but also the … The abuse of narcotics among children and adolescents has become an increasingly urgent social problem in Indonesia. The harmful effects of narcotics impact not only physical health but also the psychological and social development of children. This study aims to examine the legal protection provided to children involved in narcotics abuse and the role of related institutions in prevention and rehabilitation efforts. The research method used is a normative legal approach combined with library research. This study analyzes regulations related to the juvenile criminal justice system and the role of the National Narcotics Board (BNN) in addressing narcotics issues, including prevention, rehabilitation, and supervision. The results show that despite various laws protecting children, implementation in the field still faces significant challenges, particularly in terms of access to rehabilitation services and public legal awareness. Moreover, BNN’s preventive efforts through education and outreach programs in schools still need strengthening. The implications of this research indicate the need for more intensive collaboration between the government, educational institutions, and the community to enhance prevention efforts and provide more comprehensive support to children who are victims of narcotics abuse.

THE CRIME OF SAME-SEX ABUSE AGAINST MINORS (JURIDICAL ANALYSIS OF LUBUK SIKAPING STATE COURT RULING NUMBER 16/PID.SUS/2022/PN LBS)

2025-06-24

Darlisma Darlisma , Fauzia Zainin , Jasmalinda Jasmalinda | Journal of Social and Economics Research

Many cases are found in public life, in the mass media, both in print and electronic media regarding crimes and sexual violence, especially against minors. Obscenity is a sexual crime … Many cases are found in public life, in the mass media, both in print and electronic media regarding crimes and sexual violence, especially against minors. Obscenity is a sexual crime or disgraceful act that often occurs in society. Obscene acts are all acts that violate decency or are heinous acts that are in the nature of lust or sexual lust. Same-sex sexual abuse is an act that violates decency or decency, or it can also be a vile act that falls within the scope of genital lust, which is committed against people of the same sex, namely between men and men or between women and women. The purpose of this research is to examine the application of criminal law against perpetrators of criminal acts of same-sex sexual abuse of minors in Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs and to examine the basic legal considerations for judges in imposing criminal sanctions against perpetrators of same-sex sexual abuse of children. underage (juridical analysis of Lubuk Suhuing District Court Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs). The research carried out is empirical legal research using a sociological juridical approach method by taking primary data, namely from data taken in the field, through interviews with interested parties or respondents and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it was found that in the application of criminal penalties to perpetrators of the crime of same-sex sexual abuse of minors in Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs at the Lubuk Suhuing District Court, the panel of judges sentenced them to prison for 11 (eleven) months. The basis for legal considerations for judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of same-sex sexual abuse against minors, namely the statements of witnesses, the defendant's statement, letters, instructions and the judge paying attention to the legal facts in the trial. When providing legal considerations to impose criminal sanctions on perpetrators, the panel of judges should pay attention to the elements of justice and benefit, so that they can have a deterrent effect on the defendant or convict and on other people in the community so that it is not easy for them to commit criminal acts like this case. The community, especially parents, should increase their awareness of their children and it is hoped that the community will increase their faith and devotion to Allah SWT in order to avoid wrong actions and bad intentions. Key words: criminal acts, sexual abuse, same sex, minors

Pemanfaatan Anak Dibawah Umur dalam Perdagangan Narkotika oleh Orang Dewasa Berdasarkan Teori Penyertaan Pidana

2025-06-24

Nanthanico Felix Kwantoro , Charlie Okniel Siagian Siagian | Magistrorum et Scholarium Jurnal Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini mengidentifikasi dan menangani penyalahgunaan narkotika di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, khususnya dalam melibatkan anak di bawah umur. Metode pelaksanaan melibatkan pendekatan langsung … Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini mengidentifikasi dan menangani penyalahgunaan narkotika di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, khususnya dalam melibatkan anak di bawah umur. Metode pelaksanaan melibatkan pendekatan langsung melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan materi mengenai hukum narkotika, kenakalan remaja, dan perlindungan anak. Hasil menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat yang diukur melalui sesi diskusi interaktif dan konsultasi hukum. Dampak kegiatan mencakup peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.

Analisis Disharmonisasi Regulasi dan Tantangan Implementasi Cyber Notary di Indonesia

2025-06-24

Anisah Almaas Ghani , Ery Agus Priyono | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor, termasuk bidang kenotariatan. Salah satu inovasi yang berkembang adalah cyber notary yang memungkinkan notaris melaksanakan tugasnya secara elektronik dengan … Pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor, termasuk bidang kenotariatan. Salah satu inovasi yang berkembang adalah cyber notary yang memungkinkan notaris melaksanakan tugasnya secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi dalam layanan kenotariatan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas dalam pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur cyber notary di Indonesia serta bagaimana regulasi tersebut berperan dalam mendukung transformasi digital notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cyber notary, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi lainnya yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mengakomodasi implementasi cyber notary secara optimal, terutama terkait keabsahan akta elektronik, sistem autentikasi dokumen digital, serta perlindungan hukum terhadap data yang dihasilkan dalam proses digitalisasi notaris. Ketiadaan regulasi yang jelas dan komprehensif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta kendala dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi agar cyber notary dapat diterapkan secara efektif tanpa mengurangi validitas hukum serta aspek perlindungan terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif guna memperkuat transformasi digital dalam praktik kenotariatan di Indonesia serta menjawab tantangan hukum di era digital.

Upaya Preventif dalam Pendidikan Anti-Korupsi di Desa Kalinanas Kabupaten Boyolali

2025-06-24

Rasta Nadila Dwijaya , Emillia Puspitaningtyas Roosaputri , Freidelino P.R.A. De Sousa | Magistrorum et Scholarium Jurnal Pengabdian Masyarakat

Korupsi merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara saat ini. Korupsi dapat ditemukan baik di lembaga pemerintahan maupun swasta, serta melibatkan pimpinan lembaga yang sejatinya menjadi role model … Korupsi merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara saat ini. Korupsi dapat ditemukan baik di lembaga pemerintahan maupun swasta, serta melibatkan pimpinan lembaga yang sejatinya menjadi role model bagi generasi muda. Upaya untuk menekan angka tingginya korupsi ditempuh melalui aspek hukum, namun upaya preventif melalui aspek pendidikan belum banyak ditempuh. Pendidikan anti-korupsi merupakan upaya preventif untuk membangun kesadaran dan integritas diri terhadap perilaku koruptif. Pengabdian kepada masyarakat ini berfungsi menjadi penyuluhan kepada masyarakat mengenai pendidikan anti korupsi. Tidak hanya penyuluhan mengenai, pendidikan anti-korupsi saja, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga memberikan penyuluhan mengenai sadar hukum dan bantuan hukum.

Criminology Study in Handling Domestic Violence in Sunggal District, Medan City

2025-06-24

M. Rudi Irwansyah , Junaidi Lubis , Mutmainah Nur Qoiri +1 more | The Digest Journal of Jurisprudence and Legisprudence

The case of domestic violence that occurred in Medan Sunggal District, Medan City, is certainly not a new phenomenon in the field of criminology. Along with its development, domestic violence … The case of domestic violence that occurred in Medan Sunggal District, Medan City, is certainly not a new phenomenon in the field of criminology. Along with its development, domestic violence can also be found in various forms of crime, ranging from individual crimes to conventional crimes. The form of domestic violence in criminology research is always related or has a causal relationship with acts of violence. For example, if a husband or wife no longer cares about family life because of the emergence of another ideal figure, communication within the family will decrease. This then triggers excessive suspicion that can lead to domestic violence, such as insulting, mocking, hitting, and so on. The cause of violence, according to positive law, one of which is the existence of a patriarchal culture and the view of society that considers the wife as the property of the husband. Thus, the husband feels fully entitled to his wife and may treat his wife in the way he wants. From an Islamic perspective, this arises due to a lack of piety in individuals, a low understanding of husband-wife relations in the family, and temperamental nature in individuals including committing domestic violence. The effects of criminal acts, especially for those who are victims, are mental disorders. This impact is not only felt by the perpetrators of violence, but also by other family members, especially children. In addition to the effects within the household itself, domestic violence, especially from husband to wife, can also affect the social aspects of life.

