Social Sciences › Law

Legal Studies and Policies

Works Count: 123284

Wikipedia

Description

This cluster of papers covers a wide range of legal research topics, including normative and empirical methodologies, criminal law enforcement, Islamic banking, leadership styles, and community participation. It also delves into specific areas such as Hukum Agraria Indonesia and corporate criminal liability. The papers reflect a comprehensive exploration of legal research methodology and practice.

Keywords

Legal Research; Normative Methodology; Criminal Law; Hukum Agraria Indonesia; Corporate Criminal Liability; Environmental Law Enforcement; Islamic Banking; Leadership Styles; Consumer Interest; Community Participation

PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA

2019-01-01

Jimly Asshiddiqie

Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada … Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.

Dasar-Dasar Ilmu Politik

2008-01-01

Miriam Budiardjo

Buku ini mengantarkan mahasiswa serta masyarakat umum yang berminat ke dalam dunia ilmu politik. Dalam buku ini dibahas konsep-konsep seperti politik (politics), kekuasaan, pembuatan keputusan, (decicion making). Di samping itu, … Buku ini mengantarkan mahasiswa serta masyarakat umum yang berminat ke dalam dunia ilmu politik. Dalam buku ini dibahas konsep-konsep seperti politik (politics), kekuasaan, pembuatan keputusan, (decicion making). Di samping itu, dibahas pula fungsi undang-undang dasar, kelompok-kelompok politik, dewan perwkilan rakyat, baik di dalam maupun di luar Indonesia, serta hak-hak asasi dan perkembangannya di PBB. Bahan-bahan yang disajikan dalam edisi kedua ini telah mengalami perbaikan dan lebih lengkap.

Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra

1981-01-01

Keebet von Benda-Beckmann

(1981). Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law: Vol. 13, No. 19, pp. 117-159. (1981). Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law: Vol. 13, No. 19, pp. 117-159.

Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indonesia

1989-01-01

Christine S.T. Kansil

The Proverbs of Administration

2018-03-09

Herbert A. Simon

Administrative efficiency is supposed to increase with an increase in specialization. The principle of specialization is of no help at all in choosing between the several alternatives. Until administrative description … Administrative efficiency is supposed to increase with an increase in specialization. The principle of specialization is of no help at all in choosing between the several alternatives. Until administrative description reaches a higher level of sophistication, there is little reason to hope that rapid progress will be made toward the identification and verification of valid administrative principles. Administrative efficiency is supposed to be enhanced by arranging the members of the organization in a determinate hierarchy of authority in order to preserve "unity of command." Administrative efficiency is supposed to be increased by grouping workers according to purpose, process, clientele, or place. What is not so generally recognized is that a contradictory proverb of administration can be stated which, though it is not as familiar as the principle of span of control, can be supported by arguments of equal plausibility.

Metode Penelitian Hukum

2013-01-01

S.H. Burhan Ashshofa

Bagi Anda yang ini melakukan penelitian bidang hukum, buku ini dapat dijadikan penuntun dalam melakukan penelitian. Persoalan-persoalan umu tentang metodologi penelitian dibahasdalam buku ini. Di antaranya tentang pendekatan kualitatif, pendekatan … Bagi Anda yang ini melakukan penelitian bidang hukum, buku ini dapat dijadikan penuntun dalam melakukan penelitian. Persoalan-persoalan umu tentang metodologi penelitian dibahasdalam buku ini. Di antaranya tentang pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, studi kasus, daftar istilah, metode pengamatan, dan teknik observasi.

Pokok-pokok Sosiologi Hukum

2014-01-01

Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Sebagai suatu cabang sosiologi yang relatif baru, ilmu sosiologi … Sosiologi hukum meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Sebagai suatu cabang sosiologi yang relatif baru, ilmu sosiologi hukum dikembangkan untuk menjelaskan hubungan timbale balik pola-pola perilaku dan hukum yang belum dapat dijelaskan oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya. Buku ini menguraikan aspek-aspek bidang hukum yang penting bagi perkembangan pengertian sosiologi terhadap gejala sosial, penelitian-penelitian sosiologi hukum dan problematikanya yang akan menjadi fondasi bagi para ahli hukum dan sosiologi dalam memahami sifat dan hakikat hukum Indonesia di dalam kerangka masyarakat Indonesia. Uraian pertama dalam buku ini merupakan suatu introduksi mengenai eksistensi sosiologi hukum, serta sejarah pembentukan maupun perkembangannya.

BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

2002-01-01

Barda Nawawi Arief

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spresifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di … Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spresifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana dalam konsep KUHP baru dan perkembangan formulasi konsep KUHP baru. Sejumlah tema besar dalam buku ini adalah : - Pokok-pokok pemikiran beberapa aspek “baru” dalam aturan umum konsep KUHP baru - Aspek-aspek baru dalam konsep KUHP baru - Sistem dan pola pemidanaan menurut konsep KUHP baru - Pidana perampasan kemerdekaan, pidana penjara terbatas, permasalahan sihir atau santet, kumpul kebo, dan masalah keagamaan dalam konsep KUHP baru - Kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam konsep KUHO baru - Perkembangan delik kesusilaan dalam konsep KUHP baru - Perkembangan / perubahan formulasi konsep RRU KUHP 2005-2007 - Antisipasi penyusunan hukum acara pidana yang akan datang

Hukum perdata Indonesia

2015-01-01

P.N.H. Simanjuntak

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil dengan kata lain, Hukum perdata mengatur hubungan antara … Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil dengan kata lain, Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, harta benda kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris

2018-01-01

Efendi Jonaedi , Ibrahim Johnny

Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum

2016-01-01

I Made , Pasek Diantha

Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia

2010-01-01

Jimly Asshiddiqie

Berlakunya suatu konstitusi sebagi hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Dewasa ini bangsa Indonesia tengah berada dalam masa transisi dengan … Berlakunya suatu konstitusi sebagi hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Dewasa ini bangsa Indonesia tengah berada dalam masa transisi dengan konstitusi (UUD 1945) yang telah diubah menjadi rujukan utama serta paham konstitusionalisme terus perlu diwacanakan dan dijadikan paham kolektif dalam ikhtiar mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum. Tujuan dari buku ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kedudukan dan peranan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan dan paham konstitusionalisme dalam kehidupan nasional. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: Konstitusi dan konstitusionalisme; Konstitusi Indonesia dari masa ke masa; Prinsip dasar penyelenggaraan Negara; Prinsip ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan; Cita demokrasi dan nomokrasi; Organ negara dan pemisahan kekuasaan; Bentuk negara kesatuan dengan otonomi luas; Perangkat peraturan perundang-undangan; serta Agenda strategis pembangunan sistem hukum nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1996-01-01

Burgerlijk Wetboek , R. Subekti , R. Tjitrosudibio

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan … Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

Asas-asas hukum pidana di Indonesia

2003-01-01

Wirjono Prodjodikoro

Teori-teori dan kebijakan pidana

2010-01-01

Muladi , Barda Nawawi Arief

Hukum Acara Perdata Indonesia

1998-01-01

Sudikno Mertokusumo

Buku ini dimaksudkan khusus nya untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa Fakultas Hukum akan kepustakaan tentang hukum acara perdata serta memberi pengertian yang mendalam tentang hukum acara perdata agar dapat lebih … Buku ini dimaksudkan khusus nya untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa Fakultas Hukum akan kepustakaan tentang hukum acara perdata serta memberi pengertian yang mendalam tentang hukum acara perdata agar dapat lebih memahami dan menguasai nya.

Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat

2015-01-01

Soerjono Soekanto , Sri Mamudji

Buku ini berisikan metodologi penelitian khusus hukum. Senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya Buku ini berisikan metodologi penelitian khusus hukum. Senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya

Mengenal Hukum : Suatu Pengantar

2003-01-01

Sudikno Mertokusumo

Buku ini memberikan pengetahuan dasar, pengertian, dan pengantar dalam mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia. Perlu disadari bahwa belajar hukum dengan hanya menghafalkan pasal-pasal atau peraturan-peraturan saja tidaklah cukup. Arti … Buku ini memberikan pengetahuan dasar, pengertian, dan pengantar dalam mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia. Perlu disadari bahwa belajar hukum dengan hanya menghafalkan pasal-pasal atau peraturan-peraturan saja tidaklah cukup. Arti pentingnya suatu peraturan hukum terletak dalam hubungannya yang sistematis dengan keseluruhan peraturan-peraturan hukum lainnya sehingga sistem hukum pun harus dipelajari. Peraturan-peraturan hukum itu tidak ada yang lengkap dan tidak semuanya jelas sehingga hukumnya masih harus dicari. Penemuan hukum ini harus pula dipelajari kalua kita mempelajari hukum. Oleh karena itu, di samping menguasai peraturan-peraturan hukum harus pula dikuasi sistem hukum dan penemuan hukumnya.

Juridical Analysis of the Double Track System in Countering Terrorism Acts In Indonesia

2025-06-25

Kukuh Satria Wiratama , Muhammad Azil Maskur , Shofriya Qanitatin Abidah +1 more | Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security

Terrorism has become a serious concern crime in Indonesia, where the methods of countering it through law enforcement are currently faced with a number of challenges. Countering terrorism is faced … Terrorism has become a serious concern crime in Indonesia, where the methods of countering it through law enforcement are currently faced with a number of challenges. Countering terrorism is faced with the situation of rapid development of modern terrorism and the contradiction between the need to handle terrorism as holistically as possible with existing regulations and a shift in the paradigm of modern law. This study aims to analyze the regulation of terrorism crimes in Indonesia from the perspective of a double track system in imposing sanctions. This research is also intended to identify and elaborate on the need to reform the penal policy to counter terrorism through the application of a pattern of imposing sanctions with a double track system for terrorism act. The method used in this study is doctrinal legal reasearch using a statutory approach and conseptual approach. The results obtained through this research are that the double track system has not been used and is firmly stated as a pattern for imposing sanctions for terrorism crimes in Indonesia. Furthermore, the double track system in imposing sanctions for terrorism crimes can be an idea for reforming penal policies in effective and holistic countermeasures of terrorism. The implementation of the double track system is based on the need for the law to respond to the development of terrorism, increase the effectiveness of the Terrorism Law, and adjust the paradigm of modern law.