Criminal Law Consequences of Freedom of Expression on Social Media According to Law Number 1 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions

2025-06-24

Fariz Elfaiz , Saiuddin Zahri , Arief Wisnu Wardhana +1 more | Journal of Correctional Issues

In the digital era, the freedom of expression granted to individuals through social media has the potential to be misused, such as by spreading information that is unlawful or harmful … In the digital era, the freedom of expression granted to individuals through social media has the potential to be misused, such as by spreading information that is unlawful or harmful to others. In this context, it is important to analyze the legal regulations governing freedom of expression in digital spaces, with a focus on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), the latest amendment in Law Number 1 of 2024, and Article 23 paragraph (2) of Law Number 39 of 1999 on Human Rights. This study aims to understand how the boundaries of freedom of expression can be applied in digital spaces in accordance with existing legislation and to identify appropriate solutions for regulating expression on social media and cyberspace. This research uses a normative approach through literature and document studies, analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that although freedom of expression is guaranteed, restrictions must be implemented to maintain public order and to respect the rights of others, particularly in the context of social media and cybercrime. Implications for society, understanding freedom of speech on social media which must be carried out responsibly is crucial and law enforcement officers must be able to interpret the articles in the ITE Law fairly and proportionally.

Necessity of Implementing Islamic Laws in Protecting Social Crimes Among Gen-Z

2025-06-23

Mostafa Kabir Siddiqui , Md. Halimuzzaman , Mazharul Islam +1 more | International Journal of Social Science Research and Review

This study investigates the role of Islamic laws in addressing rising social crimes among Generation Z in Bangladesh. With increasing rates of drug abuse, cybercrime, and peer-influenced delinquency, the research … This study investigates the role of Islamic laws in addressing rising social crimes among Generation Z in Bangladesh. With increasing rates of drug abuse, cybercrime, and peer-influenced delinquency, the research highlights Gen Z's complex relationship with moral authority and legal systems. Using a quantitative approach, data was collected from 200 university students through structured questionnaires. Findings reveal a mixed perception: while many recognize the moral value of Islamic teachings, opinions are divided on the relevance and effectiveness of these laws in a modern, digitalized society. The study underscores that Gen Z is not dismissive of faith-based guidance but seeks frameworks that are compassionate, just, and socially resonant. A significant number of participants expressed a need for broader education on Islamic values, believing it could support moral development and crime prevention. However, knowledge gaps and skepticism remain, particularly regarding punitive aspects of Islamic law. The research suggests that Islamic legal principles, if introduced with cultural sensitivity and relevance, can act as preventive moral compasses rather than merely legal enforcers. Ultimately, a balanced, integrative approach combining spiritual, educational, and social support systems may be most effective in curbing youth delinquency in contemporary Bangladesh.

Kebijakan Kriminal terhadap Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian Korban

2025-06-23

Kirana Kristiawan | Jurnal Hukum Lex Generalis

Bullying verbal merupakan permasalahan yang menghantuin masyarakat saat ini. Bullying verbal menjadi salah satu jenis bullying yang berakibat fatal. Bullying verbal berpotensi menyebabkan gangguan psikis serius, bahkan hingga menyebabkan kematian … Bullying verbal merupakan permasalahan yang menghantuin masyarakat saat ini. Bullying verbal menjadi salah satu jenis bullying yang berakibat fatal. Bullying verbal berpotensi menyebabkan gangguan psikis serius, bahkan hingga menyebabkan kematian korban. Namun, regulasi pidana terhadap bentuk kekerasan ini masih belum memadai, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Artikel ini mengkaji kebijakan kriminal penal dan non-penal atas kasus bullying verbal yang berdampak fatal. Penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu diisi dengan pembaruan KUHP dan penguatan pencegahan berbasis komunitas. Diperlukan saling keterkaitan dari kebijakan kriminal penal dan non-penal untuk pencegahan terjadinya bullying verbal dan perlindungan korban secara menyeluruh.

Legal Politics of Regulation of Special Crimes of Terrorism (UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP)

2025-06-23

Dede Indraswara , Cahya Wulandari , Muhammad Azil Maskur +1 more | Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security

Legal politics in the context of criminal law must be analyzed seriously, both in relation to material criminal law and formal criminal law. Law No. 5 of 2018 concerning Terrorism … Legal politics in the context of criminal law must be analyzed seriously, both in relation to material criminal law and formal criminal law. Law No. 5 of 2018 concerning Terrorism Crimes and Law No. 9 of 2013 concerning Terrorism Financing Crimes underwent changes after the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (Indonesian Criminal Code). This amendment includes a bridge article relating to criminal acts of terrorism within the Criminal Code, which thus has implications for the elaboration of general and special rules. The purpose of this research is to find out how to use logical (Logische Specialiteit) or systematic (Systematische Specialiteit) specialties in interpreting this matter. The method used is juridical-normative with an analytical and conceptual approach based on various legal literature. This research obtained 2 (two) results, namely an explanation of the rules against terrorism in Indonesian positive law and an explanation of the bridging article in the reform of the Indonesian Criminal Code with logical specificity. So it is concluded that the regulation of special terrorism regulations in the Criminal Code does not mean that it weakens the Special Law, but instead strengthens these special regulations in the future if there is a criminal act of terrorism.

Impact of Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 on Criminal Defamation or Insult in Indonesia

2025-06-23

Panusunan Siburian , Ali Masyhar Mursid , Cahya Wulandari | Law Research Review Quarterly

Freedom of opinion is the right of every individual from birth which has been guaranteed by the constitution, In interaction in society it is undeniable that there are always things … Freedom of opinion is the right of every individual from birth which has been guaranteed by the constitution, In interaction in society it is undeniable that there are always things that cause problems and one of them is insult or defamation. The regulation of defamation in the criminal law system in Indonesia has been regulated in Articles 310-320 of the Criminal Code. In Article 310 paragraph (1) and paragraph (2) a person will be considered guilty of committing a criminal offense of insult or defamation according to the Criminal Code, Law Number 1 of 1946 concerning the Regulation of Criminal Acts, and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, On September 4, 2023 the petitioner in this case Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanti and the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) filed a lawsuit with the Constitutional Court to examine Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, the Criminal Code, and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, The impact of the Constitutional Court decision Number 78/PUU-XXI/2023 on the criminal act of insult or defamation in Indonesia finally 14 or article 15 of Law Number 1 of 1946 was declared unconstitutional and non-binding, then the regulation of defamation or insult all became absolute complaint offenses.

Merebut Makna Kepahlawanan: Kekerasan Perempuan dalam Kisah Samba Paria dan Yael (Hakim-hakim 4:1-24) Melalui Pembacaan Lintas Teks

2025-06-22

Jefri Andri Saputra | PUSAKA

Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan kepahlawanan perempuan pelaku kekerasan. Budaya patriarki mengonstruksikan karakter feminim yang pasif, bekerja pada ranah domestik, penurut, inferior, bahkan objek seksual laki-laki. Ketika perempuan menjadi … Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan kepahlawanan perempuan pelaku kekerasan. Budaya patriarki mengonstruksikan karakter feminim yang pasif, bekerja pada ranah domestik, penurut, inferior, bahkan objek seksual laki-laki. Ketika perempuan menjadi superior, aktif, atau melakukan kekerasan, mereka mendapat label “kejam” bahkan “monster”. Merespons pandangan ini, penulis mengkaji kisah Samba Paria (cerita rakyat dari Sulawesi Barat) dan kisah Yael di Hakim-hakim 4:1-24. Masing-masing cerita ini mengisahkan tokoh perempuan sebagai pelaku kekerasan bahkanpembunuhan, tetapi tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan heroik. Penulis menganalisis kedua kisah ini dengan pendekatan cross-textual reading. Analisis terhadap cerita menunjukkan persamaan yang signifikan dari kisah Samba Paria dan kisah Yael dalam mengisahkan kepahlawanan perempuan. Analisis terhadap perbedaan yang memperkaya menunjukkan bahwa motif Samba Paria dan Yael melakukan kekerasan adalah untuk melawan kesewenangan sekaligus membebaskan perempuan dari diskriminasi dan ekploitasi. Konteks dan implikasi tindakan Samba Paria maupun Yael membuktikan bahwa mereka adalah pahlawan yang seharusnya setara dengan pahlawan laki-laki dalam kisah kepahlawanan.

SOSIALISASI PENGARUH KENAKALAN REMAJA DI DESA BUHO–BUHO, KECAMATAN MOROTAI TIMUR, KABUPATEN PULAU MOROTAI

2025-06-22

Oktadwilaras A.P Papuling , Gregorius Exel Ale | HIRONO Jurnal Pengabdian Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan bagi anak remaja Desa Buho-Buho, tentang pengaruh kenakalan remaja meliputi pengetahuan kenakalan remaja, dampak kenakalan bagi remaja dan contoh kenakalan remaja … Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberi pengetahuan bagi anak remaja Desa Buho-Buho, tentang pengaruh kenakalan remaja meliputi pengetahuan kenakalan remaja, dampak kenakalan bagi remaja dan contoh kenakalan remaja dalam kehidupan sehari - hari. Kegiatan dilaksanakan di Desa Buho–Buho, Pulau Morotai, selama 1 hari. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi tentang pengaruh kenakalan remaja yang diikuti dengan tanya jawab oleh anak–anak remaja Desa Buho-Buho. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengetahuan peserta, yang meliputi pengetahuan untuk membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik, pengetahuan tentang dampak dari kenakalan remaja, serta contoh – contoh kenakalan remaja yang sering terjadi dalam kehidupan sehari–hari.

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

2025-06-22

Darussalam , Hamzah Hasan , Arni | Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

Penelitian ini menganalisisis Permasalahan Kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif … Penelitian ini menganalisisis Permasalahan Kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam serta mengkaji penerapan perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 1128 PID.SUS Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar. Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris yang melibatkan studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisisi data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hukum Islam yang menekankan pentingnya hukuman tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur kekerasan seksual sebagai pasal tersendiri seperti dalam peraturan pidana atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap dapat dikaji secara normatif dari segi prinsip perlindungan terhadap anak, seperti yang tersirat dalam ketentuan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta nilai-nilai keadilan dalam keluarga Islam.

Tinjauan Hukum Kekerasan Seksualitas Pada Hubungan Suami dan Istri Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah

2025-06-21

Muhammad Adam Rosady , Akhmad Haries | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menjerat korbannya dalam siklus penderitaan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2023, terdapat 27.312 kasus kekerasan, dengan … Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menjerat korbannya dalam siklus penderitaan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2023, terdapat 27.312 kasus kekerasan, dengan korban perempuan sebanyak 23.965 orang. Kasus kekerasan terbanyak adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), di mana 20,2% korbannya adalah ibu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna kekerasan seksual dalam konteks hukum dan agama Islam, khususnya dalam rumah tangga Islam, dengan tujuan untuk menemukan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan perspektif Qira'ah Mubadalah. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Qira'ah Mubadalah, kekerasan seksual dalam hubungan suami istri dapat diatasi dengan prinsip saling pengertian, saling pengertian, dan saling pengertian antara suami istri.

Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Tegal)

2025-06-21

Alfianti Dwi Rachma , Angkasa Angkasa , Setya Wahyudi | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Angka kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin saja meningkat setiap tahunnya. Data yang diperoleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2023, dijelaskan bahwa adanya peningkatan pengaduan kepada Komnas Perempuan … Angka kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin saja meningkat setiap tahunnya. Data yang diperoleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2023, dijelaskan bahwa adanya peningkatan pengaduan kepada Komnas Perempuan dari 4.322 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.371 kasus di tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa rata-rata Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus per hari. Menurut data CATAHU 2023 kasus di ranah personal yang diadukan ke Komnas Perempuan berjumlah 2.098 kasus. Sementara itu, kasus di ranah publik tercatat ada 1.276 yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertatik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Tegal)”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual dan upaya serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sumber data berasal dari data primer dengan metode wawancara, data sekunder dengan studi pustaka, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris penyajian dalam bentuk deskriptif naratif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual telah dilakukan oleh Polres Tegal Kota dan UPTD PPA (DPPKBP2PA) belum sepenuhnya efektif. Dikarenakan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 64 ayat (3) belum semua hak-hak anak korban kekerasan seksual dilindungi dan diimplementasikan oleh Polres Tegal Kota dan DPPKBP2PA. Oleh karena itu baik Polres Tegal Kota maupun DPPKBP2PA masih perlu memperbanyak pelatihan kompetensi dan menambah formasi di Unit PPA masing-masing.

Perbandingan Hukum Pidana Pengaturan Right To Be Forgotten Dalam Cyberpornography Antara Indoneisa Dengan Australia

2025-06-20

Trimeilinda Fadhilah , Agusalim , Asep Suherman | Indonesian Journal of Law and Justice

Kejahatan cyberpornography terjadi melalui penyebaran konten bermuatan pornografi di platform digital, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video yang dapat diperjualbelikan. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan … Kejahatan cyberpornography terjadi melalui penyebaran konten bermuatan pornografi di platform digital, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video yang dapat diperjualbelikan. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan kepustakaan, dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya. Fokus utama penelitian ini adalah analisis prinsip Right to be Forgotten (hak untuk dilupakan) di Indonesia dan Australia. Meskipun kedua negara telah mengatur prinsip tersebut, penerapannya di Indonesia masih bergantung pada proses litigasi yang memakan waktu dan biaya besar. Sebaliknya, Australia telah menerapkan mekanisme yang lebih sederhana melalui portal penghapusan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum di Indonesia melalui percepatan dan penyederhanaan mekanisme pengajuan penghapusan data pribadi, termasuk kemungkinan pembentukan lembaga mediasi khusus atau lembaga independen yang memiliki kewenangan hukum dan operasional dalam pengawasan serta penegakan perlindungan data pribadi.