Tinjauan Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kios : Studi Putusan Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG

2025-06-25

Sheren Christabella , Gisella Helga Xaviera , Jessy Yohanes +2 more | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Akay, B. T. (2019). Lex Privatum. SAHNYA SUATU PERJANJIAN YANG DIATUR DALAM PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, Vol. 7 No. 3. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25912Azkia, T. N., & Suryono, … Akay, B. T. (2019). Lex Privatum. SAHNYA SUATU PERJANJIAN YANG DIATUR DALAM PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, Vol. 7 No. 3. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25912Azkia, T. N., & Suryono, A. (2024, Maret). Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd), Volume. 1, No.2, 259. https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/116/137/538Bagenda, C., Noya, S. W., Jaya, K., Lestari, A. T. W., & Murni, S. (2024, Desember). Jurnal Kolaboratif Sains. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjiian Jual Beii Menurut KUH Perdata, Vol.7 No.12, 4640. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/6594/4747/Dewitasari, Y., & L, P. T. C. (n.d.). AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN APABILA TERJADI PEMBATALAN PERJANJIAN. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/11967/8272Dr. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.Dwiyatmi, S. H. (n.d.). Refleksi Hukum. ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL (HORIZONTALE SCHEIDING BEGINSEL) DAN ASAS PERLEKATAN (VERTICALE ACCESSIE) DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL, Vol 5 No 1, 125-144. https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/3388/1635/17946Habiba, D. R. (2020). Notaire. Perolehan Hak Milik Yang Berasal Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Negara Bekas Hak Eigendom, Vol.3 No.3, 327-328. https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22831Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022, Desember). THE JURIS. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, Vol. VI, No. 2, 347. https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/601/386/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Maramis, S. N., Kalalo, M. E., & Mamengko, R. S. (2023). Lex Privatum. Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook, vol. 11, no. 4. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/47946Marhaeni, I. A. V., & Priyanto, I. M. D. (2023). Jurnal Kertha Negara. PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI APABILA PARA PIHAK TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN, Vol 11 No 2, 135. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/93583/50478Muskibah, & Hidayah, L. N. (2020, April). Refleksi Hukum. PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA, Volume 4 Nomor 2. https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2931/1419Nugroho, M. S. P., & Nugraheni, A. S. C. (2024, Juni). Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa di Shoes And Care Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian, Vol. 1 No. 2. https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/download/153/164/748Nurwanto, A., & Hanifah, I. (2023). IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit ? Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang- Undang Nomor 8 ? Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen)?, Volume 3. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/download/316/292?__cf_chl_tk=FfBjFil6VKG1TZqqfFkoWWHOyLAA7i0fhJpMxKGTTCM-1745337416-1.0.1.1-5SnlxZKZyKaGlqX7WQR8yXfOqxuThlUyQ7xNsNJjZUcPaendong, K., & Taunaumang, H. (n.d.). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA1 Oleh : Kristiane Paendong2 Herts Taunauma. E-Journal UNSRAT. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642/36988Quintarti, M. A. L. (2024, Agustus). Jurnal Kolaboratif Sains. Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis, Volume 7 No. 8, 3177. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/5997/4364/Ramadhani, R. (2018). EduTech. Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT), Vol 4, No 1, 21-22. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1885Shafira, S. K., Putri, S. A., Ainurohwati, Y., & Mubarok, A. Z. (2024, Oktober). Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research. Eksistensi Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia, Vol. 1 No. 4. https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2288Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020, Oktober). JURNAL MITRA MANAJEMEN. WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN, Vol 7 No 2. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534Subekti. (2002). Hukum Perjanjian. Penerbit Intermasa.Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.Suwandono, A. (2024, Februari). Jurnal Kabar Masyarakat. Pemahaman Tahapan Pra Kontraktual Dalam Penyusunan Kontrak Untuk Mewujudkan Pelindungan Para Pihak, VOL. 2 NO. 1. https://doi.org/10.54066/jkb.v2i1.1630Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). JURNAL HUKUM DAS SOLLEN. DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN, Vol. 9 No. 2. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Ensiklopedia. TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENUEUR PASAL 1320 KUHPERDATA, Vol 2, No 2. https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/488

Keefektifan Fungsi PTUN Sebagai Lembaga Peradilan Penjamin Kebenaran Masyarakat

2025-06-25

Garren Octo Wijaya , Kevin Chandra Hanggono , Marcell Tirta Pratama +3 more | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif pejabat publik. PTUN memiliki fungsi untuk menguji keabsahan keputusan-keputusan yang diambil oleh … Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif pejabat publik. PTUN memiliki fungsi untuk menguji keabsahan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak masyarakat. Artikel ini mengkaji keefektifan PTUN sebagai lembaga yang dapat melindungi hak-hak masyarakat melalui pemahaman faktor hukum, politik, dan sosial yang mempengaruhi kinerjanya. Selain itu, peran hakim PTUN dalam menjaga independensi dan objektivitas juga menjadi fokus utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PTUN memiliki banyak kelebihan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas bagi masyarakat, namun tantangan seperti ketidaktahuan hukum di kalangan masyarakat, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengadilan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat independensi hakim, serta menyediakan dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan keefektifan PTUN dalam melindungi hak-hak masyarakat.

Mala Prohibita : Kriminalisasi Pelanggaran Pajak (Tantangan dan Harapan)

2025-06-25

Aura Nur Maulida | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Pendapatan negara di bidang perpajakan merupakan pilar utama pembangunan nasional, sehingga negara membutuhkan instrumen legislasi peraturan di bidang perpajakan. Demi tujuan pendapatan negara, UU KUP memuat ketentuan pidana sebagai ultimum … Pendapatan negara di bidang perpajakan merupakan pilar utama pembangunan nasional, sehingga negara membutuhkan instrumen legislasi peraturan di bidang perpajakan. Demi tujuan pendapatan negara, UU KUP memuat ketentuan pidana sebagai ultimum remedium kepatuhan pajak. Secara historis, pajak adalah bagian dari hukum administrasi negara, namun karena memiliki peran sentral untuk kepentingan publik, maka subtitusi kriminalisasi dalam hukum pajak adalah bentuk mala prohibita. Kriminalisasi pelanggaran pajak diperlukan guna mengoptimalkan pengembalian kerugian pendapatan negara. Pasca kriminalisasi pelanggaran pajak, timbul tantangan serta harapan yang tidak terlepas dari tujuan pembentukan UU KUP. Mulai dari ambiguitas prinsip hukum yang digunakan pada proses kriminalisasi hingga konsistensi pilihan penegakan hukum menjadi objek pembahasan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-dogmatik dengan pendekatan konseptual, analisis dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan terdapat dua jenis klasterisasi kriminalisasi perpajakan. Pertama, kealpaan pada yang diatur Pasal 38 dikategorikan sebagai pelanggaran. Kedua, kesengajaan pada Pasal 39 dan Pasal 39A dikategorikan sebagai kejahatan. Kemudian demi kepentingan penerimaan negara, perubahan terbaru UU KUP menawarkan alternatif penyelesaian tindak pidana perpajakan berupa penghentian penyidikan dengan syarat membayar denda administratif yang termuat pada Pasal 44B. Ketentuan ini memperjelas posisi ultimum remedium tindak pidana perpajakan di Indonesia. Tantangan dan harapan untuk mengoptimalkan proses kriminalisasi ini dengan meninjau kembali besaran denda pajak agar tidak menjadi alasan terdakwa untuk memilih pidana badan dan memperkuat posisi pilihan hukum pidana alternatif melalui Pasal 44B agar dapat mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.

HUBUNGAN MOBILISASI DINI POST SECTIO CAESAREA TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA BEKAS OPERASI

2025-06-25

Deby Thirtinia | Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)

Wound healing was a complex process which involves regeneration network formation of epithelial and connective scar tissue. Early mobilization important for know how the wound healing process was especially in … Wound healing was a complex process which involves regeneration network formation of epithelial and connective scar tissue. Early mobilization important for know how the wound healing process was especially in mothers who experienced post sectio caesaria. The purpose of this research was to know association of early mobilization post sectio caesarea on wound healing of sectio caesarea at Tk IV 01.07.03 General Hospital In Padangsidimpuan. The Research methods used was Quantitative, Prospective Cohort Study Design with accidental sampling approach. The population studied was all post sectio caesarean women in July-August. Sampling used total sampling as many as 31 respondents. The Data analyzed used the chi-square test with a confidence level of 95% α = 0.05, after do the research obtained the majority of early mobilization well 21 Respondents (67.7%) with healed wounds as many as 20 Respondents (64.5%) Meanwhile, early mobilization with less than 10 respondents (32.3%) with unhealed wounds as many as 11 respondents (35.3%). Based on research results can be concluded that there was a relationship between early post sectio caesarean mobilization against healing surgical scars at KT IV 01.07.03 general hospital in Padangsidimpuan 2020. Where p = 0,000. Expected health worker scan improve professionalism in providing services to patients, especially in give early mobilization after cesarean section.

Optimization Of Resolution Of Customary Rights Disputes Between The Dayak Agabag Customary Community And PT. KHL Through Deliberation

2025-06-25

Melvina Vellin Yos Sherly , Hari Purwadi , Anti Mayastuti | International Journal of Educational Research & Social Sciences

This thesis aims to analyze efforts to resolve disputes through deliberation and the form of legal protection of the customary rights of the Dayak Agabag Indigenous Community with PT.KHL. This … This thesis aims to analyze efforts to resolve disputes through deliberation and the form of legal protection of the customary rights of the Dayak Agabag Indigenous Community with PT.KHL. This study uses an empirical legal research method with a qualitative approach where the research data is obtained through interviews with informants and literature in the form of legislation and data analysis techniques are taken from interviews and literature studies. The results of the study indicate that deliberation is an alternative dispute resolution that results in a mutual agreement, namely the provision of compensation money, UMKM training for the Community and empowering the Dayak Agabag indigenous community to work in the company and build a public facility around the company. As for legal protection for the Dayak Agabag indigenous community issued by the local government specifically for the Dayak Agabag itself, there is no such thing yet, but it is hoped that the government will immediately issue the latest regulations specifically regarding customary rights for the Dayak Agabag indigenous community so that there is strong legal protection and certainty for the Dayak Agabag community.