KETIMPANGAN HUKUM ANTARA PENYANDANG DISABILITAS FISIK DAN NON DISABILITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

2025-06-20

Muhammad Zainuddin , Ahmad Rosidi | GANEC SWARA

This study examines the inequality of criminal sanctions between persons with physical disabilities and minors as perpetrators of sexual violence in the Indonesian criminal justice system. Using normative legal research … This study examines the inequality of criminal sanctions between persons with physical disabilities and minors as perpetrators of sexual violence in the Indonesian criminal justice system. Using normative legal research methods with conceptual and legislative approaches. The results of the study show that there is a significant disparity in the application of criminal sanctions between the two vulnerable groups, which is caused by: (1) the lack of clear standards in assessing the level of criminal accountability, (2) differences in facilities and accessibility in the justice system, where the juvenile justice system has a special mechanism that is more structured than the justice system for people with physical disabilities, and (3) limited understanding of the judge about the principle of proportionality. To address these disparities, it is recommended to develop specific guidelines in assessing criminal liability, increase the capacity of judges through comprehensive training, provide adequate accommodation for people with physical disabilities, and strengthen transparency in court decisions. The implementation of this recommendation is expected to realize a more fair and proportionate criminal justice system

Optimalisasi Strategi Satgas PPKS UNJ dalam Membangun Kultur Anti Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

2025-06-20

A Halim , Ikhlasiah Dalimoenthe , Marista Christina Shally Kabelen | Saskara Indonesian Journal of Society Studies

Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan permasalahan serius yang membutuhkan strategi pencegahan dan penanganan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengoptimalisasi strategi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) … Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan permasalahan serius yang membutuhkan strategi pencegahan dan penanganan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengoptimalisasi strategi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam membangun kultur anti kekerasan seksual, dengan teori Feminist Framework Plus (FFP) dan Theory of Planned Behavior (TPB). Menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa Satgas PPKS UNJ telah menjalankan sosialisasi, edukasi, serta penanganan kasus berbasis perlindungan korban, meskipun masih menghadapi tantangan seperti tekanan mental dan sosial, keterbatasan sumber daya, serta adanya area yang belum tersosialisasikan. Oleh karena itu, optimalisasi strategi melalui peningkatan kesadaran kolektif, penguatan norma sosial berbasis inklusivitas, serta sinergi dengan seluruh elemen kampus menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas Satgas PPKS UNJ dan membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Penelitian ini berkontribusi memberikan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan teori FFP dan TPB untuk memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat kebijakan dan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Perbandingan Lembaga Pemberantasan Narkotika: BNN (Indonesia) dan PDEA (Filipina) dalam Pilar Regulatif dan Normatif

2025-06-20

Shahla Eliza Nurhidayah , Hauralya Salsabilla , Anggita Puspa Nirwana +2 more | JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUMANIORA

This research compares the institutional frameworks of Indonesia’s National Narcotics Agency (BNN) and the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) through the lens of regulatory and normative pillars from W. Richard … This research compares the institutional frameworks of Indonesia’s National Narcotics Agency (BNN) and the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) through the lens of regulatory and normative pillars from W. Richard Scott’s institutional theory. Employing a qualitative descriptive method with a literature review approach, this study finds that both agencies are structurally under presidential authority but exhibit differing operational styles. BNN emphasizes preventive and rehabilitative strategies rooted in human rights values, while PDEA is characterized by a more repressive approach shaped by national security paradigms. The findings suggest that while both institutions have formal legitimacy and enforcement mechanisms, their normative orientations differ significantly, influencing public perception, legitimacy, and policy outcomes. This comparative study highlights the importance of aligning regulatory frameworks with ethical governance standards to ensure effective and humane narcotics control policies.

Perbandingan Lembaga Pemberantasan Narkotika: BNN (Indonesia) dan PDEA (Filipina) Ditinjau dari Aspek Kultural-Kognitif

2025-06-20

Maulika Rahmatulaili , Muhammad Afrillyan Dwi Syahputra , Ester Yulianti Pakpahan +2 more | JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUMANIORA

Drug abuse and trafficking are transnational issues that require serious attention from various countries. Indonesia and the Philippines, two countries in Southeast Asia, have developed different institutional approaches in combating … Drug abuse and trafficking are transnational issues that require serious attention from various countries. Indonesia and the Philippines, two countries in Southeast Asia, have developed different institutional approaches in combating drugs through the Badan Narkotika Naional (BNN) and the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). This study aims to compare both institutions from the cultural-cognitive pillar based on William Richard Scott’s institutional theory. The method used is descriptive qualitative research with a literature study approach. The results show that BNN prioritizes rehabilitative and educational approaches that are increasingly accepted as a reasonable treatment pattern in Indonesia. Meanwhile, PDEA implements a repressive approach that is supported by most of the Filipino society, despite being accompanied by human rights violations. These findings indicate that collective thinking frameworks and public legitimacy play a crucial role in shaping institutional strategies and impacts in each country. This study provides significant implications regarding how societal mindsets influence the effectiveness of drug eradication efforts.

Upaya Penanggulangan dan Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Keadilan di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang

2025-06-20

Eleonoris Agusto Parera , Reny Rebeka Masu , Rudepel Petrus Leo | JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE

Tackling pedophilia crimes often faces serious obstacles, especially when the perpetrator has a high social status or strong influence in society. This condition often hampers the law enforcement process, because … Tackling pedophilia crimes often faces serious obstacles, especially when the perpetrator has a high social status or strong influence in society. This condition often hampers the law enforcement process, because it is difficult to hold the perpetrator criminally accountable fairly. This research is an empirical legal research by conducting interviews and observing examination files and related documents.The results of this study indicate that: (1) efforts to combat pedophilia crimes that occurred in Oesena Village have not been optimal due to weak coordination between parties. The police are overwhelmed in handling similar cases, while legal aid institutions can only provide assistance without full legal authority, even though they try through social media. As a result, the victims have not received legal justice. (2) the accountability of perpetrators of pedophilia crimes seen from the aspect of justice has not been fulfilled, both legally and socially. Legally, the perpetrators have not received appropriate punishment. This shows that the perpetrators have not been truly held accountable for their actions fairly.

The Implementation of the Indonesian Ulema Council's Fatwa on the Prohibition of Smoking in Brebes District from the Istishan Perspective

2025-06-20

Naqiyyatussa’diyah Naqiyyatussa’diyah , Manzilah Nuri Hidayati , Kasuwi Saiban | Al-Bayyinah

This research aims to explore the implementation of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the prohibition of smoking through an istihsan approach. The istihsan approach as a … This research aims to explore the implementation of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the prohibition of smoking through an istihsan approach. The istihsan approach as a method for determining Islamic law is used to understand how the flexibility of Sharia can be applied in diverse social and cultural contexts. This research is a field study, where data is obtained from events that occur in the field as they are. The sample in this study is alumni of the Integrated Islamic Elementary School Harum Brebes, serving as the object or case study. Data collection was conducted through interviews with alumni of Integrated Islamic Elementary School Harum Brebes, followed by analyzing and interpreting what was. The findings of this study indicate the dynamics of understanding and attitudes of alumni towards the fatwa, as well as how the values of public interest are interpreted in everyday life practices. The main contribution of this research lies in strengthening the perspective of istihsan as an alternative approach in bridging the gap between Islamic legal norms and social realities, especially on contemporary issues such as smoking. This study is expected to serve as a reference for policymakers, educational institutions, and religious authorities in formulating more contextual and effective strategies for implementing fatwas.