Pembantu Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Yuridis Normatif

2025-06-25

Nikmah Dalimunthe , Tasya Fadilah | JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUMANIORA

Domestic helpers (DWs) play a vital role in sustaining household life in urban areas, yet their legal position in the Indonesian labour system remains marginal and vulnerable, without adequate legal … Domestic helpers (DWs) play a vital role in sustaining household life in urban areas, yet their legal position in the Indonesian labour system remains marginal and vulnerable, without adequate legal protection. This research aims to analyse juridically normatively the legal position of domestic workers within the framework of national labour law and identify regulatory gaps and structural barriers that hinder the protection of their basic rights. Using a literature study method and a normative juridical approach, this research examines legislation, legal doctrine, and recent scientific literature. The analysis shows that Law No. 13 Year 2003 does not recognise domestic workers as formal workers, and Permenaker No. 2 Year 2015 is non-binding, creating a legal vacuum that results in vulnerability to exploitation, discrimination, and human rights violations. The absence of special regulations such as the PPRT Bill and the non-ratification of ILO Convention No. 189 exacerbate structural injustice against domestic workers. This research concludes that the legal protection of domestic workers is very weak normatively and practically, so regulative reform is needed through the enactment of special laws and harmonisation of national laws with international human rights standards in order to create a fair, inclusive and social justice-based employment system.

Resolution of Conflict of Interest in Market Arrangement (Regulation of Modern Market Stalls Losari Kidul)

2025-06-25

Cep Maulana , Muhammad Ikhsan Setiawan , Khaerudin Imawan +1 more | Interdisciplinary Social Studies

This study examines the effectiveness of persuasive communication in resolving stall layout conflicts at Losari Kidul Modern Market, Cirebon Regency. Conflicts arise due to the disorderly placement of traders' stalls … This study examines the effectiveness of persuasive communication in resolving stall layout conflicts at Losari Kidul Modern Market, Cirebon Regency. Conflicts arise due to the disorderly placement of traders' stalls that interfere with the comfort of visitors and cause unfair competition. The research uses a qualitative approach with observation, interview, and documentation methods, and integrates the Elaboration Likelihood Model (ELM) Theory and Fisher and Ury Conflict Resolution Theory. The results show that persuasive communication strategies, such as open discussion, mediation, and negotiation, are successful in improving traders' adherence to layout rules. The central path (logical argument) and peripheral path (emotional connection) approach in ELM has been shown to be effective in influencing trader behavior. In addition, mediation based on the principle of win-win solution has succeeded in creating a fair solution for all parties. This research provides academic contributions in the field of persuasive communication and conflict management, as well as practical recommendations for market managers to create an orderly and harmonious environment.

Role of Justice Collaborators in Uncovering Terrorist Networks: Effectiveness Analysis in Indonesia’s Criminal Justice System

2025-06-25

Muhammad Faiq Zuhrul Anam , Shofriya Qonitatin Abidah | Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security

Terrorism is a type of organized crime that falls into the category of extraordinary crime. Overcoming this also requires the use of extraordinary measures. Justice collaborator (JC) is a scheme … Terrorism is a type of organized crime that falls into the category of extraordinary crime. Overcoming this also requires the use of extraordinary measures. Justice collaborator (JC) is a scheme that can optimize the process of handling criminal acts of terrorism, which not only includes repressive efforts (penal path) but prevents similar crimes from occurring early by revealing a wider terrorist network. This study analyzes the role of justice collaborators (JC) in revealing terrorist networks and the effectiveness of their application in the criminal justice system. This study is a type of juridical-normative research using a statute approach. The role of justice collaborators (JC) in revealing terrorist networks has been regulated in several rules that are separate from regulations on overcoming criminal acts of terrorism. The non-single legal basis gives rise to different interpretations, thus having implications for the ineffectiveness of the role of justice collaborators (JC) in revealing terrorist networks. This can be seen from the absence of a unified coordination of law enforcement officers to ensure the fulfillment of the rights of protection and appreciation for justice collaborators (JC). The implementation in the criminal justice system raises several obstacles, including the mechanism, multi-agency coordination, qualifications, and credibility of the perpetrators who are made justice collaborators (JC). This study concludes that there needs to be an update to regulating justice collaborators (JC) into a single law binding on all criminal justice institutions. There are two update mechanisms: creating a single law or including it in the Criminal Code Bill. Further research is expected to deepen the understanding of empirical data and the use of normative data.

Akta Otentik dan Ketimpangan Posisi Para Pihak: Konstruksi Hukum Penyalahgunaan Keadaan dalam Tugas Notaris

2025-06-24

Michael Ciputra Lembata | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai dasar pembatalan akta otentik dalam praktik kenotariatan di Indonesia sudah pernah terjadi sehingga menimbulkan dampak hukum yang luas. Notaris memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa … Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai dasar pembatalan akta otentik dalam praktik kenotariatan di Indonesia sudah pernah terjadi sehingga menimbulkan dampak hukum yang luas. Notaris memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa akta yang dibuat mencerminkan kehendak bebas para pihak. Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana salah satu pihak memanfaatkan posisi lemah pihak lain, sehingga terjadi ketimpangan dalam kesepakatan. Dalam konteks ini, penyalahgunaan keadaan menjadi alasan pembatalan akta melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis preskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa perlu adanya regulasi eksplisit dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur penyalahgunaan keadaan secara komprehensif, serta mekanisme perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris dan pihak-pihak yang dirugikan.

Strategi Pengembangan Kompetensi Arsiparis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia

2025-06-24

Renie Dwi Sulistyani , Hamka Hamka , Neneng Sri Rahayu | Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia

Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesenjangan kompetensi arsiparis di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) yang berdampak pada kinerja organisasi. Faktor-faktor seperti keterampilan teknis, karakteristik kepribadian, motivasi, dan … Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesenjangan kompetensi arsiparis di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) yang berdampak pada kinerja organisasi. Faktor-faktor seperti keterampilan teknis, karakteristik kepribadian, motivasi, dan budaya organisasi belum optimal, sehingga diperlukan strategi pengembangan kompetensi yang efektif. Penelitian ini mengkaji strategi pengembangan kompetensi arsiparis di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas), yang menghadapi tantangan kesenjangan kompetensi akibat kurangnya pelatihan teknis, sistem reward yang belum optimal, dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kompetensi arsiparis dan merumuskan strategi pengembangan yang efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arsiparis memiliki keyakinan diri dan pengalaman kerja yang memadai, partisipasi dalam pelatihan teknis masih rendah, dan perencanaan pengembangan kompetensi belum sistematis. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pemetaan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, penguatan budaya organisasi, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan kinerja arsiparis. Rekomendasi strategis mencakup penyusunan program pelatihan berbasis kebutuhan, peningkatan motivasi melalui reward yang terstruktur, serta kolaborasi dengan pemangku kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan SDM.

Penyelundupan Hukum Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Hukum Koperasi Melalui Perjanjian Pinjam Nama (Nominee)

2025-06-24

Wilis | Jurnal Akta Notaris

Badan hukum koperasi termasuk pihak yang tidak diizinkan untuk memperoleh Hak Milik atas tanah. Namun, pada faktanya cukup banyak koperasi yang mengakui Hak Milik atas tanah sebagai bagian dari aset … Badan hukum koperasi termasuk pihak yang tidak diizinkan untuk memperoleh Hak Milik atas tanah. Namun, pada faktanya cukup banyak koperasi yang mengakui Hak Milik atas tanah sebagai bagian dari aset koperasi. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pinjam nama atau nominee, yang dapat dikategorikan penyelundupan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai: 1) Mengapa Pengurus Koperasi melakukan penyelundupan hukum dengan mekanisme pinjam nama untuk memperoleh Hak Milik atas tanah dan/atau bangunan? 2)Bagaimana perolehan Hak Milik atas tanah dengan mekanisme pinjam nama atau nominee oleh koperasi? 3) Apa akibat hukum dan solusi dari pembuatan perjanjian nominee guna memperoleh Hak Milik atas tanah oleh badan hukum koperasi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana metode wawancara dengan teknik probing dipilih sebagai cara pengumpulan data penelitian. Objek penelitian ini adalah perbuatan pinjam nama yang dilakukan oleh Pengurus KSP Sejahtera Mandiri atas aset tetap tanah koperasi yang beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 1315/Bumiharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Pengurus Koperasi melakukan perjanjian nominee adalah karena keengganan memiliki aset tetap beralaskan HGB.

Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Wakaf

2025-06-24

Fitria Wijayanti | Jurnal Akta Notaris

ah yang belum bersertifikat memiliki kerentanan tinggi terhadap sengketa, termasuk sengketa wakaf, karena tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat secara hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah terkait sengketa … ah yang belum bersertifikat memiliki kerentanan tinggi terhadap sengketa, termasuk sengketa wakaf, karena tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat secara hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah terkait sengketa tersebut yaitu, bagaimana perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat dalam sengketa kepemilikan wakaf, apa dasar pertimbangan hukum oleh hakim terhadap sengketa tanah wakaf dalam Putusan No. 456 K/AG/2007, bagaimana akibat hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat dalam sengketa kepemilikan tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/AG/2007 terkait sengketa tanah wakaf. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat berdasarkan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997. Namun dalam penelitian kasus ini pemilik tanah tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti yang tercantum pada PP No 24 Tahun 1997. Hasil Penelitian dan Kesimpulan dari penelitian ini Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. PP ini memberikan landasan hukum yang menjamin hak-hak pemilik tanah. Dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan No. 456 K/AG/2007 hanya mempertimbangkan bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat. Hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum karena penggugat jelas dirugikan. Akibat hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat sangat rentan sekali terjadi pengakuan oleh pihak lain, karena tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Akta-Akta Perjanjian Yang Dibuat Secara Billingual Dengan Menggunakan Digital Signature

2025-06-24

Rizky Puspita Cahyaning Putri , Mulyani Santoso | Jurnal Akta Notaris

Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Tidaklah mengherankan kontrak yang melibatkan pihak asing dibuat di Indonesia namun ditulis … Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Tidaklah mengherankan kontrak yang melibatkan pihak asing dibuat di Indonesia namun ditulis menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Dengan perkembangan sebuah teknologi ini harus diiringi dengan berkembangnya peraturan-peraturan yang akan berlaku di masyarakat. Pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di Indonesia. Yang kemudian muncul rumusan masalahnya yaitu; 1) Bagaimana bentuk Akta-akta Perjanjian dapat dibuat secara Billingual di Indonesia oleh dua warga negara? 2) Mengapa digital signature dapat digunakan dalam Pembuatan Akta-akta Perjanjian? 3) Bagaimana kekuatan hukum Akta-akta Perjanjian yang dibuat secara Bilingual oleh dua warga negara dengan menggunakan digital signature? Dalam menemukan jawaban atas rumusan masalahnya itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan riset lapangan (field research). Hasil Penelitiannya yaitu bahwa Akta perjanjian yang dibuat dalam 2 bahasa apabila diterapkan pada Akta Perjanjian di bawah tangan dan akta Notaris kekuatan hukumnya sama dengan akta yang dibuat dalam 1 bahasa, yaitu sah dan mengikat. Dan Akta Perjanjian yang ditanda tangani secara elektronik antara Akta Perjanjian di bawah tangan dan akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Kekuatan hukum Akta Perjanjian di bawah tangan yang ditanda tangani secara elektronik adalah sah dan mengikat. Sedangkan Akta Perjanjian yang disebut dengan Akta Otentik, jika ditanda tangani secara elektronik, maka akta Notaris terdegrasi menjadi akta yang dibuat di bawah tangan.

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Harta Waris Yang Dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris ( Studi Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Skt )

2025-06-24

Anggun Mayang Sari , Sri Subekti | Jurnal Akta Notaris

Sumber data utama penelitian ini adalah data primer dengan proses pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data menggunakan metode analisis hukum, yaitu suatu analisis yang menggunakan teori, prinsip, … Sumber data utama penelitian ini adalah data primer dengan proses pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data menggunakan metode analisis hukum, yaitu suatu analisis yang menggunakan teori, prinsip, kaidah hukum untuk menemukan sebuah petunjuk. Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap harta warisan yang dikuasai oleh salah ahli waris. Pasal 832 dan pasal 833 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang menyatakan para ahli waris dengan sendirinya mendapatkan hak milik atas semua barang dari orang yang meninggal, sehingga ahli waris yang mempunyai hak yang ada pada harta warisan. Namun harta waris tersebut dikuasai oleh salah satu pihak jadi harus mendapatkan perlindungan hukum secara preventif terhadap objek warisan yang kuasai tanpa sepengetahuannya dan mengakibatkan kerugian untuk ahli waris yang lain. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Dalam menyelesaikan perkara sengketa harta waris ini telah sepadan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan hukum perdata yang berlaku dan hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada bukti- bukti selama persidangan. Akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor:10/Pdt.G/2020/PN.Skt merupakan persengketaan secara melawan hak merupakan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat, oleh sebab itu telah benar bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada Tergugat guna membayar biaya perkara untuk seluruhnya dan menyerahkan obyek sengketa beserta sertifikat hak milik untuk kemudian dibagi menurut perundang-undangan yaitu diantara Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan separuh bagian dari pada total keseluruhan warisan atau obJek persengketaan.

Penerapan SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Studi Kasus Desa Reban

2025-06-24

Didiek Sutamaji , Widyarini Indriasti Wardani | Jurnal Akta Notaris

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan … Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Kedudukan Ahli Waris Testamentair Setelah Adanya Pembatalan Testamen Oleh Pengadilan Akibat Melanggar Legitime Portie

2025-06-24

Ayu Miranti Kusumaningrum , Setiyowati Setiyowati | Jurnal Akta Notaris

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg terkait kasus surat wasiat yang disusun oleh Kho Bing Nio di hadapan notaris dinyatakan tidak sah karena melanggar hak mutlak ahli waris ab intestato. Ahli waris testamentair … Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg terkait kasus surat wasiat yang disusun oleh Kho Bing Nio di hadapan notaris dinyatakan tidak sah karena melanggar hak mutlak ahli waris ab intestato. Ahli waris testamentair bersikukuh mempertahankan isi wasiat dan menolak memberikan bagian warisan yang seharusnya menjadi hak ahli waris ab intestato. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis testamen yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, pertimbangan hakim, dan akibat hukum atas testamen yang dibatalkan dalam Putusan 188/Pdt.G/2013/PN.Smg. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Mengapa testamen dapat dibatalkan oleh Pengadilan? 2) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan 188//Pdt.G/2013/PN.Smg? 3) Apakah akibat hukum testamen yang dibatalkan menurut Putusan 188//Pdt.G/2013/PN.Smg? Metode penelitian ini termasuk yuridis normative dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Testamen dibatalkan oleh Pengadilan melalui putusan Pengadilan Negeri Semarang menyatakan batal demi hukum testamen yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 6 Maret 1999 dan Akta Nomor 1 tanggal 29 Desember 2003 karena bertentangan dengan Pasal 913 KUH.Perdata dan Pasal 881 ayat (2) KUH.Perdata. (2) Hakim memutuskan untuk dilakukan inkorting dalam menerapkan ketentuan Pasal 920 KUHPerdata serta untuk memenuhi rasa keadilan pihak penerima hibah wasiat dan legitimaris (3) Dengan dibatalkannya testamen, ketentuan atau hak penerima testamen menjadi hilang karena dengan dibatalkannya testamen maka peristiwa hukum tersebut menjadi tidak ada. Terlebih alasan pembatalan testamen dikarenakan bagiannya melanggar bagian legitime portie sehingga hakim memutuskan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I berhak atas bagian yang sama atas objek sengketa masing-masing 1/5 bagian.

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Untuk Balik Nama Sertifikat Yang Penjualnya Tidak Diketahui Keberadaannya

2025-06-24

Fakeh Khoironi , Junaidi | Jurnal Akta Notaris

Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Sertifikat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak, dengan syarat data fisik dan data yuridis tercantum di dalamnya. Terutama dalam jual beli dengan … Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Sertifikat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak, dengan syarat data fisik dan data yuridis tercantum di dalamnya. Terutama dalam jual beli dengan penjual yang tidak diketahui keberadaanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi pembeli untuk balik nama sertifikat yang penjualnya tidak diketahui keberadaannya dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terkait perlindungan hukum bagi pembeli serta akibat hukumnya dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.57/Pdt.G/2022/PN Tar. Perlindungan hukum dilakukan melalui peradilan sebagai upaya menuntut hak. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan adanya bukti surat dan saksi yang dihadirkan. Akibat hukum tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365-1367 KUHPerdata, yang merugikan penggugat dengan menghalangi haknya sebagai pemilik. Kesimpulan 1)pembeli dapat menggunakan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah meski tanpa bukti lengkap. Serta, pihak dirugikan dapat mengajukan eksekusi rill Pasal 1241 KUHPerdata. 2)majelis hakim mempertimbangkan jual beli sah berdasarkan bukti dan keterangan saksi. 3)Majelis hakim menetapkan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365-1367 KUHPerdata. Tindakan tergugat melanggar hak subjektif, kewajiban hukum, serta asas kepatutan. Saran 1)masyarakat perlu memahami prosedur legal kelengkapan dokumen dalam transaksi tanah untuk mencegah masalah dikemudian hari. 2)majelis hakim harus mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui pertimbangan serta pengembangan peraturan yang relevan. 3)majelis hakim harus mengutamakan keadilan, kepastian hukum serta mempertimbangkan aspek sosial dan kepentingan umum dalam perkara hal ini peralihan hak atas tanah.

Perlindungan Hukum Atas Tanah Berstatus Letter C Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf

2025-06-24

Tri Lestioningsih | Jurnal Akta Notaris

ah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai kebutuhan primer maupun sebagai aset strategis. Salah satu bentuk kepemilikan tanah peninggalan administratif kolonial yang masih menjadi perdebatan adalah Letter … ah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai kebutuhan primer maupun sebagai aset strategis. Salah satu bentuk kepemilikan tanah peninggalan administratif kolonial yang masih menjadi perdebatan adalah Letter C, terutama dalam konteks wakaf. Meskipun diakui sebagai bukti kepemilikan dalam beberapa regulasi, namun yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Letter C hanya bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan yang sah, dan hal ini memerlukan segala proses untuk menjadikan tanah letter C menjadi sertifikat wakaf agar kepastian hukumnya terjamin. Penelitian ini mengkaji problematika perlindungan hukum tanah berstatus Letter C dalam proses wakaf di Indonesia yang menimbulkan kendala serius dalam legalisasi wakaf sebagaimana kasus di Kabupaten Batang pada 2009 ketika Hj. Pateni mewakafkan tanahnya kepada Pondok Pesantren Ki Agung Fatkhutieh yang hingga kini belum selesai proses legalisasinya. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada status perlindungan hukum tanah Letter C dalam sistem pertanahan Indonesia, proses sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Letter C menurut peraturan yang berlaku, dan perlindungan hukumnya dalam menghadapi potensi sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian ini menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan data primer dari literatur serta wawancara dengan ahli pertanahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanah Letter C berada dalam posisi rentan secara hukum dengan tenggat waktu 2026 untuk formalisasi kepemilikan, proses sertifikasi tanah wakaf memerlukan koordinasi antar lembaga yang lebih baik, dan perlindungan hukumnya masih lemah tanpa sertifikat formal, sehingga direkomendasikan agar pemerintah mempercepat implementasi program pendaftaran tanah untuk proses wakaf dari tanah Letter C, dan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi kepemilikan tanah untuk menghindari sengketa di masa depan.