Evaluasi Ancaman Baru Dalam Keamanan Informasi: Systematic Literature Review Tentang Kerentanan Cyber Security Pasca-Pandemi

2025-06-19

Wilis Arum Karunia , Awanda Fitya Zahra , Yusuf Amrozi | Cyber Security dan Forensik Digital

Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, yang disertai dengan peningkatan risiko dan ancaman keamanan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi ancaman keamanan … Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, yang disertai dengan peningkatan risiko dan ancaman keamanan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi ancaman keamanan siber yang muncul selama pandemi serta strategi mitigasi yang telah diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangan seperti phishing, malware, ransomware, dan serangan DDoS meningkat signifikan, dengan sektor kesehatan dan keuangan menjadi target utama. Selain itu, faktor manusia, seperti stres kerja jarak jauh dan kurangnya pelatihan keamanan, turut berkontribusi pada kerentanan sistem. Strategi mitigasi yang terbukti efektif mencakup implementasi autentikasi multi-faktor (MFA), enkripsi data, pelatihan kesadaran keamanan, dan pemantauan real-time. Namun, transformasi digital yang dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan keamanan menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi organisasi untuk meningkatkan ketahanan siber melalui integrasi teknologi, kebijakan keamanan, dan pelatihan karyawan yang berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan strategi keamanan siber yang lebih tangguh untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kata kunci: keamanan siber, pandemi covid-19, ancaman siber, mitigasi, transformasi digital, pelatihan keamanan ------------------------ Abstract The COVID-19 pandemic has accelerated digital transformation across various sectors, accompanied by increased risks and cybersecurity threats. This study aims to identify cybersecurity threats that emerged during the pandemic and evaluate the mitigation strategies that have been implemented, using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The research identified 53 articles during the initial search phase. Subsequently, a preliminary analysis was conducted by reviewing the titles and abstracts to assess the relevance of the articles, narrowing the selection to 21 articles. At the final stage, an in-depth evaluation was performed to ensure the quality and relevance of the articles to the research focus, resulting in 12 articles being selected for the literature review. The findings reveal a significant increase in attacks such as phishing, malware, ransomware, and DDoS, with the healthcare and financial sectors being primary targets. Additionally, human factors, such as stress from remote work and a lack of security training, contributed to system vulnerabilities. Effective mitigation strategies included the implementation of multi-factor authentication (MFA), data encryption, security awareness training, and real-time monitoring. However, the rapid digital transformation carried out without proper security planning posed a major challenge that needs to be addressed. This research provides valuable insights for organizations to enhance cyber resilience through the integration of technology, security policies, and continuous employee training. The implications of this study are expected to aid in the development of more robust cybersecurity strategies to address future challenges. Keywords: cybersecurity, covid-19 pandemic, cyber threats, mitigation, digital transformation, security training

PERSEPSI WANITA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

2025-06-19

Enur nurhayati Muchsin , Fatkia Putri | Jurnal Ilmiah Pamenang

Abstrak Pendahuluan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman … Abstrak Pendahuluan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT, seperti memukul, menendang, dan memaki-maki dengan ucapan kotor. Tujuan Penelitian: untuk mengetahuai Persepsi Wanita Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dusun Jambe Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Methode: Desain penelitian deskriptif, populasi penelitian 403 responden dengan sampel 40 responden besar sampel didapatkan dengan menggunakan rumus Besar sampel dalam penelitian ini diambil sebagian dari subjek populasi, apabila populasi <100 maka subjek diambil semua sedangkan jika subjek lebih dari 100 maka diambil antara 10-15% atau 20-25% dari hasil populasi. Teknik sumpling dengan purposive sampling. Variabel penelitian persepsi wanita tentang KDRT. Penelitian dilaksanakan 3 April–20 April 2024, menggunakan instrumen kuesioner. Analisa data menggunakan rumus persentase dan diinterpretasikan secara kuantitatif. Hasil penelitian: didapatkan seluruh responden mempunyai persepsi positif yang bermakna negatif 100% bahwa responden memberi penilaian yang benar atau positif. Tindakan KDRT sebagai objek yang negatif adalah sesuatu hal yang tidak baik dilakukan dalam rumah tangga Kesimpulan: Wanita dalam mempersepsikan kekerasan dalam rumah tangga. dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, pernah mendapat informasi, sumber mendapatkan informasi, diharapkan wanita yang sudah mempunyai persepsi yang positif tentang KDRT dapat berbagi informasi kepada wanita lain sehingga meningkatkan pengetahuan atau informasi tentang bahaya dan penyebabnya KDRT. Abstract Introduction: Domestic Violence (DV) is any act against a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of the household. Domestic violence, such as hitting, kicking, and cursing with dirty words. Research Objective: to determine Women's Perceptions of Domestic Violence in Jambe Hamlet, Sugihwaras Village, Prambon District, Nganjuk Regency. Method: Descriptive research design, research population 403 respondents with a sample of 40 respondents, the sample size was obtained using the formula The sample size in this study was taken from part of the population subjects, if the population <100 then all subjects were taken, while if the subjects were more than 100 then between 10-15% or 20-25% of the population results were taken. Summing technique with purposive sampling. Research variables women's perceptions of domestic violence. The study was conducted April 3–April 20, 2024, using a questionnaire instrument. Data analysis using percentage formula and interpreted quantitatively. Research results: all respondents have a positive perception that means negative 100% that respondents gave a correct or positive assessment. Domestic violence as a negative object is something that is not good to do in the household Conclusion: Women in perceiving domestic violence. influenced by several factors, namely age, education, occupation, ever received information, sources of information, it is hoped that women who already have a positive perception of domestic violence can share information with other women so as to increase knowledge or information about the dangers and causes of domestic violence.

Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Muncang Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak

2025-06-19

Sierfi Rahayu , Tiwi Rizkiyani , Nikki Prafitri | Deleted Journal

The dominance of child abuse cases among adolescents at the junior high school level is a crucial problem. The community service activity carried out at SMPN 7 Muncang aims to … The dominance of child abuse cases among adolescents at the junior high school level is a crucial problem. The community service activity carried out at SMPN 7 Muncang aims to provide understanding in the form of education about the importance of preventing sexual violence against adolescents. The method used is through community service with the stages of material delivery, question and answer discussions, and evaluation in the form of quizzes. This community service activity is one of the Student Work Lecture (KKM) programs of group 51 of Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Initial discussion by providing material on the types of violence and how to prevent and avoid sexual violence, then providing educational songs about preventing sexual violence. Seeing from the enthusiastic response of the students in this activity, the objectives expected in this service can be said to be achieved. well. The results of the activity showed that the students had a good understanding of the content and meaning of the material that had been delivered. The students were able to answer questions correctly and correctly, and were able to review very well the content of the material that had been delivered.

Analisis Motivasi dan Pengalaman Perempuan menjadi Kurir Narkotika Transnasional

2025-06-19

Shakira Aisyah , Nadia Intan Fadila | Indonesian Journal of Social Development

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi serta pengalaman perempuan yang terlibat sebagai kurir narkotika transnasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi lapangan, penelitian ini menggali faktor-faktor yang mendorong perempuan … Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi serta pengalaman perempuan yang terlibat sebagai kurir narkotika transnasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi lapangan, penelitian ini menggali faktor-faktor yang mendorong perempuan memilih peran tersebut serta dinamika yang mereka alami selama menjalankan tugas sebagai kurir. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narapidana perempuan kasus narkotika dan didukung studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama perempuan menjadi kurir narkotika adalah tekanan ekonomi, kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta pengaruh lingkungan sosial seperti pasangan. Selain itu, adanya janji imbalan finansial yang menggiurkan turut memperkuat keputusan mereka. Dari sisi pengalaman, perempuan kurir narkotika kerap menghadapi risiko tinggi, seperti penangkapan, stigma sosial, serta kerentanan terhadap eksploitasi oleh jaringan narkotika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan sebagai kurir narkotika tidak lepas dari faktor struktural, ekonomi, dan sosial yang saling terkait. Selain itu, dominasi pasangan dalam relasi rumah tangga turut memengaruhi keputusan tersebut, dimana perempuan seringkali berada dalam posisi subordinat yang membatasi akses dan pilihan mereka. Oleh karena itu upaya penanggulangan perempuan sebagai kurir narkotika harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan, edukasi, serta perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Sexual Crimes, Abortion, and Chemical Castration Punishment in Indonesia: A Legal and Ethical Review