AMTSAL KAMINAH DAN MURSALAH: PERBANDINGAN DAN KONTEKSTUALISASINYA

2025-06-24

Abd. Haris , Muhyiddin Tahir , Nurfaika Nurfaika | Deleted Journal

This paper will trace the context of the parable in the Qur'an (amtsal al-Qur'an) by highlighting the criteria clearly of the amtsal described in the Qur'an. In addition, comparing the … This paper will trace the context of the parable in the Qur'an (amtsal al-Qur'an) by highlighting the criteria clearly of the amtsal described in the Qur'an. In addition, comparing the qur'anic amtsal between the kaminah amtsal and the mursalah amtsal which is not explicitly explained regarding its criteria as the qur'an amtsal but by scholars has a contestation that amtsal mursalah falls into the category of amtsal. Some scholars say it does not fall into the realm of amtsal. However, other scholars are not an obstacle when one wants to make the Qur'an an amtsal. Because the Quran essentially wants to be read, studied, recited until its mentadabburi. This paper uses library research with Mahmud Syahata's theory that the Qur'an shows its miracles through language style (asalib) which explains with a variety of meanings and wisdom for humans, both sensory and non-sensable, visible or not, contemporary problems to ukhrawi problems as a way to get mau'idzah hasanah. The author's provisional finding that the variety of amtsals of the Qur'an is essentially something that opens the horizons of human thought not to leave the Qur'an and continue to study it as a way to see the current context that cannot be separated from the image that Allah narrates in the Qur'an.

KEBEBASAN BEREKSPRESI PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

2025-06-24

I Wayan Puspa , I Made Suradana , Ismak Subardan | GANEC SWARA

Freedom of expression is a universal right that must be enjoyed by everyone, but this freedom of expression is not unlimited or absolute. Therefore, it requires regulation in both international … Freedom of expression is a universal right that must be enjoyed by everyone, but this freedom of expression is not unlimited or absolute. Therefore, it requires regulation in both international instruments and national human rights instruments. The problem in this study is: "How is the regulation of freedom of expression in international instruments and national human rights instruments"? This research is a normative legal research. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of legal materials was carried out by document study, while the analysis of legal materials used qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the regulation of freedom of expression is regulated both in international human rights instruments (the Universal Declaration of Human Rights and the Covenant) and in national human rights instruments (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other laws and regulations). The regulation of freedom of expression is so important. Freedom of expression is one of the absolute requirements that allows democracy and public participation in decision-making. Freedom of expression is a prerequisite for the realization of the principles of transparency and accountability which are ultimately very important for the advancement and protection of human rights.

Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Pidana Dan Hak Asasi Manusia

2025-06-24

Muhammad Nabbil Atqiya Muhammad , Gialdah Tapiansari Batubara | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Jurnal ini membahas mengenai penyerobotan tanah dalam perspektif pidana dan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak penguasaan atas tanah dalam kerangka hukum nasional … Jurnal ini membahas mengenai penyerobotan tanah dalam perspektif pidana dan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak penguasaan atas tanah dalam kerangka hukum nasional saat ini, praktik penegakan hukum terhadap penyerobotan hak penguasaan atas tanah dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, serta upaya memaksimalkan tanggungjawab Negara dalam menjamin kepastian hukum terhadap kesetaraan hak penguasaan atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan penggunaan data sekunder berupa kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap hak penguasaan atas tanah dalam kerangka hukum nasional saat ini telah diberikan Negara melalui pemerintah dengan berbagai regulasinya yang ada, mulai dari hierarki tertinggi sampai pada hieraki terendah. Praktik penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyerobotan tanah menunjukan bahwa beberapa kasus telah diselesaikan secara hukum dengan dipertanggungjawabkannya pelaku penyerobotan tanah tersebut, sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, bahwa seluruh perbuatan penyerobotan tanah atau penguasaan tanah secara melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia atas tanah. Tanggungjawab Negara dalam menjamin kepastian hukum terhadap kesetaraan hak penguasaan atas tanah dapat dilakukan melalui upaya pendidikan hukum, sosialisasi dan pengawasan.

Juridical Implications of the Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 on Legal Aid Provision in Indonesia

2025-06-24

Yuda Hanafi Lubis , Cahya Wulandari | The Digest Journal of Jurisprudence and Legisprudence

The provision of legal aid is a crucial aspect of law enforcement and access to justice, especially for underprivileged communities. However, the limited number of advocates and their uneven distribution … The provision of legal aid is a crucial aspect of law enforcement and access to justice, especially for underprivileged communities. However, the limited number of advocates and their uneven distribution has hindered the effectiveness of legal aid. One potential solution is involving civil servant lecturers (PNS) as advocates, although this was previously obstructed by the provisions in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 granted legal standing for PNS lecturers to become advocates and participate in providing legal aid. This study, using a normative juridical method with a qualitative approach, found significant legal implications, such as the conditional unconstitutionality of two articles in the Advocate Law, the expansion of the definition of “advocate,” and the recognition of PNS lecturers, including government-contracted lecturers (PPPK), as eligible to represent clients in court. Previously, ASN lecturers were restricted from litigating and lacked technical regulations to support such roles. Following this decision, there is a need to harmonize regulations, establish ethical oversight bodies, expand lecturers' community service roles, improve teaching quality, and manage potential conflicts of interest. This study recommends revising the Advocate Law, issuing implementing regulations, strengthening university institutional frameworks, enhancing ministry-level oversight, and conducting public outreach on lecturers’ new role in expanding access to justice.

Thuggery And Local Politics in Indonesia: A Legal Political Analysis of The Involvement of Individuals in Power

2025-06-24

Nur Rohim Yunus , Amrizal Siagian , Fina Raihani | International Journal of Social Science and Human Research

This study examines the phenomenon of thuggery involvement in local politics as a form of informal power practices that threaten the integrity of democracy and the rule of law in … This study examines the phenomenon of thuggery involvement in local politics as a form of informal power practices that threaten the integrity of democracy and the rule of law in Indonesia. Thuggery is not only present in the form of physical violence, but also in campaign security, mass mobilisation, and intimidation that are systematically used by political elites to maintain power. This study aims to analyse the dynamics of thuggery involvement in local political practices and evaluate the effectiveness of national legal policies in dealing with this phenomenon. The legal political approach combines normative legal and sociological legal perspectives to understand the interaction between formal regulations and informal power practices. The research method is qualitative with descriptive-analytical analysis techniques that utilize primary legal materials in laws, regional regulations, and election regulations, as well as secondary materials such as scientific journals, media reports, interviews, and case studies. Initial findings indicate that existing legal policies tend to be weak and indecisive in controlling the role of thuggery, which leads to distortion of the democratic process and serious challenges to the principles of the rule of law and good governance. This research provides an analytical basis for legal policy reform that prioritises enforcement aspects, strengthens regulations and transparency, and empowers civil society to suppress informal power practices in local politics. Thus, this research opens up space for more effective and equitable legal policy improvements in the context of Indonesian democracy.

Reconstruction of the Rules on Compensation in the Termination of a Fixed-Term Employment Agreement in a Fair Manpower Manpower Agreement: Analysis of Article 62 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower

2025-06-24

Yose Desman , Megawati Barthos | Journal of Social Science (JoSS)

The study discusses the urgency of reconstructing the provisions on compensation in Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) termination as regulated in Article 62 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. … The study discusses the urgency of reconstructing the provisions on compensation in Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) termination as regulated in Article 62 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. These provisions are deemed unjust and lack legal certainty because they do not explain in detail the elements of compensation, do not determine the implementation mechanism, and have minimal sanctions for violations. In practice, PKWT workers are often the most disadvantaged parties when there is a unilateral termination of employment by employers. By using normative legal research methods and conceptual and legislative approaches, this study analyzes the weaknesses of Article 62 norms and proposes a new formulation that is fairer, more balanced, and implementable. The recommendations submitted include an explanation of compensation forms, payment procedures, administrative sanctions, and strengthening the mechanism for supervision and dispute resolution. The results of this study are expected to contribute to the renewal of labor law that supports the protection of the rights of contract workers.

Free Speech in Indonesia: Legal Issues and Public Interest Litigation

2025-06-24

Deddy Rahmat Saputra | Asian Affairs

Perlindungan Hukum Harta Bawaan Debitur Pasca Perceraian

2025-06-24

Puspa Fitriyah | Al-Wasathiyah Journal of Islamic Studies

The problem of debt is included in the field of personal status, where marriages are carried out between spouses, which as a result of the law of debt become a … The problem of debt is included in the field of personal status, where marriages are carried out between spouses, which as a result of the law of debt become a burden to be borne together from marriage agreements between citizens, especially related to the distribution of joint assets. How is the legal liability of debtors to creditors in the final period of marriage? and How is the legal protection for the debtor's innate property? Regarding the marriage agreement, it is regulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This is because of the agreement made between the husband and wife both regarding joint property after marriage and the child's guardianship rights as well as the citizenship status of the child and each party. The method used in this research is normative juridical and empirical juridical research which is analyzed using legal certainty theory and legal liability theory. From the results of the research. Events that often occur in the field of debt, debt repayments that must be paid by the debtor are often not as agreed. In the legal certainty of customer credit guarantees on objects of land and building mortgages, there is a decrease in the appraisal value by the bank, but the binding of credit guarantees with mortgages is carried out if a customer or debtor obtains credit facilities from the bank. Divorce is an abolition of marriage accompanied by a judge's decision. or at the will of one of the parties, both husband and wife, through the submission of a claim by one of the parties to the marriage.