2025-06-19

Suryo Wijoyo , KMS Herman | Indonesian Journal of Multidisciplinary Science

Sexual crimes are a serious and growing problem in Indonesia and have far-reaching implications, including abortion. Indonesia's abortion regulations have evolved, particularly in providing exceptions for victims of sexual crimes … Sexual crimes are a serious and growing problem in Indonesia and have far-reaching implications, including abortion. Indonesia's abortion regulations have evolved, particularly in providing exceptions for victims of sexual crimes with certain gestational age limits. However, the implementation of this policy still faces challenges, such as complex administrative procedures, limited health care facilities, and social stigma. On the other hand, the government has implemented chemical castration as an effort to reduce the number of sexual crimes against children. This policy aims to reduce the sexual drive of offenders and prevent recidivism. However, its effectiveness is still debated, especially regarding medical aspects, ethics, and limited medical personnel in its implementation. This research uses a normative juridical approach with a literature study mOethod to analyze the applicable regulations as well as the challenges of implementing policies related to sexual crimes, abortion, and chemical castration in Indonesia. The results show that the existing regulations still have some weaknesses in implementation, especially in access to health services for victims of sexual violence and the effectiveness of chemical castration in reducing the number of sexual crimes. Therefore, a more comprehensive approach is needed, including improved abortion regulations, improved services for victims, and sexual education as a long- term prevention effort against sexual crimes.

PENYULUHAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER NARAPIDANA DAN TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

2025-06-19

Thoriq Surya Abilaksono , Girindra Muhammad Afrell , Budi Priyatmono | Journal Central Publisher

Latar Belakang : Sistem pemasyarakatan di Indonesia menekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penyuluhan … Latar Belakang : Sistem pemasyarakatan di Indonesia menekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penyuluhan kepemimpinan, yang bertujuan menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan pengendalian diri. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak penyuluhan kepemimpinan terhadap karakter narapidana dan tahanan di Rutan Kelas I Surabaya Metode : Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan narapidana peserta program serta petugas pembinaan, dan dokumentasi kegiatan penyuluhan kepemimpinan. Hasil dan Pembahasan : Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan ini meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengendalikan emosi, motivasi, dan tanggung jawab narapidana. Penyuluhan menumbuhkan rasa disiplin dan komitmen sosial yang lebih tinggi, selaras dengan teori kepemimpinan transformasional (Bass) dan konsep kecerdasan emosional (Goleman). Kesimpulan : Penyuluhan kepemimpinan efektif meningkatkan kualitas perilaku narapidana dan berpotensi mengurangi residivisme, oleh karena itu program ini sebaiknya dipertahankan serta dikembangkan lebih lanjut.

SEXUAL VIOLENCE SURVIVOR RESISTANCE: RECLAIMING SAFE SPACES FOR SANTRIWATI IN PESANTREN

2025-06-19

Ajeng Ratna Komala , Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah | Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender

Abstract The persistent issue of gender-based sexual violence, particularly within Indonesian pesantren (Islamic boarding schools), necessitates urgent scholarly attention due to its underreported nature and the unique power dynamics at … Abstract The persistent issue of gender-based sexual violence, particularly within Indonesian pesantren (Islamic boarding schools), necessitates urgent scholarly attention due to its underreported nature and the unique power dynamics at play, often exacerbated by the exclusive and autonomous educational system. Existing research predominantly focuses on the causes and prevention of sexual violence in pesantren, largely overlooking the agency and resistance of survivors. This study addresses this gap by investigating how survivors of sexual violence in pesantren transform from perceived helpless victims into empowered subjects, the complexities they face, their methods of resistance, and the impact of their defiance. Utilizing a qualitative literature review approach, this research synthesized findings from 20 relevant studies (7 from Indonesia focusing on pesantren and 14 international studies on survivor resistance). Data analysis involved thematic categorization of findings related to female image in pesantren and survivor resistance, interpreted through radical feminist theory and agency theory. The study reveals that despite deeply entrenched patriarchal and feudal structures, survivors actively construct agency and engage in various forms of resistance, both individual and collective, significantly impacting public awareness and legal outcomes. Keywords: Resistance; Survivors; Sexual Violence; Pesantren; Santriwati.Abstrak Isu kekerasan seksual berbasis gender yang terus berlanjut, terutama di pesantren, membutuhkan perhatian ilmiah yang mendesak karena sifatnya yang jarang dilaporkan dan dinamika kekuasaan yang unik, yang sering kali diperparah oleh sistem pendidikan yang eksklusif dan otonom. Penelitian yang ada saat ini umumnya berfokus pada penyebab dan pencegahan kekerasan seksual di pesantren, yang sebagian besar mengabaikan agensi dan perlawanan para penyintas. Penelitian ini membahas kesenjangan ini dengan menyelidiki bagaimana para penyintas kekerasan seksual di pesantren bertransformasi dari korban yang dianggap tidak berdaya menjadi subjek yang berdaya, kompleksitas yang mereka hadapi, metode perlawanan mereka, dan dampak dari pembangkangan mereka. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur kualitatif, penelitian ini mensintesiskan temuan dari 20 studi yang relevan (7 dari Indonesia yang berfokus pada pesantren dan 14 studi internasional tentang perlawanan penyintas). Analisis data melibatkan kategorisasi tematik dari temuan-temuan yang berkaitan dengan citra perempuan di pesantren dan perlawanan penyintas, yang ditafsirkan melalui teori feminis radikal dan teori agensi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terlepas dari struktur patriarki dan feodal yang mengakar kuat, para penyintas secara aktif membangun agensi dan terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan, baik individu maupun kolektif, yang secara signifikan berdampak pada kesadaran publik dan advokasi hukum. Kata Kunci: Perlawanan; Penyintas; Kekerasan Seksual; Peantren; Santriwati.

Criminalization of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Behavior in Indonesia from the Perspectives of Maqashid Shari'ah and Utilitarianism

2025-06-19

Badrus Zaman Al Fikri , Nur Chanifah , Setiawan Noerdajasakti | International Journal of Business Law and Education

This study aims to analyze the formulation of legal regulation for the criminalization of LGBT sexual behaviour in Indonesia through the perspectives of Maqashid Syari'ah and Utilitarianism. In a country … This study aims to analyze the formulation of legal regulation for the criminalization of LGBT sexual behaviour in Indonesia through the perspectives of Maqashid Syari'ah and Utilitarianism. In a country with a Muslim-majority population, the LGBT phenomenon frequently raises a conflict between human rights protection and religious values. Using a normative juridical approach, this study examines legislation, legal theories, and relevant secondary data. Findings indicate that there is no explicit national regulation criminalizing LGBT behaviour. The Maqashid Syari'ah perspective emphasizes the protection of five fundamental principles: religion, life, intellect, lineage, and property. Meanwhile, Jeremy Bentham's Utilitarianism asserts that legal policy should maximize societal benefit. The study concludes that integrating these two approaches provides a balanced foundation for criminal policy formulation that upholds moral values and public interest without compromising justice and human rights.