Kepastian Hukum dalam Proses Lelang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Putusan PTUN Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR)

2025-06-23

Ariaghali Gerard Achmad Nasution , Jaffray Paul Kam , Marsha Carolina Wijaya +1 more | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Pengadaan jasa konstruksi melalui lelang memerlukan kepastian hukum agar berlangsung transparan dan adil. Studi ini menelaah Putusan PTUN Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR terkait sengketa proyek Bendung Wanggar Tahap II di Nabire. … Pengadaan jasa konstruksi melalui lelang memerlukan kepastian hukum agar berlangsung transparan dan adil. Studi ini menelaah Putusan PTUN Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR terkait sengketa proyek Bendung Wanggar Tahap II di Nabire. PT Citra Konstruksi Persada menggugat Pokja Pemilihan karena dianggap tidak transparan dan melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018. Namun, gugatan ditolak karena penggugat belum menempuh upaya administratif sesuai Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif-analitis, studi ini menegaskan pentingnya prinsip ultimum remedium, yakni kewajiban menyelesaikan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Ditekankan pula pentingnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Sebagai alternatif litigasi, disarankan penggunaan mediasi dan arbitrase untuk efisiensi penyelesaian sengketa. Reformasi sistem pengadaan jasa konstruksi diperlukan guna memperkuat kepastian hukum dan transparansi, serta meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual

2025-06-23

Muhammad Dani , Muhammad Hafidh | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Kurangnya ketelitian notaris dalam memverifikasi data dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya apabila pihak yang menghadap memberikan informasi yang tidak benar, seperti status perkawinan yang tidak sesuai dengan kenyataan hukum. … Kurangnya ketelitian notaris dalam memverifikasi data dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya apabila pihak yang menghadap memberikan informasi yang tidak benar, seperti status perkawinan yang tidak sesuai dengan kenyataan hukum. Kondisi ini berpotensi merugikan pihak lain, terutama dalam kasus perceraian, karena harta yang diperoleh selama masa perkawinan termasuk dalam harta bersama dan seharusnya dibagi secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap keabsahan identitas para pihak dalam pembuatan akta pengakuan utang dan kuasa jual, serta untuk mengkaji akibat hukum yang timbul akibat kelalaian notaris dalam memeriksa dan memastikan kebenaran data para penghadap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, serta mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab hukum yang mencakup pertanggungjawaban perdata, pidana, administratif, dan etika profesi, apabila terbukti lalai baik karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan dalam menjalankan tugasnya. Temuan ini mempertegas betapa pentingnya peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan, legalitas, dan kepastian hukum terhadap akta-akta yang dibuat demi perlindungan hak semua pihak yang berkepentingan.

Islamic Legal Communication In The Determination Of Wali Adhal: A Comparative Study Of Indonesia And Morocco

2025-06-23

Inda Brilliant , Dzulfikar Rodafi , Shofiatul Jannah | INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)

This study analyzes how Islamic legal communication is applied in the determination of wali adhal in Indonesia and Morocco using a comparative case study approach. The goal is to understand … This study analyzes how Islamic legal communication is applied in the determination of wali adhal in Indonesia and Morocco using a comparative case study approach. The goal is to understand the implementation of maqasid al-sharia in both legal systems, especially regarding women's rights in marriage. Data was collected through case analysis, official documents, and interviews with religious court judges. The results show that Indonesia resolves the case of guardian rejection through the appointment of a guardian judge, which illustrates a reactive yet adaptive ijtihad-based legal response. In contrast, Morocco adopted structural legislative reforms by granting adult women the right to marry without guardianship, rooted in a maqasid-oriented reinterpretation of family law. This contrast shows two models of Islamic law reform: Indonesia's case-based judicial policy and Morocco's proactive law. This study contributes to Islamic legal theory by integrating maqasid al-sharia and legal communication to explain how state institutions mediate and transmit Islamic legal values in contemporary family law.

Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis

2025-06-23

Nurul Fadilah , Naura Syifa , Nafia Ilhama Qurrotu’aini | Deleted Journal

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan instrumen legalitas utama dalam sistem perizinan usaha di Indonesia yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB tidak hanya menjadi identitas resmi pelaku usaha, … Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan instrumen legalitas utama dalam sistem perizinan usaha di Indonesia yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB tidak hanya menjadi identitas resmi pelaku usaha, tetapi juga berperan penting dalam membuka akses terhadap pembiayaan, program pemerintah, serta perluasan pasar. Pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya pengurusan NIB dalam konteks hukum bisnis, melalui studi kasus pada UMKM Jellicious, sebuah usaha camilan rumahan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pendampingan langsung. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pengurusan NIB memberikan dampak nyata terhadap legalitas, kredibilitas, dan keberlanjutan usaha. NIB juga memungkinkan UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta menjalin kerja sama dengan lembaga formal lainnya. Pengabdian ini menegaskan bahwa legalitas melalui NIB bukan hanya kewajiban hukum, tetapi strategi penting dalam penguatan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip First To File Terhadap Merek Luar Negeri

2025-06-23

Aurellio Liando , Graciella Lambey , Sahat Sidabukke | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Kasus-kasus sengketa merek antara perusahaan luar negeri dengan pihak lokal di Indonesia cukup sering terjadi. Misalnya, ada perusahaan internasional yang mengalami kesulitan ketika merek mereka telah didaftarkan oleh pihak lain … Kasus-kasus sengketa merek antara perusahaan luar negeri dengan pihak lokal di Indonesia cukup sering terjadi. Misalnya, ada perusahaan internasional yang mengalami kesulitan ketika merek mereka telah didaftarkan oleh pihak lain yang lebih dulu, meskipun mereka telah lebih dulu menggunakan merek tersebut di pasar global. Salah satu isu utama yang sering muncul berkaitan dengan merek terkenal dan sistem First to file yang diterapkan dalam hukum merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran notaris dapat meningkatkan perlindungan terhadap merek luar negeri dan mengoptimalkan penerapan prinsip First to file di Indonesia serta penerapan dan dampak hukum prinsip First to file terhadap merek luar negeri di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum normatif empiris. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama melalui metode empiris, yaitu wawancara dengan pihak DJKI. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang telah ada sebelumnya dan digunakan untuk mendukung kajian normatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan, peran notaris dalam mencegah pendaftaran merek dengan itikad tidak baik juga sangat penting untuk melindungi hak-hak pemilik merek internasional yang sudah terkenal, sehingga merek mereka tidak dieksploitasi oleh pihak yang tidak sah, serta. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan hukum terkait dengan pelanggaran merek, pembatalan pendaftaran merek, atau hak substantif atas merek, yang biasanya diselesaikan oleh pengadilan niaga atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Akibat Hukum Terhadap Notaris Atau PPAT Yang Turut Serta Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor1379K/Pid/2023)

2025-06-23

Nur Zaqiyyah , Yulies Tiena Masriani | Notary Law Research

Notaris atau PPAT dalam jabatannya tidak terlepas dari sebuah kesalahan dan pelanggaran. Salah satu yaitu kasus dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 diketahui dalam kasus bahwa MVS selaku Notaris atau PPAT dititipi … Notaris atau PPAT dalam jabatannya tidak terlepas dari sebuah kesalahan dan pelanggaran. Salah satu yaitu kasus dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 diketahui dalam kasus bahwa MVS selaku Notaris atau PPAT dititipi uang pembayaran uang tanah oleh SRW selaku pembeli. Uang tersebut tidak diberikan kepada pihak yang berhak yaitu 19 ahli waris selaku penjual maupun BA selaku kuasa jual, Namun diberikan kepada EW. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :1). Bagaimana proses pelaksanaan jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023. 2). Bagaimana tanggung jawab Notaris atau PPAT terhadap jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 3).Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris atau PPAT yang turut serta dalam proses jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa, 1). Proses jual beli tanah ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan pengecekan data, tahapan persiapan dan perpajakan, terakhir tahapan jual beli dan balik nama. 2). Sikap Notaris atau PPAT dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 merugikan bagi pihak penjual dan pembeli sehingga Notaris atau PPAT bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan Adminitratif. 3). Notaris atau PPAT dengan menerima uang titipian dari SRW dinilai menjadi pihak yang ikut serta Notaris atau PPAT dalam jual beli tanah tersebut dan hal itu telah melanggar Pasal 52 UUJN, maka akibat dari keikutsertaan menerima sanksi pidana yaitu penjara selama tujuh bulan.

PENGARUH HAMBATAN KERJA SAMA INSTANSI PEMERINTAH: STUDI ATAS NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

2025-06-23

Risma Yuliana , Arina Novizas Shebubakar , Anas Lutfi | COMSERVA Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pada instansi pemerintah, kesepakatan kerja sama diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama. Proses tercapainya penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama serta implementasi pelaksanaan … Pada instansi pemerintah, kesepakatan kerja sama diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama. Proses tercapainya penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama serta implementasi pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati pada kenyataannya tidak selalu berjalan lancar. Terkadang ada beberapa masalah dan hambatan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh hambatan dalam kerja sama pada instansi pemerintah berlandaskan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan pengumpulan data melalui kuesioner berupa google form dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan hambatan utama dalam kerja sama meliputi komunikasi, koordinasi, sumber daya manusia dan anggaran kegiatan. Rekomendasi solusi hambatan mencakup pembentukan tim koordinasi, penyiapan sumber daya manusia yang memadai dan perencanaan anggaran yang lebih fleksibel. Dengan mengetahui apa saja hambatan beserta pengaruhnya, berguna untuk meminimalkan kesalahan ketika akan melaksanakan perpanjangan kerja sama maupun kerja sama baru dengan pihak lain sehingga pelaksanaan kerja sama berjalan lebih efektif dan lebih optimal.

Submission of Criminal Cases to The District Court After Pretrial Decision (Case Study of Case Number 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Dated October 02, 2023)

2025-06-23

Tommy Detasatria , Supardi Supardi , Slamet Tri Wahyudi | International Journal of Social Science and Human Research

Pretrial is a mechanism for monitoring the actions of law enforcement officials, including the determination of suspects, detention, termination of investigation, and termination of prosecution. A pretrial decision that invalidates … Pretrial is a mechanism for monitoring the actions of law enforcement officials, including the determination of suspects, detention, termination of investigation, and termination of prosecution. A pretrial decision that invalidates an investigation or a suspect determination has direct implications for the subsequent legal process. After a case is decided in pretrial, the Public Prosecutor is faced with the dilemma of whether to continue the submission of the case to the District Court, even though the pretrial decision declares the investigation or determination of a suspect invalid. This study aims to analyze the impact of pretrial decisions on the authority of the Public Prosecutor in referring criminal cases to the District Court, as well as to identify unclear regulations in Indonesian criminal procedure law. The method used in this research is normative legal research with a statute approach, case approach, and conceptual approach. Based on the analysis, it was found that although pretrial serves to protect the rights of suspects, pretrial decisions that invalidate investigations or suspect determinations can cause legal uncertainty for the Public Prosecutor. Article 140 of KUHAP does not provide clear guidelines on the actions to be taken by the Public Prosecutor following a pretrial decision that invalidates an investigation. This can slow down the case submission process and potentially harm the parties involved, including victims. This research also found that the lack of legal clarity regarding the submission of criminal cases after a Pretrial Decision causes gaps in the application of criminal procedure law in Indonesia. For this reason, this study recommends changes in the KUHAP regulations to provide legal certainty regarding the authority of the Public Prosecutor in transferring cases to the District Court after a pretrial decision. This recommendation is expected to improve Indonesia's criminal justice system to be more fair and transparent, and reduce legal uncertainty in the law enforcement process.

Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah

2025-06-23

Nasrullah Nasrullah , Moh Farid Najib , Uu Nurul Huda +1 more | Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam

This article examines the construction of the Indonesian legal system through the theoretical lens of maṣlaḥah mursalah, an Islamic legal principle centered on public interest and benefit. The study contributes … This article examines the construction of the Indonesian legal system through the theoretical lens of maṣlaḥah mursalah, an Islamic legal principle centered on public interest and benefit. The study contributes to the expansion of Islamic legal scholarship within the realm of legal politics in Indonesia. Employing a normative legal research method, it integrates conceptual, historical, and statutory approaches to examine the relevance and application of maṣlaḥah mursalah in the national legal framework. The findings indicate that maṣlaḥah mursalah can serve as a foundational legal theory for constructing a just legal system, especially one that aligns with societal needs and promotes the common good. The Indonesian legal system's development, when viewed through the prism of maṣlaḥah mursalah, reveals two key dimensions: first, the legal construction rooted in the Pancasila-based system as constitutionally mandated by the 1945 Constitution, and second, the partial institutionalization of Islamic law within the national legal order. This dual structure reflects Indonesia's efforts to harmonize religious values with national legal development, offering a model for integrating Islamic jurisprudence with modern state law.

Pertanggungjawaban Bank Penyelenggara Laku Pandai Dalam Perlindungan Data Nasabah

2025-06-23

Naufal Abdurrahman Supangkat | Notary Law Research

OJK melaksanakan Pemeriksaan terhadap Bank melalui pemeriksaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk setiap Bank dan pemeriksaan sewaktu-waktu apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran … OJK melaksanakan Pemeriksaan terhadap Bank melalui pemeriksaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk setiap Bank dan pemeriksaan sewaktu-waktu apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kewajiban bank. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan terhadap aspek kegiatan usaha Bank. Pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Laku Pandai yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan data nasabah diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023, dimana akan dikenai sanksi administratif, denda administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU P2SK. OJK harus melakukan pemeriksaan secara berkala dan terus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terbit sehingga dapat melakukan sinkronisasi dalam penerbitan POJK demi memberikan perlindungan kepada nasabah yang menitipkan uangnya kepada Penyelenggara Laku Pandai. OJK harus mensosialisasikan POJK yang baru diterbitkan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat luas paham dan mengerti bagaimana melindungi hak-hak mereka selaku nasabah. Masyarakat harus berperan aktif sehubungan dengan adanya dugaan penyelewengan tindakan oleh Penyelenggara Laku Pandai dengan cara melakukan pelaporan kepada OJK sehingga OJK dapat segera melakukan pemeriksaan

Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam

2025-06-22

Muhammad Imam Maghudi , Hamzah Hasan , Abd Halim Talli | Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

Penelitian ini membahas pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar dalam perspektif hukum Islam berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis dan teologis normatif (syar’i), … Penelitian ini membahas pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar dalam perspektif hukum Islam berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis dan teologis normatif (syar’i), dengan menggunakan metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas penerapan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar sudah cukup efektif karena dilihat dari segi waktu, biaya, tempat dan jarak, hanya saja untuk efektif dalam hal penyelesaian perkara, tentu berbeda dengan mediasi secara langsung, karena kalau mediasi secara langsung mediator dapat melihat psikologi emosional. Mediasi secara elektronik ini merupakan salah satu bentuk upaya memelihara jiwa (hifz al-nafs), karena diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, adalah untuk mengantisipasi kondisi pandemi Covid-19 yang saat itu belum pulih secara total. Sehingga mediasi secara elektronik menjadi pilihan yang terbaik untuk menghindari segala kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

Kesaksian palsu dalam perspektif Pasal 242 KUHP dan hadits shahih Bukhari nomor 6408

2025-06-22

Rizkia Novebiani Putri , Tajul Arifin | Journal of Law Administration and Social Science

Kesaksian palsu merupakan masalah besar dalam sistem peradilan, karena dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dan menyebabkan ketidakadilan. Banyak kasus yang melibatkan tindakan kesaksian palsu yang diberikan oleh seseorang di hadapan pengadilan … Kesaksian palsu merupakan masalah besar dalam sistem peradilan, karena dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dan menyebabkan ketidakadilan. Banyak kasus yang melibatkan tindakan kesaksian palsu yang diberikan oleh seseorang di hadapan pengadilan dapat mempengaruhi jalannya kasus hukum, berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam persoalan kesaksian palsu yang kerap kali menjadi persoalan krusial dalam proses penegakan hukum serta mengkaji bagaimana dampak sosial dan moral dari kesaksian palsu, baik dalam konteks hukum negara maupun ajaran Islam. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis normatif ketentuan mengenai kesaksian palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap perbuatan tersebut sebagaimana tercermin dalam Hadits Shahih Bukhari Nomor 6408 yang menempatkan kesaksian palsu sebagai salah satu dosa besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan dengan pendekatan yuridis normatif dengan berfokus pada Peraturan Perundang- undangan dan Hadits Shahih Bukari. Penelitian ini menghasilkan korelasi antara Hadis Bukhari dengan hukum positif Indonesia mengenai kesaksian palsu. Ketidaktahuan masyarakat mengenai bahaya dari memberikan kesaksian palsu, pengaruh tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap kesaksian palsu merupakan faktor penyebab maraknya kasus kesaksian palsu yang harus dihilangkan.

HUBUNGAN PREEKLAMSI BERAT DENGAN KEJADIAN PERSALINAN SECTIO CAESAREA DI RSUD DR H. MOCH ANSARI SALEH BANJARMASIN

2025-06-22

Antung Mariah , Zakiah , Nur Rohmah Prihatanti +1 more | Jurnal Karya Generasi Sehat

Preeklamsia berat adalah penyebab kasus rujukan terbanyak yang menyebabkan terjadinya angka sectio caesarea meningkat. Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan preeklamsi berat dengan kejadian persalinan sectio caesarea Di RSUD Dr H. … Preeklamsia berat adalah penyebab kasus rujukan terbanyak yang menyebabkan terjadinya angka sectio caesarea meningkat. Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan preeklamsi berat dengan kejadian persalinan sectio caesarea Di RSUD Dr H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain penelitian case control. Sampel pada penelitian ini semua ibu bersalin yang mengalami kejadian Sectio Caesarea berjumlah 134 (kasus) dan semua ibu bersalin tidak Sectio Caesarea yang berjumlah 134 (kontrol). Teknik pengambilan sampel pada kelompok kasus menggunakan total sampling dan kelompok kontrol menggunakan random sampling. Dari 268 responden, ibu yang mengalami sectio caesarea sebanyak 134(50%) dan yang preeklamsi berat sebanyak 104(38,8%). Hasil uji chi square menunjukkan nilai p value = 0,033 nilai OR 1,768 yang artinya ada hubungan preeklamsi berat dengan kejadian persalinan sectio caesarea di Rsud dr H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin. Kata Kunci: Ibu bersalin; Preeklamsia Berat; Persalinan Sectio Caesarea

PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DALAM PERSPEKTIF GOOD LOCAL GOVERNANCE

2025-06-22

Devy Marjoyo | QANUN Journal of Islamic Laws and Studies

Permasalahan utama yang dihadapi adalah dominasi sepihak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan aktor non-pemerintah seperti MP Grup, minimnya partisipasi organisasi pedagang, serta konflik horizontal antar pedagang yang berujung … Permasalahan utama yang dihadapi adalah dominasi sepihak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan aktor non-pemerintah seperti MP Grup, minimnya partisipasi organisasi pedagang, serta konflik horizontal antar pedagang yang berujung pada insiden kekerasan dan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tahapan penyelesaian konflik pengelolaan pasar rakyat dalam kerangka good local governance, serta untuk merumuskan model penyelesaian konflik yang inklusif dan partisipatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, berfokus pada empat tahapan penyelesaian konflik menurut Simon Fisher: pemetaan konflik, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor-aktor terkait, termasuk pedagang, organisasi pedagang (APPSI), dan pejabat pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Pasar Panorama didominasi oleh perebutan otoritas antara organisasi pedagang dan kelompok yang tidak memiliki legitimasi hukum namun didukung oleh kekuatan politik. Upaya negosiasi dan mediasi belum membuahkan hasil karena tidak adanya mediator netral, sedangkan arbitrase tidak dilakukan dan konflik akhirnya diselesaikan melalui jalur litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi good local governance yang mencakup partisipasi aktif, transparansi, dan akuntabilitas, sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Rekomendasi utama adalah perlunya forum dialog multi pihak yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pasar rakyat yang adil dan demokratis.