Penerapan Metode NIST Dalam Analisis Forensik Digital Pasca Serangan Siber ( Studi Kasus : Pt.Analis Digital Forensik)

2025-06-19

Muhammad Rafi Ilmuna Ihsan , Apriade Voutama | Cyber Security dan Forensik Digital

Serangan siber semakin meningkat dan menargetkan berbagai sektor industri, termasuk PT. Satseet International yang mengalami serangan pada sistem Human Resource Management System (HRMS) dan web server antara 5 - 19 … Serangan siber semakin meningkat dan menargetkan berbagai sektor industri, termasuk PT. Satseet International yang mengalami serangan pada sistem Human Resource Management System (HRMS) dan web server antara 5 - 19 November 2024. Studi kasus ini dilakukan dalam rangka program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada PT.Analis Forensik Digital.Metodologi yang digunakan adalah metode National Institute of Standards and Technology (NIST) guna mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan bukti digital secara sistematis.Hasil analisis menunjukkan bahwa serangan dilakukan oleh kelompok BlackPython Team dengan teknik Directory Traversal, Remote Code Execution (RCE), dan Ransomware. Dampak serangan ini meliputi enkripsi data penting perusahaan, kebocoran data sensitif karyawan, gangguan operasional HRMS, serta potensi kerugian reputasi dan konsekuensi hukum. Melalui metode NIST, investigasi berhasil mengungkap pola serangan, mengidentifikasi titik masuk pelaku, serta memberikan rekomendasi mitigasi keamanan. Beberapa langkah yang disarankan meliputi penerapan firewall yang lebih ketat, pelatihan keamanan bagi karyawan, strategi backup dan recovery yang kuat, serta penguatan kebijakan keamanan data.Penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan keamanannya. Kata kunci: Forensik Digital,Serangan Siber,NIST,RCE,Ransomware ----------------------- Abstract Cyberattacks are increasing and targeting various industrial sectors, including PT. Satseet International, which experienced an attack on its Human Resource Management System (HRMS) and web server between November 5 - 19, 2024.x This case study was conducted as part of the Certified Independent Study and Internship Program (MSIB) at PT. Analis Forensik Digital.The methodology used follows the National Institute of Standards and Technology (NIST) framework to systematically identify, collect, analyze, and report digital evidence. The analysis results indicate that the attack was carried out by the BlackPython Team using Directory Traversal, Remote Code Execution (RCE), and Ransomware techniques.The impact of this attack includes the encryption of critical company data, the leakage of sensitive employee information, disruptions to HRMS operations, and potential reputational damage and legal consequences. Using the NIST method, the investigation successfully uncovered the attack patterns, identified the attacker's entry points, and provided security mitigation recommendations.Some suggested measures include implementing stricter firewall policies, conducting security training for employees, establishing strong backup and recovery strategies, and strengthening data security policies. This research can help PT. Satseet International and other companies enhance their cybersecurity. Keywords: Digital Forensics, Cyberattack, NIST, RCE, Ransomware

TINDAK PIDANA PEMALSUAN STIKER BPOM PADA PRODUK PANGAN DILIHAT DARI PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ADMINISTRASI

2025-06-18

Anes Sefta Asmita | The Juris

This study aims to examine the criminal law regulations regarding the crime of forgery of Distribution Permits, namely forgery of BPOM stickers and SNI Logos and their impact on consumers … This study aims to examine the criminal law regulations regarding the crime of forgery of Distribution Permits, namely forgery of BPOM stickers and SNI Logos and their impact on consumers by looking at the perspective of consumer protection laws regulated in administrative criminal law. Recently, a case of forgery of BPOM stickers for one of the food products, namely Minyakita, was found, which of course will have an impact on consumers and has the potential to endanger buyers of the food product if it is proven that the food product using the fake BPOM sticker is not suitable for consumption because it does not go through a proper distribution permit and laboratory tests. Criminal Law has an important role in supporting consumer protection measures in addition to consumer protection laws, and which will also be studied in more depth from the perspective of administrative criminal law. This study uses a normative juridical research method with a judicial case study approach method and uses secondary data in data collection.

Membangun Literasi Kesehatan Mental Siswa dalam Perspektif Hukum ( Sosialisasi Abdimas di SMA Negeri 1 Pangkah Kabupaten Tegal)

2025-06-18

Soesi Idayanti , Moh. Taufik , Sugiyanto Sugiyanto +1 more | NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Education is not only about academic knowledge, but also about the overall balance between body and mind. Amidst increasing academic demands and constant social pressures, students’ mental health is a … Education is not only about academic knowledge, but also about the overall balance between body and mind. Amidst increasing academic demands and constant social pressures, students’ mental health is a crucial aspect that should not be ignored. Mental health literacy in a legal perspective is the foundation for academic success, healthy social interactions and overall quality of life. In the educational environment, we often talk about achievement, grades and preparation for the future, but we often forget that students’ mental health is an important foundation for achieving such success. Mental health disorders such as anxiety, depression or stress that are not addressed can interfere with concentration in learning, healthy social interactions, and even general physical health. Therefore, it is important for us to start building mental health literacy in a legal perspective among students. By knowing the symptoms that may appear, preventive measures that can be taken and available sources of support, we can help create an inclusive, caring and supportive educational environment for students’ mental well-being. Many countries have specific regulations that cover aspects of mental health literacy in the educational environment, including students’ rights related to access to services and protection from discrimination. Student mental health literacy from a legal perspective involves the application of legal principles in the context of protecting and fulfilling students' rights related to mental health in the educational environment. Mental health literacy from a legal perspective as an integral part of individual well-being is gaining increasing emphasis in the legal realm. Protection of individual mental health does not only rely on medical aspects, but is also closely intertwined with the rights and regulations that accompany it. Education, advocacy, and cross-sector collaboration are key in efforts to improve mental health protection from a legal perspective that includes interrelated social, educational, health, and legal aspects. Through a better understanding of this background, regulations and policies can be developed to better protect and support students' mental health in educational institutions.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA TERHADAP PENGARUH NEGATIF PERKEMBANGAN CYBER CRIME

2025-06-18

Susiana Kifli | The Juris

The rapid development of information and communication technology is also accompanied by the widespread misuse of information and communication technology, so that it becomes a very disturbing problem, namely the … The rapid development of information and communication technology is also accompanied by the widespread misuse of information and communication technology, so that it becomes a very disturbing problem, namely the occurrence of crimes committed in cyberspace or what is commonly known as "cybercrime". Various crimes have occurred in cyberspace, these cases are certainly detrimental and have negative impacts. Apart from the digital divide, cybercrime in Indonesia is still rampant. The type of research used in this writing is normative legal research. In the discussion of the development of criminal law in the future, in addition to using the law enforcement theory of Soerjono Soekanto, the resolution and prevention of cybercrime must be balanced with the regulation and development of the entire criminal law system, which includes the development of the structure, culture, and substance of criminal law. In such conditions, criminal law policy occupies a strategic position in the development of modern criminal law. Criminal law policy intends to achieve peace and prosperity for all people.