Tinjauan Hukum Fikih terhadap Penerapan Pidana Denda Peredaran Rokok Ilegal

2025-06-21

Ade Endang , Arif Rahman Hakim Syadzali | Syariah Journal of Fiqh Studies

Indonesia plays a significant role in minimizing the negative impact of large-scale illegal tobacco production. Legislation imposing fines is expected to serve as a solution to address concerns regarding its … Indonesia plays a significant role in minimizing the negative impact of large-scale illegal tobacco production. Legislation imposing fines is expected to serve as a solution to address concerns regarding its effects on public health and the economy. However, the imposition of fines is claimed to violate maqāṣid asy-syarī‘ah and even the consensus (ijmā‘) of Islamic scholars. This study aims to analyze the extent of Islamic perspectives on the imposition of fines, particularly in Indonesia. This study employs library research using a qualitative approach. The research findings indicate that the imposition of monetary fines (ta‘zīr bi al-māl) is not considered valid unless under circumstances of necessity (ḍarūrah), according to the consensus of the four major Islamic schools of thought (madzāhib). However, fines in the form of asset destruction directly related to the offense (ta‘zīr fī al-māl) are deemed permissible according to the Mālikī school of thought. The implications of this study suggest that the government must ensure the presence of an urgent necessity to justify the legislation of fines, apply proportionality in assessing the need, and guarantee that the allocation of collected fines is accurately directed toward the public interest.

Konsep Qarīnah sebagai Alat Bukti Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia: Studi atas Kasus Jessica-Mirna

2025-06-21

Fatkul Chodir , Muhammad Arfan | Syariah Journal of Fiqh Studies

The Jessica-Mirna case shocked Indonesia due to the presence of cyanide poison in the coffee served, which became the central piece of evidence in the murder trial. Throughout the judicial … The Jessica-Mirna case shocked Indonesia due to the presence of cyanide poison in the coffee served, which became the central piece of evidence in the murder trial. Throughout the judicial process, this case sparked public debate regarding whether Jessica was justifiably convicted as the perpetrator of the crime. This study aims to examine the concept of qarīnah as indirect evidence in Islamic criminal law and Indonesian positive law through the lens of the Jessica Mirna case. Using a comparative conceptual case study approach, this research analyzes how each legal system understands, accepts, and applies qarīnah to establish the perpetrator’s intent in a premeditated murder. The findings reveal that Islamic criminal law regards qarīnah as an important indication that considers the moral aspects and intent of the accused, whereas positive law regulates qarīnah formally through stringent evidentiary procedures stipulated in the Indonesian Criminal Procedure Code. The Jessica-Mirna case demonstrates the practical application of qarīnah in the judicial process, reinforcing the role of indirect evidence in determining truth and justice. This study contributes to expanding the comparative understanding of evidentiary roles in both legal systems while strengthening the relevance of qarīnah in the modern context.

Iḥyā' Al-Mawāt Dalam Mazhab Syafii Sebagai Landasan Hukum Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayatnya

2025-06-21

F Amin , Uzair Bin Jamaludin , Deden Ubaidillah | Syariah Journal of Fiqh Studies

This article analyzes the legal relevance of iḥyā' al-mawāt from the perspective of the Syafii Mazhab and contextualizes it against customary land, considering that both have similar characteristics in terms … This article analyzes the legal relevance of iḥyā' al-mawāt from the perspective of the Syafii Mazhab and contextualizes it against customary land, considering that both have similar characteristics in terms of the land tenure process. This research is essential to establish the legal force of customary land through the iḥyā' al-mawāt approach from an Islamic law perspective. To achieve this goal, the research method used is content analysis, which is classified as a qualitative method whose analysis is descriptive. Iḥyā al-mawāt is the management of land that is not owned and not utilized by anyone. Through the process of iḥyā' al-mawāt, a person is entitled to land ownership after conducting real management. Customary land is related to the territory that is communally managed by indigenous peoples. The results of the research on iḥyā' al-mawāt in the Shafii Mazhab found some differences with Customary Land in terms of land ownership and territory. Iḥyā' al-mawāt applies to free or formerly managed land that has been abandoned, while communal land relates to customary territories that are communally managed by indigenous peoples. Although there are differences in the aspects of ownership and management, both iḥyā' al-mawāt and customary land have the main similarity of land utilization, as well as land management of both implicating proof of ownership that is legal in state law and Sharia. This research provides theoretical benefits in the form of insight, information, and knowledge about the concept of iḥyā' al-mawāt in the Shafi'i Mazhab as a legal basis for indigenous peoples' ownership of their customary land.

Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 di Sumatera Barat

2025-06-21

Andalusia Andalusia | Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik

Keberadaan jaminan fidusia memiliki hubungan dengan lembaga pembiayaan yang sejatinya untuk mendapatkan kemudahan permodalan. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (yang selanjutnya disebut Perpres Lembaga … Keberadaan jaminan fidusia memiliki hubungan dengan lembaga pembiayaan yang sejatinya untuk mendapatkan kemudahan permodalan. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (yang selanjutnya disebut Perpres Lembaga Pembiayaan) dijelaskan bahwa Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan tersebut merupakan institusi yang menyediakan berbagai bentuk pembiayaan atau pinjaman kepada individu, perusahaan, atau pemerintah untuk berbagai keperluan. Salah satu dari jenis lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Pihak lembaga pembiayaan tentu menginginkan debitur untuk memberikan jaminan sebagai alas keyakinan bahwa kreditur dapat memberikan kredit modal kepada debitur. Dalam perjanjian jaminan merupakan bagian dari tambahan (accesoir) sebagai bentuk memberikan rasa aman kreditur. Dalam jaminan tambahan dapat berupa barang bergerak dimana barang itu tetap dipergunakan oleh debitur sebagai upaya untuk mencari modal demi membayar modal atau hutang kepada kreditur atau disebut Jaminan fidusia. Terdapat permasalahan hukum dimana setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang menyatakan dalam eksekusi objek Jaminan fidusia harus berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini, berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang akan terjadi bahkan akan menghambat kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan, pertama,Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut memberikan pengaruh terhadap Kreditur. Pengaruh itu disebabkan karena pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 mengharuskan pengalihan objek benda fidusia harus berdasarkan penetapan pengadilan. Disisi lain, memang akan memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dari itikad buruk yang dilakukan oleh kreditur bila sewaktu-waktu melakukan eksekusi sepihak yang seolah-olah debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu, Keberadaan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 ingin memberikan rasa perlindungan hukum secara tegas bagi para pemohn bahwa kreditur tidak akan semena-mena melakukan eksekusi sepihak sebelum mendapat putusan pengadilan. Bentuk dari Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasarkan penetapan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum yang progresif dalam koridor Jaminan fidusia bagi debitur. Terkait eksekusi jaminan fidusia berdasarkan penetapan pengadilan merupakan penegakan hukum progresif kepada debitur tetapi dapat pula sebagai Langkah kemunduran penegakan hukum terhadap kreditur. Kedua, Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 tidak hanya berbicara kendala dalam eksekusi suatu Jaminan fidusia oleh kreditur. Melainkan, dapat melanggar syarat perjanjian yaitu “Kesepakatan” antara para pihak dalam eksekusi jaminan tersebut. Bahkan, nilai jual suatu objek jaminan tersebut akan berpotensi mengalami penurunan semisalnya objek benda tersebut adalah kendaraan atau benda yang memiliki nilai jual yang mudah turun..Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur bahkan menghambat pengembalian keuntungan karena harus menunggu penetapan hakim yang justru akan menurunkan nilai jual objek benda sebagai jaminan fidusia tersebut. Hal ini, justru ini akan memberikan ketidakpastian hukum kepada kreditur selaku pemberi pinjaman bahkan akan merugikan secara materiil karena harus menunggu putusan pengadilan dalam eksekusi jaminan.

Integrasi Prinsip Maqasid al-Syariah dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

2025-06-21

Dewi Bulan Permatasari Ainurrochmah , Romi Faslah | Deleted Journal

This study aims to examine the integration of the principles of maqāṣid al-syarī‘ah into Indonesia’s bankruptcy law as a step towards a more just, ethical, and welfare-oriented debt settlement system. … This study aims to examine the integration of the principles of maqāṣid al-syarī‘ah into Indonesia’s bankruptcy law as a step towards a more just, ethical, and welfare-oriented debt settlement system. Using a normative legal approach and conceptual analysis method, this research explores legal sources in Indonesia, particularly Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), and analyzes relevant literature on maqāṣid al-syarī‘ah. The findings indicate that the principles of maqāṣid al-syarī‘ah, especially ḥifẓ al-māl (protection of wealth), ḥifẓ al-nafs (protection of life), and ḥifẓ al-dīn (protection of religion), have significant potential to be incorporated into Indonesia's bankruptcy framework. The study suggests that aligning bankruptcy law with Islamic ethical foundations can offer a more holistic resolution model that upholds justice and public benefit in financial distress situations.

The Intersection of Citizenship and Freedom of Religion: Legal Challenges in a Multicultural Society

2025-06-21

Syahrial Arif Hutagalung , Yessi Kurnia Arjani Manik , Muhammad Naufal Hanif | Cakrawala.

This study investigates the correlation between citizenship status and religious freedom within Indonesia's multicultural society, emphasizing the legal obstacles encountered by religious minority groups. The methodology employed is a normative-doctrinal … This study investigates the correlation between citizenship status and religious freedom within Indonesia's multicultural society, emphasizing the legal obstacles encountered by religious minority groups. The methodology employed is a normative-doctrinal legal approach, analyzing several national legal instruments, Constitutional Court rulings, and literature on legal and human rights. The research findings indicate a discrepancy between constitutional provisions that ensure religious freedom and prevailing legal practices that are often discriminatory. For instance, restrictions persist that restrict access to civil registry and marriage for followers of faiths beyond the six recognized religions. Furthermore, the legal status of groups like Ahmadiyah and practitioners of indigenous traditions signifies a de facto exclusion from citizenship. The findings suggest that the Indonesian legal system has not yet adequately ensured the concept of non-discrimination within the context of an inclusive rule of law. This research advocates for the enhancement of the alignment between positive legal norms and constitutional ideals, as well as the facilitation of additional studies utilizing comparative and empirical methodologies to advance equitable legal protection for minority groups.