Transformasi Digital Dalam Administrasi Pertanahan: Analisis Yuridis Terhadap Sertipikat Tanah Elektronik

2025-06-18

Deva Sakti Susmana | Jurnal Impresi Indonesia

With the rapid development of digital technology, Indonesia faces challenges in the digital transformation of land administration. The implementation of electronic land certificates is expected to improve efficiency, transparency, and … With the rapid development of digital technology, Indonesia faces challenges in the digital transformation of land administration. The implementation of electronic land certificates is expected to improve efficiency, transparency, and legal certainty. This study analyzes the role of electronic land certificates, the challenges in securing them, and the supporting policies. The research finds that electronic land certificates accelerate administration, reduce document falsification, and enhance transparency. However, significant challenges remain regarding digital infrastructure, digital literacy, and data security. Therefore, efforts are needed to accelerate infrastructure distribution, improve digital literacy, and strengthen regulations on personal data protection. This study also highlights the importance of personal data protection policies in the use of electronic land certificates. Strategic measures are necessary to ensure land data is secure and protected from cyber threats.

The Role of the UPTD DP3AP2KB Depok City in Implementing Policies for Handling Cases of Sexual Violence and Abuse Against Children

2025-06-18

Yunan Prasetyo Kurniawan , Diani Kesuma , Edy Tarsono +1 more | Pancasila and Law Review

Children are often vulnerable targets for adult aggression, resulting in various forms of violence including physical abuse, neglect, pornography, psychological abuse, and sexual violence. In Depok City, where such cases … Children are often vulnerable targets for adult aggression, resulting in various forms of violence including physical abuse, neglect, pornography, psychological abuse, and sexual violence. In Depok City, where such cases occur, the local government provides protection and assistance to child victims through the UPTD PPA DP3AP2KB. This research analyzes the factors hindering policy implementation, effective methods in addressing violence and sexual harassment against children, and the resulting impact on child protection under the UPTD PPA DP3AP2KB’s policies. Employing empirical research methods, data were collected through field interviews with resource persons from the UPTD DP3AP2KB of Depok City. Findings reveal that both internal and external factors hinder policy implementation. Additionally, six key service functions represent effective methods for assisting victims. The policy’s impact on child protection includes providing psychological support, addressing victims’ school-related challenges, and fulfilling families’ needs for legal proof. The research concludes that the UPTD PPA DP3AP2KB of Depok City implements its policies on handling violence and sexual abuse against children in accordance with existing regulations.

Literasi Artificial Intelligence dan Tabayyun: Mengatasi Bias Gender dan Kekerasan Berbasis Gender Online

2025-06-18

Isyfi Anny Azmi Al Rozi | Jurnal Komunikasi Islam

Artificial Intelligence (AI) and its various products have become an inseparable part of social life, while simultaneously presenting challenges for humans, including issues related to gender bias and online gender-based … Artificial Intelligence (AI) and its various products have become an inseparable part of social life, while simultaneously presenting challenges for humans, including issues related to gender bias and online gender-based violence. Using a literature review approach, this study reveals the relevance of the Islamic principle of tabayyun as a form of AI literacy that plays a crucial role in recognizing and addressing gender bias and online gender-based violence in AI-based technologies. In this context, tabayyun fosters analytical, critical, and ethical skills in the process of understanding and disseminating information as part of AI-driven technological practices. Integrating AI literacy, the principles of tabayyun, and digital education offers a solution for creating a more inclusive system, reducing gender bias, and enhancing digital security.

Relationship Between Self Esteem and Social Support Towards Resilience in Women Victims of Dating Violence

2025-06-18

Alifia Putri Reinanda , IGAA Noviekayati , Anrilia Ema Mustikawati Ningdyah | International Journal of Social Science and Human Research

Dating violence is an issue that can adversely affect the mental health of female victims. Resilience plays a crucial role in helping these victims recover and adapt to their lives … Dating violence is an issue that can adversely affect the mental health of female victims. Resilience plays a crucial role in helping these victims recover and adapt to their lives in a positive way. This research aims to examine the relationship between self-esteem and social support with resilience among women who have experienced dating violence. The study population consisted of women who were victims of dating violence. Quota Sampling was applied, following the Krejcie table, resulting in a sample size of 350 participants. A quantitative approach was used, and data were collected through validated and reliable scales. The instruments included scales measuring resilience, self-esteem, and social support. Multiple regression analysis was conducted to analyze the data. Findings revealed a significant correlation between self-esteem and social support with resilience in women affected by dating violence. This suggests that women with adequate self-esteem and support from friends tend to demonstrate higher levels of resilience. Additionally, the study found a positive and meaningful relationship between self-esteem and resilience, indicating that women with higher self-esteem generally possess greater resilience. Similarly, there was a positive and significant association between social support and resilience, showing that women who receive strong social support also exhibit higher resilience.

Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana Tindak Pidana oleh Orang dengan Gangguan Jiwa: Tinjauan Keadilan Hukum dan Psikologi Sosial

2025-06-17

R. Windi Rachmawati Kusumah , Dey Ravena , Rully Hanafi Dahlan +3 more | Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa. Meskipun berbagai peraturan hukum di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor … Penelitian ini mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa. Meskipun berbagai peraturan hukum di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan prinsip-prinsip HAM internasional telah mengatur hak individu dengan gangguan jiwa, penerapannya di lapangan masih belum optimal. Dalam praktiknya, individu dengan gangguan jiwa yang tersangkut kasus pidana sering mengalami pengabaian hak, seperti tidak mendapatkan pemeriksaan psikologis yang layak, tidak didampingi oleh ahli kesehatan mental, hingga perlakuan diskriminatif selama proses penyidikan, penahanan, dan persidangan. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini menemukan bahwa stigma sosial terhadap gangguan jiwa turut memengaruhi penegakan hukum, dan berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan psikologis, hukum progresif, dan prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum berbasis keadilan inklusif, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku dengan gangguan jiwa, serta penguatan akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang layak. Tujuannya adalah agar proses peradilan tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga menjunjung tinggi martabat dan kondisi psikologis pelaku.

Legal Basis of Cyberbullying and Legal Protection for Victims in Online Environments and Relationship to Sustainable Development Goals

2025-06-17

Edi Yunara , Zilmi Haridhi | Science of law.

The expansion of information and communication technology has yielded certain beneficial results; yet, it has also resulted in unexpected repercussions, including a surge in cyberbullying. Individuals targeted by cyberbullying often … The expansion of information and communication technology has yielded certain beneficial results; yet, it has also resulted in unexpected repercussions, including a surge in cyberbullying. Individuals targeted by cyberbullying often endure sadness, isolation, maltreatment, and a profound sense of powerlessness. Consequently, it is essential to implement legislation that protect victims of cyberbullying and govern the punishments imposed on perpetrators. This article aims to examine the issue of regulating cyberbullying and provide legal protection to victims of online harassment. Law enforcement must reference the normative juridical approach used in the creation of this article when identifying cyberbullies and offering legal protection to their victims. The study's results indicate that the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) governs the use of information and communication technologies that inflict damage on others, including cyberbullying. Furthermore, the Criminal Code provides instructions for addressing those involved in cyberbullying. Nonetheless, neither the Criminal Code nor the Information Technology Law addresses the protection of victims from cyberbullying. The Laws on the Protection of Witnesses and Victims (UU PSK) and Child Protection provide victims of cyberbullying the possibility to get legal protection. The Witness and Victim Protection Agency recommends that the Prostitution Law provides victims with their legal rights. Victims of cyberbullying are seldom identified as such, despite their entitlement to several rights. Consequently, it is imperative to create a comprehensive and clear legal framework to safeguard victims of cyberbullying while reforming prostitution laws and ensuring kid safety. Cyberbullying impacts several Sustainable Development Goals (SDGs), such as peace, justice and strong institutions (SDG16) and quality education (SDG4).